DIRAGUKAN PROFESIONALISME POLISI NKRI DALAM PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI

( Semakin Hari POLRI merusak Citra buruk NKRI dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi  di Tanah Papua)

Dalam penaganan bentuk keamanan di Papua polisi semakin memicu suasana tanpa memikirkan dampak, yang akan mepemalukan  kepolisian Republik Indonesia karena dinilai bentuk penaganan hampir sama degan pola penaganan terorisme di Indonesia, degan menggunakan alat Negara lengkap.

Jika dilihat sebenarnya tugas Polisi mengamankan Negara atau Mengamankan keadaan kota dari pencuri, intimidasi, terror, criminal bersenjata, seperti terjadi di beberapa daerah Papua, Pantai Base-G dan Kab. Puncak Jaya, berkaitan degan tindakan polisi yang tidak kompromi degan perkembangan demokrasi di Indonesia khusnya di Papua.

Tindakan polisi di Papua merupakan mengambat perkembangan demokrasi di Indonesia maka, fungsi polisi yang sebenarnya tidak difungsikan sesuai degan aturan hukum setiap polisi di dunia, kita bisa melihat bahwa tindakan anarkis yang dilakukan dalam proses demokrasi harus ditangani secara hukum karena pendemo dan warga Negara yang ada harus merasa aman dalam menyampaikan aspirasi.

Namun tindakan polisi yang tidak ingin mengeluarkan surat izin gangguan publik atau izin menyampaikan pendapat di depan umum yang berkaitan degan kasus criminal yang terjadi di Papua antara lain penembakan warga asing di pantai Base-G dan beberap warga sipil di kab. Puncak Jaya, seharusnya polisi memberikan izin menyampaikan pendapat sesuai degan undang-undang yang berlaku.

Berkaitan degan bentrokan antara masa KNPB dan Gabungan Brimob dan Polisi di Sentani merupakan bentuk represin dan penindasan terhadap perkembangan demokrasi di Papua, jika kedua belah pihak sepakat dalam menjaga kestabilan keamanan warga hal ini dinilai pasti tidak ada kericuan seperti yang terjadi di Sentani Papua kemarin, tetapi dalam kenyataan ini diindikasi bahwa pihak polisi degan sengaja menciptakan konflik untuk memojokan KNPB yang selama ini menyuarakan aspirasi Masyarakat Papua tetang hak-hak dasar untuk menentukan nasip sendiri. Hal ini suda jelas, karena polisi harus berpikir dan mempertanyakan apakah degan menyuarakan aspirasi tersebut Papua akan Merdeka otomatis? Apakah ini menggangu keamanan? Kalau menggangu keamanan warga masyarakat dari mana? Apakah menganggu warga masyarakat non Papua? Jika oleh karena itu kita katakana bahwa Polisi Indonesia hanya menjaga keamanan warga non Papua di Papua, degan demikian warga asli Papua bukan bagian dari NKRI karena polisi tidak perduli degan warga asli Papua.

Jadi perlu polisi mengerti juga dalam menagani masalah karena polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan kamtipmas di dalam kota, karena nama suda jelas ( Police ) artinya pegamanan kota dan , untuk mengurangi terjadinya peluapan emosi yang bermuara pada kriminal polisi harus memfasilitasi untuk masyarakat megeluarkan bentuk dan unek-unek secara teratur degan demikian proses demokrasi berkembang di Indonesia. Tetapi kenyataan lain dari yang seharusnya  oleh tindakan polisi yang arogansi dan sebenarnya polisi memancing konflik antar mereka dan warga masa KNPB inilah yang  bisa kita katakana kurangya profesionalisme polisi di Papua.

Perlu memberikan pembinaan secara bentuk-bentuk penaganan masalah mana yang dikategorikan criminal mana yang dikategorikan kelompok aktivis demokrasi maka polisi dan masyarakat sama-sama mememlihara keamanan atau kamtipmas degan mengedepankan proses perkembangan demokrasi, kedepan diharapkan polisi bertindak degan proporsional dan profesional, jagan sampai semua bentuk penaganan keamanan sepeti menagani kelompok Anarkis, Teroris dan gerombolan penjahat..semua disama ratakan bentuk penaganan akan berkibat buruk bagi nama baik kepolisian NKRI di mata masyarakat Nasiona dan Internasional.

 

By; Etarugwe Yoretnda

Leave a Reply