24/06/08 12:25
Jakarta (ANTARA News) – Ratusan orang yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Lintas Generasi melakukan aksi jalan kaki di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, sehingga membuat Jalan HR Rasuna Said di jalur dari arah Menteng ke Mampang menjadi macet.
Para pengunjuk rasa itu bermaksud untuk menuju Kantor PT Freeport yang terletak di Plaza 89 di Jalan HR Rasuna Said Kavling X-7 No 6, Jakarta Selatan.
Mereka menginginkan agar perusahaan pertambangan Freeport segera dinasionalisasi sehingga bisa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Setelah sampai di depan Plaza 89, para pendemo melakukan aksi coret-coret mengecam Freeport dan juga mencoba menjatuhkan gerbang gedung tersebut. Dari Plaza 89, massa berencana bergerak ke Gedung DPR/MPR.
Tidak tampak adanya pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian berseragam. Namun, Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya mengemukakan, aksi tersebut dijaga dari kejauhan oleh petugas Polsek Metro Setiabudi dibantu jajaran petugas Polda Metro Jaya.
Massa berjalan kaki sambil meneriakkan yel-yel dan menyanyikan sejumlah lagu perjuangan.
Selain itu, terdapat pula berbagai spanduk dan banyak bendera kuning sebagai bentuk duka cita atas meninggalnya mahasiswa Unas, Maftuh Fauzi, di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada 20 Juni 2008.
Maftuh yang merupakan mahasiswa Unas angkatan 2003 itu juga merupakan salah seorang mahasiswa yang ditangkap saat petugas kepolisian menyerbu demo kenaikan harga BBM di kampus Unas di Pejaten, Jaksel, pada 24 Mei 2008.
Sebelumnya, ratusan orang dari Jaringan Aktivis Lintas Generasi itu telah menginap di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, sejak Minggu (22/6). Mereka bermaksud untuk mendemo Kantor PT Freeport dan Gedung DPR/MPR pada Selasa (24/6) ini.
Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan agar kasus wafatnya mahasiswa Unas, Maftuh Fauzi, segera diusut tuntas.
Selain itu, mereka juga menuntut agar aset perusahaan pertambangan asing seperti Freeport dan Exxon segera dinasionalisasi oleh pemerintah untuk digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.(*)
