Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe saat berbincang-bincang dengan Kapolres AKBP Aleks KorwaMulia—Deadline 28 Juni bagi TPN/OPM agar menyerahkan diri sebagaimana pernah diungkapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, bukan berarti setelah deadline langsung diadakan penyerangan terhadap kelompok yang terus bergerilya di hutan dan pegunungan di Papua tersebut.
‘’Deadline itu bukan berarti langsung tentara masuk operasi, itu tidak. Ada tahapan-tahapannya sehingga harus dengan tegas kita bicara begitu,’’ ungkapnya saat memberi keterangan pers di kediamannya kemarin.
Dikatakan, dengan adanya deadline sudah banyak perkembangan yang diperoleh, terutama komunikasi yang terjalin lewat surat. ‘’Dengan begitu kita bisa kirim surat, dan setelah mereka baca nanti bisa menilai bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik dan menyengsarakan rakyat. Kesadaran untuk mereka itu yang kita tuju,’’ lanjutnya.
Dijelaskan, kalau deadline seperti yang banyak diartikan masyarakat umumnya, yaitu operasi militer atas TPN/OPM, menurutnya hal itu butuh koordinasi dengan berbagai kalangan karena akan menyangkut berbagai hal, seperti bagaimana menyiapkan masyarakat yang akan diungsikan dan lain-lainnya. ‘’ Berapa biaya yang harus kita siapakan, siapa-siapa yang harus dicari dan tempatnya dimana. Ini bukan pekerjaan deadline seperti ini. Ini pekerjaan terkoordinasi dan pekerjaan terpadu semua komponen,’’ jelasnya.
Dan terkait dengan komunikasi yang terjalin, menurut Bupati pihaknya telah menerima banyak sekali surat dari berbagai kalangan, terutama kelompok TPN/OPM. ‘’Terakhir kemarin malam saya menerima surat dari mereka. Suratnya ditujukan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan tembusan sebanyak 23 tembusan yang semuanya di luar negeri termasuk Presiden Amerika Serikat Obama,’’ ungkapnya sambil menunjukkan surat berbungkus amplop coklat.
Isi surat yang oleh Bupati Lukas Enembe sempat dibacakan dan disaksikan wartawan baik lokal maupun nasional di halaman kediaman Bupati Puncak Jaya tersebut tampak isinya yang juga terdapat susunan kabinet negara yang diinginkan oleh TPN/OPM, yang berisi Anton Tabuni sebagai presiden dan dengan 32 menteri. Rupanya dengan melihat susunan ini, ternyata OPM sudah mempersiapkan kabinet.
Yang mengejutkan diantara kabinetnya terdapat sejumlah tokoh masyarakat maupun tokoh agama, termasuk Sekjen PDP Thaha Alhamid di dalamnya. ‘’Surat-suratnya banyak dan saya file untuk nantinya bahan laporan saya. Artinya ada komunikasi dengan mereka yang isinya macam-macam, termasuk permintaan-permintaan mereka yang mungkin kita tidak bisa jawab seperti permintaan senjata dan amunisi. Kita jawab ini menyangkut sendi-sendi kehidupan berbangsa sehingga kita balas itu tidak mungkin kita lakukan,’’ ungkapnya.
Disinggung solusi terbaik, dengan tegas Lukas Enembe mengatakan bahwa hanya satu yakni TPN/OPM dapat menyerah dan kembali menjadi warga negara membangun bersama Papua yang damai. ‘’Sudah tidak ada jalan lain. Wilayah ini dibentuk atas dasar undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’ tegasnya.
Dikatakan juga bahwa kepada LSM maupun organisasi-organisasi lain jangan terus menyorot aparat yang sering dituding melanggar HAM. ‘’Orang yang dibunuh aparat itu bisa saya hitung, paling sekitar lima orang. Sedangkan yang mereka (TPN/OPM ) bunuh itu jauh lebih banyak. Kalau aparat kita tidak terlalu persoalkan karena memang sudah tugasnya di situ. Tapi ini masyarakat, tukang ojek mereka bunuh, wanita-wanita mereka perkosa dan ada beberapa orang yang mereka siksa hingga mengalami luka berat dan sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit di sini. Trus mau disebut apa kelakuan mereka itu?,’’ ungkapnya.
Sementara itu Kapolres Puncak Jaya AKBP Aleks Korwa mengungkapkan terkait situasi Kamtibmas di Puncak Jaya bahwa pihaknya terus melakukan kewaspadaan meski dukungan peralatan yang minim. ‘’Kendala kita ras mereka pada umumnya sama, terus masyarakat jua ketakutan melapor karena terkait ancaman jiwa mereka. Medan di sini seperti kita lihat bersama itu sulit. Sedangkan bagi mereka itu rumah mereka,’’ ungkapnya usai peresmian Politeknik Kesehatan Program Khusus Diploma III Puncak Jaya.
Dan terkait deadline, Kapolres mengatakan bahwa target sasaran yakni kembalinya senjata milik aparat TNI/Polri yang dirampas kelompok TPN/OPM yang menurutnya berkekuatan sekitar 300-400 orang dengan senjata yang juga cukup banyak belum ada satupun yang berhasil kembali. ‘’Untuk langkah-langkah selanjutnya kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Rencana nanti diatas satu juli kita akan rapat ulang karena 1 juli adalah hari Bhayangkara. Nantinya kita rapatkan bersama terkait hasil rapat 15 Juni lalu,’’ ungkapnya.
Terkait poster-poster yang dipajang di sejumlah tempat dipinggir Jalan raya yang berisi foto orang yang masuk DPO, Aleks Korwa mengatakan bahwa hal itu cukup efektif dalam upaya pengejarannya ‘’Diantara poster itu berhasil kita tembak satu yaitu Elenius Telenggen beberapa waktu lalu,’’ ungkapnya lagi.
Disinggung jam malam maupun razia-razia pada pos-pos tertentu oleh aparat TNI/Polri yang berkekuatan sekitar 500 personel gabungan anggota organik Polres Puncak Jaya, Gegana Brimobda Papua, Densus 88 Antiteror, Satuan Pelopor dari Kelapa Dua Bogor serta TNI, Kapolres mengatakan bahwa untuk jam malam memang diberlakukan sampai jam 9 malam. ‘’Kita himbau kepada masyarakat untuk tidak keluar diatas jam 9 malam. Tapi itu tidak kaku, masih ada toleransi,’’ jelasnya.
Untuk razia, menurutnya yang diperiksa adalah KTP, senjata tajam dan senjata. ‘’ Selama ini belum ada satupun yang kita ambil. Sedangkan kalau ada masyarakat yang tidak memiliki KTP kita koordinasi dengan dinas kependudukan untuk segera mengurus ke sana,’’ jelasnya. (cr-10/jir)
