Sengatan matahari siang membuat massa Koalisi Peduli Ham Papua KPHP, yang tengah melakukan aksi demo di gedung DPRP, Senin (3/11) kemarin, nyaris tak terkendali, pasalnya massa dibiarkan begitu saja selama hampir sekitar 30 menit di plataran parkir gedung DPRP.
MELIHAT massa massa sudah mulai emosi, Kaur Dalmas Polresta Jayapura Ipda Piliphus Halitopo dihadapan massa meminta agar jangan emosi dan hindari bentrok. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
‘’Adek-adeku tidak bisa memaksakan kehendak kepada polisi, sebagai kaum intelektual harus lebih bersabar. Kami dari aparat kepolisian tidak punya masalah dengan adek-adek mahasiswa. Jadi jangan memaksakan kehendak, karena kibatnya bisa fatal,’’kata Halitopo.
Nasehat Halitopo yang juga selaku kepala suku Pegunungan ini direspon baik oleh massa, sehingga massa mundur.’’ Kami juga tahu etika, kami sebagai kaum intelektual tidak mungkin sampai mendobrak pintu. Aspirasi ini akan kami sampaikan dengan tenang dan secara santun kebapak-bapak dewan,’’ kata salah seorang massa yang disambut yel…
Kesabaran massa tidak sia-sia, sekitar pukul 12.35 Wit ketua DPRP Drs. John Ibo, MM bersama ketua komisi C Yan Ayomi, S.Sos, ketua komisi B Paulus Sumino, MM, sekretaris komisi A DPRP Yanni dan staf DPRP Rudolf Morin turun menemui massa. Kedatangan pimpinan DPRP ini disambut baik oleh massa dengan menyampaikan orasinya. Dalam orasinya kordinator Koalisi Peduli HAM Papua, Buchtar Tabuni mempertanyakan apakah APBD Papua disahkan untuk masuknya militer di Papua.
Sebab saat ini menurutnya, basis militer ada dimana-mana. Apakah tidak lebih baik uang pembangunan pos-pos itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Untuk itu, massa meminta ke DPRP agar bersedia memfasilitasi Koalisi Peduli HAM Papua duduk bersama dengan Kapolda, Pangdam dan Pemerintah. Kehadiran pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan, jika memang DPRP tidak pernah menyetujui masuknya militer ke Papua.
Usai mendengar aspirasi massa, ketua DPRP Drs. John Ibo, MM menyebutkan bahwa tidak ada kebijakan dari DPRP untuk mendatangkan TNI ke Papua. ‘’Kebijakan itu tidak ada. Hanya euporia yang ada, gerakan menakut-nakuti rakyat,’’ kata Ibo.
Bahkan politisi ulung Golkar ini menyatakan kesiapan DPRP untuk memfasilitasi pertemuan koalisi dengan Pangdam dan Kapolda untuk berbicara dari hati ke hati. Namun demikian ketua DPRP tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan pertemuan karena ini menyangkut waktu. Apalagi dua lembaga itu berbeda.
’’ Kita akan usahakan secepatnya dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi masalah waktu dengan Kapolda dan Pangdam,’’ kata Ibo seraya menugaskan komisi A DPRP yang diwakili sekretaris komisi A DPRP Yanni segera melakukan kordinasi dan mencari waktu yang tepat kapan bisa dilakukan pertemuan.
Jawaban yang disampaikan oleh ketua DPRP kurang memuaskan massa, sehingga massa minta agar ketua serius dan memastikan kapan waktunya, bila perlu minggu ini sudah ada pertemuan.
Jika tidak, kata Buctar setelah aspirasi disampaikannya dan diterima ketua DPRP, massa akan datang lebih bsar dari yang hadir sekarang. ’’ Kami berikan waktu sebelum tanggal 13 November sudah harus ada pertemuan Koalisi, Kapolda dan Pangdam dan kami akan lengkapi semua data-data terkait terjadinya kekerasan yang dilakukan militer ke masyarakat.Usai menyampaikan aspirasi, massa kembali kerumah- masing-masing tanpa ada keributan. (**)
Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Selasa, 04 November 2008
http://papuapos.com