Dialog Papua-Jakarta Selesaikan Konflik Secara Damai
MANOKWARI-LP3BH (Lembanga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Batuan Hukum) Manokwari sebagai lembaga advokasi masyarakat kembali menyerukan agar segera digelar dialog Papua-Jakarta sebagai jalan keluar penyelesaian masalah.
‘’Telah berkali – kali menyampaikan pandangan dan pikirannya tentang betapa dialog Papua – Jakarta adalah suatu hal yang urgen, bersifat mendesak dan perlu segera dilaksanakan,’’ ujar Direktur LP3BH Manokwari,Yan Ch Warinussy,SH dalam siaran persnya,
Dikatakan,sudah banyak pihak yang mengumandangkan tentang dialog Jakarta – Papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara Damai. Hal ini mengingat bahwa telah banyak terjadi tindakan – tindakan politik yang bersifat manupalitif, rekayasa bahkan mengabaikan visi bersama tentang cara – cara demokratis, partisipatif dan bermartabat dalam menyelesaikan masalah konflik di Papua.
Adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam hasil penelitiannya yang berjudul Papua Road Map, Negotiating the Jast, improving the Present, and Securing the future. Dimana telah diidentifikasi adanya 4 (empat) isu utama dalam konteks peta konflik di Papua, yaitu :
Isu Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik dan deimigrasi masal ke Papua sejak tahun 1970. Untuk menjawab masalah ini, diperlukan adanya kebijakan afirmatif relogvisi untuk pemberdayaan orang Asli Papua.
Isu Kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang Asli Papua di Kampung – kampung.
Isu Ketiga, adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan dialog seperti yang sudah dilakukan untuk Aceh. Isu Keempat, pertanggung jawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua.
‘’Untuk masalah ini, jalan rekonsiliasi diantara Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengungkapan Kebenaran adalah pilihan – pilihan untuk penegakan Hukum dan Keadilan bagi Papua, terutama korban, keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum,’’ tandasnya.
Papua Road Map menyimpulkan bahwa keempat isu dan agenda tersebut dapat dirancang sebagai strategi kebijakan yang saling terkait untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dalam jangka panjang. ‘’Pertanyaannya sekarang ialah Siapakah yang harus atau memiliki tanggung jawab dalam merancang strategi kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia, atau orang asli Papua kah, atau LIPI kah, atau pihak lain yang lebih netral,’’ ujarnya dengan nada tanya.
Menurut LP3BH,tanggung jawab utama tetap ada di pihak yang terlibat konflik yaitu pemerintah Indonesia dan orang asli Papua sendiri. Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyusun dan merancang strategi dalam mendorong terlaksananya dialog damai
