JAYAPURA – Meskipun kasus penembakan terjadi di Papua, khusus di daerah pegunungan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua. Pasalnya, pasca penembakan di daerah tersebut terus menghambat proses pembangunan, perekonomian, dan pendidikan serta kesehatan.
Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Papua, Drs. F. X Mote, M.Si., mengakui bahwa penembakan di daerah pegunungan yang akhir-akhir terus terjadi, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten tidak akan berhenti untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut, termasuk roda pemerintahan.
“Saya rasa masalah penembakan diserahkan kepada aparat penegak hukum karena mereka yang mempunyai kewenangan. Tapi masalah pembangunan kita tetap jalankan,”
ungkap Mote kepada wartawan dalam keterangan persnya di Hotel Sahid, Rabu (6/8).
Mote mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Papua menilai bahwa masalah penembakan yang terjadi di Papua merupakan masalah ekonomi. Sebab, pembangunan di daerah itu tidak merata, pelayanan yang kurang merata, tapi Pemerintah juga terus berupaya melakukan pendekatan sehingga apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai.
“Bukan berarti terjadi penembakan lalu proses pembangunan di daerah tidak jalan. Itu tidak boleh terjadi, apalagi sesuai dengan Visi Misi Gubernur Provinsi Papua yang baru ini, menginginkan masyarakat maju, sejahtera dan mandiri,”
Lanjut Mote, dalam Visi Misi Pak Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Kelemen Tinal Visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.
“Dalam fase Mandiri dan sejahtera kita sudah ketahui bersama bahwa Papua Bangkit ada sebuah fase yakni, adanya kesadaran suatu kemajuan yang harus dimulai dari diri kelompok dan daerah masing – masing oleh Pemerintah daerah itu sendiri.
Masalah penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata yang biasa disebut KKB, Mote mempertanyakan senjata yang dimiliki oleh kelompok tersebut. “Saya pikir Pemerintah bingung terhadap masyarakat yang bisa mendapatkan senjata. Ini harus ditelusuri oleh aparat dari mana senjata itu,” katanya bertanya.
Lebih lanjut disampaikan Motte , bahwa masyarakat Sipil yang memiliki senjata api, harus ada penjelasan tentang kepemilikan dari mana datangnya senjata tersebut.
“Kalau pelaku bersama barang bukti sudah ditangkap aparat harus membuka keterangan Senpi itu dari mana, merk
maupun jenis peluru. Kemudian senjata itu milik siapa, apakah milik luar negeri atau milik TNI/Polri itu sendiri,”
kata dia.
Namun Pemerintah terus mengimbau agar aparat keamanan di daerah tersebut dilakukan pendekatan persuasif, dan hal ini yang dilakukan oleh Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih. “Bila perlu kita tetap lakukan pertemuan seluruh pemangku kepentingan di Papua ini sehingga penembakan tidak lagi terjadi,” pungkasnya. (Loy/don/l03)
