PUNCAK JAYA-Aksi sekelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Tingginambut ini, Kabupaten Upuncak Jaya, Provinsi Papua, dengan membawa lari 4 pucuk senjata serta melukai seorang istri polisi, langsung disikapi Polda Papua.
Terkait aksi penyerangan itu, Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekondanto langsung ke terbang ke Puncak Jaya selanjutnya ke Tingginambut guna melakukan penyelidikan.
Dalam kunjungannya Kabupaten Puncak Jaya, Kapolda langsung dengan membawa tim. Antara lain, Direskrim Polda Papua, Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw, Kasat Brimob, Kombes Pol. Drs. Wirawibawa, Danprovost, AKBP Suparno, Kasat Intel 4 Polda Papua, AKBP Baron Hadi Darmawan dan Kapolres Puncak Jaya, AKBP Chris Rihulay, SSt.Mk. Rombongan Kapolda tiba di ruangan VIP bandara Mulia pukul 10.00 Wit dan disambut Bupati Lukas Enembe, SIP bersama muspida, perwira TNI dan tokoh-tokoh lainnya.
Setelah itu, rombongan Kapolda bersama Bupati langsung menuju Pos Polisi Tingginambut guna meninjau Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan menggunakan kendaraan mobil L200.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di TKP, tampak kesibukan tim Reskrim Polda Papua melakukan olah TKP dibantu Reskrim Polres Puncak Jaya. Usai beberapa jam Kapolda mendapat keterangan dari 2 orang anggota pos polisi yang bertugas, Briptu Felix dan Bripda Bob Simamora ditambah melihat beberapa lokasi yang rusak akibat pelaku saat mengambil 4 senjata dari dalam kamar.
Selanjutnya, Kapolda, Bupati dan rombongan bertemu dengan tokoh agama, adat, pemuda, kepala kampung, kepala suku dan masyarakat di depan Kantor Distrik Tingginambut.
Dalam arahannya, Kapolda Papua menghimbau kepada masyarakat agar bisa membantu pihak keamanan, baik Polisi maupun TNI dalam upaya mengembalikan senjata yang telah diambil OPM. Dikatakan, pihaknya akan berupaya menjalin kerjasama dengan para tokoh maupun masyarakat yang apabila ada melihat orang membawa senjata tersebut agar bisa dikembalikan.
“Kita akan melakukan pendekatan dengan cara damai dan akan kita serahkan kepada tokoh agama, adat, pemuda dan masyarakat untuk bisa mengatasinya sampai dengan waktu 3 minggu ke depan kita tunggu,”katanya.
Setelah batas waktu (deadline) 3 minggu, jelas Kapolda, akan ada langkah lain. Namun demikian langkah pertama sudah dilakukan, yaitu menyelamatkan korban. Pihaknya juga akan dibantu TNI dalam menghimbau masyarakat agar senjata tersebut secepatnya dikembalikan.
Ditanya apakah ada penambahan personel sementara di pos polisi Tingginambut, Kapolda mengungkapkan, pihaknya sudah menempatkan anggota Brimob dan juga meminta bantuan kepada TNI yang ada di sana.
Kapolda menjelaskan, pihaknya saat ini akan menghimbau dahulu, karena sudah pasti senjata itu tidak akan jauh dan masih berada di sekitar TKP. Pihaknya akan berusaha menunggu hingga 3 minggu ke depan dan masyarakat nantinya yang akan membantu dalam pencariannya.
“Saat ini saya tidak akan menambah anggota dari luar, karena disini ada Brimob dan TNI. Jadi saya kira sudah cukup. Dalam arti tidak mendatangkan pasukan tambahan,”jelasnya.
Namun ke depan, tambah Kapolda, pihaknya akan menambah anggota untuk ditempatkan di pos polisi Tingginambut. Bahkan sesuai rencana, pos polisi ini akan diperbaiki dan tidak menjadi pos polisi laagi, tapi ditingkatkan menjadi polsek Tingginambut.
Untuk pos polisi lain dalam mengantisipasi kejadian ini, pihaknya melihat akan kebutuhan aktifitas masyarakat bahwa itu sudah harus polsek atau masih pos polisi. “Saya rasa untuk pos polisi Tingginambut sudah seharusnya menjadi polsek, karena kebutuhan akan aktifitas masyarakat sangat mendukung, kemudian memang sesuai rencana saya sudah harus menjadi polsek,”ujarnya.
Disinggung soal apakah kejadian ini terjadi karena terlalu bebasnya masyarakat masuk ke dalam pos polisi Tingginambut, Kapolda menambahkan, sebenarnya memang tidak ada jarak dengan masyarakat. Dalam arti, Polri dan TNI tidak membatasi diri dengan masyarakat.
Hanya masalahnya sekarang bahwa ada oknum yang seharusnya tidak terjadi dan karena kepentingan kelompok tertentu telah memanfaatkan dari pada hubungan masyarakat yang sudah terjalin selama ini dengan polisi. Misalnya, apa yang dimiliki di pos polisi, baik televisi dan radio yang bisa digunakan maka masyarakat juga bisa menggunakannya.
Terkait penggalangan yang telah dilakukan selama ini, pihaknya akan tetap melanjutkan upaya itu, kepada mereka, khususnya kelompok ini untuk turun bersama-sama membangun daerahnya dan kembali ke NKRI. “Karena kita sudah membangun lebih maju, namun kalau mereka masih mengelompokkan sendiri bahwa ingin melepaskan diri dari NKRI, maka itu sesuatu hal yang mustahil,”katanya.
Sementara itu, Bupati Lukas Enembe, S.IP mengungkapkan, kebiasaan masyarakat di daerah ini sudah dari nenek moyang terjadi konflik dan setelah pemerintah dan injil masuk, kemudian lebih khusus kepada injil masuk penyebaran injil ini bisa dilaksanakan, tapi setelah pemerintah masuk juga sudah banyak terjadi konflik secara adat.
Kebiasaan masyarakat di sini bahwa setiap anak lahir adalah untuk peperangan dan bukan untuk membuat kebun. Setiap anak lahir sudah harus mempersiapkan diri untuk berperang dan itu sudah dari dulu turun temurun, makanya hampir semua sekolah dibakar karena tidak setuju sekolah berdiri.
Upaya pertama dilakukan pemerintah adalah mensekolahkan anak-anak dari Tingginambut agar setelah kembali ke daerah mereka dapat menerima pembangunan, kemudian dilakukan pendekatan keluarga. Memang pihaknya sudah sepakat dengan seluruh komponen yang ada disini supaya bagaimana caranya senjata yang dirampas bisa harus kembali dalam waktu singkat.
“Kalau memang kami tidak mampu mengembalikan dengan cara itu, maka kami akan mengembalikan kepada pihak TNI/Polri untuk melakukan sesuai kewenangan mereka karena memang kita tidak mampu mengembalikannya,”tandasnya.
