JAYAPURA — Badan Pimpinan Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) menegaskan pihaknya memberikan garansi atau jaminan tak ada pengibaran bendera Bintang Kejora, lambang perjuangkan bangsa Papua Barat, pada peringatan 1 Desember 2014.
Dikatakan, 1 Desember ini akan diperingati sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat ke-53 pada 1 Desember mendatang sekaligus mendukung pembukaan simposium organisasi perjuangan Papua merdeka di Vanuatu.
“Namun, kami menolak bertanggungjawab dan mengutuk keras, jika ada pihak tertentu yang sengaja mengibarkan Bintang Kejora yang suci dan sakral, seolah-olah barang mainan. Itu sama saja menginjak-injak harkat dan martabat bangsa Papua Barat,”
tegas Jubir Nasional BPP KNPB Bazoka Logo didampingi Sekretaris Umum BPP KNPB Ones Suhuniap, ketika jumpa pers di Halaman Museum Expo, Waena, Kota Jayapura, Kamis (27/11).
Bazoka Logo menjelaskan, pihaknya menyerukan kepada rakyat Papua Barat wajib libur dan merayakan HUT Papua Barat ke-53 pada 1 Desember mendatang, dengan menyanyikan lagu kebangsaan Papua Barat Hai Tanahku Papua.
Karenanya, terang Bazoka Logo, pihaknya juga menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Yotje Mende, SH., MH., dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G. Siahaan, agar tak perlu melarang rakyat Papua menggelar ibadah dan doa bersama di seluruh wilayah Papua Barat Sorong sampai Merauke pada hari bersejarah tersebut.
Dikatakan Ones Suhuniap, HUT Papua Barat ke-53 kali ini akan diperingati di beberapa negara organisasi perjuangan Papua merdeka, dengan upacara pengibaran bendera Bintang Fajar. Salah-satu negara yang akan melakukan upacara secara resmi adalah Vanuatu.
Bahkan Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman telah mengumumkan untuk libur nasional dan upacara kenegaraan dilakukan HUT Papua Barat ke-53 di Vanuatu.
Selain momen 1 Desember juga Vanuatu memfasilitasi pemimpin-pemimpin dunia untuk mengadakan simposium organisasi perjuangan Papua merdeka di Vanuatu, 1-4 Desember 2014 mendatang. Seiring dengan itu, ada beberapa negara akan melakukan upacara yang diinisiasi solidaritas masyarakat internasional dan aktivis Papua Barat merdeka di berbagai negara seperti Belanda, PNG, Australia, Inggris, New Zealand, Timor Leste dan sejumlah negara lain.
Jangan Terprovokasi 1 Desember
Sementara itu, salah satu tokoh pemuda di Papua, Handrik Yance Udam meminta masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi dengan adanya berbagai isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab jelang 1 Desember, yang disebut-sebut merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Ia juga mengaku memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sudah melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengantisipasi adanya isu-isu jelang 1 Desember. Bahkan diakuinya, banyak kalangan yang melontarkan spekulasi politik pada peringatan pringatan HUT OPM nanti.
“Itu hanya opini yang menyesatkan, sehingga kami minta untuk tidak perlu khawatir berlebihan. Jelang 1 Desember. Sekarang bagaimana peran serta TNI/ Polri dan semua lapisan masyarakat dalam menjaga kondisi jelang 1 Desember,” kata Hendrik Udam kepada Bintang Papua melalui telephone selulernya, Kamis (27/11) kemarin.
Hendrik Udam mengaku, bahwa dirinya selaku anak asli Papua mengajak kepada seluruh masyarakat di tanah Papua untuk tidak terprovokasi dengan isu naiknya bendera Bintang Kejora sebagai salah satu protes untuk memisahkan diri dari NKRI.
“Saya rasa kita harus melihat dari sisi Positifnya saja. Jangan negatifnya. Jangan karena melihat pembangunan tidak rata lalu alasan memisahkan diri dari NKRI. Kalau saya lihat, jika pembangunan bisa menyentuh ke semua lapisan masyarakat, diberikan pelayanan yang baik dan sejahtera, saya rasa tak ada yang akan protes,”
ucapnya.
Bahkan diakuinya, bahwa masyarakat menaikkan Bendera Bintang Kejora, itu hanya sebagai simbol protes kepada negara yang tidak memperhatikan masyarakat di tanah Papua. “Ya, saya pikir itu wajar-wajar saja. Tapi jangan selalu melihat itu sebagai separatis. Pemerintah harus bisa melakukan langkah-langkah bijak untuk mencegah situasi di Papua,” katanya lagi.
Namun ia mengajak kepada semua masyarakat di tanah Papua, khususnya bagi para pemuda untuk sama-sama menjaga kondisi Kamtibmas, kebersamaan dan sama-sama menjaga iklim investasi di Papua guna mendukung pemerintahan di Papua. “Tanggungjawab keamanan di Papua bukan hanya tanggungjawab TNI dan Polri tapi juga semua elemen yang ada,” ajak dia.
Pada kesempatan itu juga, Hendrik Udam meminta kepada kelompok berseberangan agar sebaiknya duduk dan berdialog bersama untuk mencari solusi masalah politik di Papua. “Sekarang kita berpikir bagaimana masyarakat Papua khususnya orang asli Papua sejahtera dan mendapat hak-haknya. Baik sosial, ekonomi dan lainnya,” kata dia.
Hendrik Udam yang juga sebagai Ketua Hipmas Papua ini, menghimbau kepada pihak TNI dan polri untuk tidak melakukan pendekatan dengan kekerasan atau alat kelengkapan negara yang berlebihan. Akan tetapi harus memberikan statemen di media yang menyejukkan sehingga masyarakat tidak takut.
“TNI maupun Polri harus bisa menunjukkan profesionalismenya sebagai alat negara, dan pelindung masyarakat. Harus dengan pendekatan persuasif bukan refresif,” himbaunya. (mdc/Loy/don)
Jum’at, 28 November 2014 01:46, TJ