Aparat Polresta Jayapura dan Polsek Abepura, Jumat (21/8), mengamankan tujuh orang yang diduga mengetahui aktivitas markas TPN OPM di Abe Gunung Jayapura Papua. Ini dilakukan saat siang harinya aparat kepolisian menggerebek markas itu. Ditemukan tiga bendera Bintang Kejora, puluhan peluru senapan M-16, senjata tajam, dokumen beserta stempel, kliping media, dan kamera. Penggerebekan ini tak berhasil meringkus Demus Wenda, Sekertaris Jenderal Komite Nasional Papua Barat yang mengaku bertanggung jawab atas pengibaran bendera Bintang Kejora pada 17 Agustus 2009.
JAYAPURA, KOMPAS.com – Kelompok kriminal bersenjata di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, tidak takut lagi kepada aparat. Mereka nekat menyergap mobil sipil yang terletak di 2 kilometer dari pos TNI, Rabu (21/7/2010) sore.
Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, Rabu malam, menginformasikan, tiga mobil dibakar dan dua orang dinyatakan hilang akibat perbuatan tidak bertanggung-jawab itu.
Lukas mengatakan, kasus ini bermula ketika iring-iringan empat mobil dari Wamena (ibukota Kabupaten Jayawijaya) menuju Mulia (ibukota Puncak Jaya). Iring-iringan itu mengangkut bahan makanan.
Setiba di Distrik Tingginambut, sekitar pukul 17.00, mereka dihadang sekelompok orang tak dikenal. Seketika itu langsung tiga mobil dibakar, sementara satu mobil berhasil melarikan diri kembali ke Distrik Illu.
Menurut Lukas, aksi kriminal di Tingginambut ini jaraknya sekitar 2 Km dari pos TNI. “Saya juga baru mendapat informasi dari Puncak Jaya, yang lebih jelas akan kami kontak Kapolres, untuk mematikan apakah tiga orang sopir itu melarikan diri atau sudah meninggal,” ujar Lukas Enembe kepada pers di sela-sela pembukaan Musda KNPI Papua, semalam.
Ia menambahkan, kekuatan aparat keamanan di Puncak Jaya saat ini kurang lebih 1 Satuan Setingkat Kompo (SSK). Namum, dengan kondisi geografis yang berat, aparat belum memungkinkan turun ke lokasi.
Dikatakan, persoalan di Puncak Jaya tidak akan kunjung selesai karena Pemerintah Provinsi Papua tidak ada perhatian.
“Hasil pertemuan dengan gubernur, kapolda dan pangdam (sekira 3 bulan lalu) sampai saat ini juga tidak jelas. Padahal, kondisi masyarakat di Puncak Jaya sangat merindukan kedamaian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua itu mengatakan, beberapa surat yang menamakan dirinya TPN/OPM kepada Pemkab Puncak Jaya, menyatakan, kemerdekaan Papua adalah harga mati.
“Bahkan, mereka minta Pemkab Puncak Jaya membeli senjata. Maka dari itu, diharapkan, Gubernur segera mengambil keputusan apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan penembahkan dan aksi kriminal yang terus terjadi di Puncak Jaya sepanjang tahun ini,” katanya.
Laporan wartawan KOMPAS Ichwan Susanto
Kamis, 22 Juli 2010 | 05:12 WIB
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO