JAYAPURA (PAPOS) -Departemen Luar Negeri memuji sikap pemerintah otonomi khusus Papua, yang selalu berkonsultasi bila menjalin hubungan dengan pihak luar negeri.
“Sikap pemerintah Papua dalam menjalin hubungan dengan luar negeri perlu dihargai, karena selalu berkonsultasi dengan Deplu,” kata Kepala Sub-Direktorat Mekanisme Hak Sipil dan Politik, Diana Emilla Sari Sutikno, dalam seminar di Jayapura pada akhir pekan lalu. Seminar itu, yang dihadiri pengamat dan pejabat Papua, diprakarsai Departemen Luar Negeri untuk memaparkan hasil kaji lapangan 15 peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Luar Negeri.
Kaji lapangan di Papua dan Vanimo, Papua Nugini, dari 30 November hingga 7 Desember 2008 tersebut dipimpin direktur sekolah tersebut, Jonny Sinaga.
Diana dalam paparannya mengungkapkan bahwa ada kalangan pemerintah propinsi berusaha menjalin hubungan langsung dengan negara asing tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat.
Ia menilai langkah semacam itu menunjukkan sikap eforia dari kalangan pejabat propinsi dalam menerapkan Undang-Undang Otonomi Daerah. “Padahal, langkah tersebut benar-benar menyalahi undang-undang itu, yang salah satu pasalnya tidak membolehkan pemerintah propinsi menjalin hubungan langsung dengan negara asing,” kata dia seperti dilansir dari Antara, tadi malam.
Diana mencontohkan, ada kerajaan di Indonesia yang mengadakan perwakilan di Trengganu, Malaysia, dengan nama Konsulat Jenderal. Padahal, katanya, konsulat jenderal dalam terminologi diplomatik adalah suatu perwakilan negara, yang mengemban misi diplomasi di negara sahabat.
Langkah seperti itu pernah dilakukan kalangan pengusaha Papua dengan mengadakan Kantor Perwakilan Papua di Beijing, Cina. Tapi belakangan, setelah berkonsultasi dengan departemen luar negeri, pengusaha Papua menyadarinya dan mengganti nama dan kini kedudukannya berada di bawah koordinasi kedutaanbesar Indonesia Beijing.
Pengadaan perwakilan Papua itu sebetulnya baik, yaitu untuk menarik pemodal Cina guna menanamkan modal di Papua, tapi nama perwakilan itu kurang tepat ditilik dari terminologi diplomatik, kata Diana.
Sementara itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu SH menyatakan juga selalu berkonsultasi dengan departemen luar negeri bila melakukan hubungan dengan lembaga antarbangsa untuk kepentingan Papua.
Dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan dari Jakarta di kantornya pada pekan lalu, Gubernur Suebu, yang juga mantan dutabesar Indonesia untuk Meksiko, menceritakan kerap berkunjung keluar negeri untuk bertemu dengan berbagai pejabat pemerintah terkait, di samping warga Papua, yang anti-pemerintah Indonesia, di luar negeri, dengan tujuan menjelaskan kepada mereka mengenai perkembangan terkini Papua.
Di sisi lain, untuk memperkuat diplomasi Indonesia di fora internasional, terutama masalah menyangkut Papua, departemen luar negeri menempatkan diplomatnya, Berty Fernandez, di Papua.
Tugas utama Berty adalah membuat laporan kepada Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengenai perkembangan terkini papua, sebagai bahan diplomasi Indonesia di fora internasional. Berty dipercaya pemerintah Papua selaku Kepala Kerjasama Perbatasan Papua-Papua Nugini.(nas)
