JAYAPURA-Implementasi Otsus di Papua, terus menjadi perhatian negara-negara asing. Jika sebelumnya Amerika yang memberikan perhatian sejauh mana pelaksanaan Otsus Papua, maka hal serupa juga dilakukan Pemerintah Belgia.
Kemarin, Duta Besar Belgia untuk Indonesai di Jakarta Marc Trenteseau menyambangi DPR Papua. Dubes Belagia ini diterima Ketua DPRP didampingi Wakil Ketua II Paskalis Kossy, S.Pd dan Ketua Komisi A Yance Kayame, SH.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Trenteseau hanya seorang diri tanpa didampingi oleh staf, karena misinya memang hanya jalan – jalan sekaligus melihat – melihat pelaksanaan pembangunan di Papua.
“Kami hanya membicarakan seputar implementasi Otsus, pemerintahan serta berbagai hal lainnya termasuk jalannya pembangunan di Papua,” tukas Trenteseau kepada wartawan usai pertemuan tersebut. Ia tak banyak menjelaskan namun ia menegaskan bahwa ia hanya ingin mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otsus untuk Papua.
John Ibo juga mengatakan hal yang sama bahwasanya dalam pertemuannya dengan Dubes Belgia itu, mereka membicarakan tentang pemberlakuan Otsus serta isu -isu yang didapat tentang kebijakan – kebijakan baru gubernur Papua untuk membangun Papua.
“Kami katakan bahwa kami sementara ini dalam tahapan membangun setelah menyadari bahwa masyarakat Papua asli umumnya berada di kampung – kampung, karena itu kampung yang harus kami bangun dengan sebaik-baiknya melalui kebijakan pemberian dana Rp 100 juta untuk masyarakat kampung,” terangnya.
Kata John Ibo, Trenteseau juga menanyakan apakah ada yayasan – yayasan asing yang ikut membantu pembangunan di Papua dan dikatakan yayasan itu membantu melalui yayasan agama atau gereja. “Bantuan – bantuan luar ada banyak mengalir melalui gereja – gereja, tetapi bantuan itu sangat terbatas karena itu untuk bantuan stimulan saja,” katanya. Tetapi John Ibo juga tak menampik bahwa masyarakat telah membangun gereja dengan bantuan pemeirntah setempat.
Selain itu, juga ditanyakan tentang perusahaan asing yang beroperasi di Papua apakah ikut membantu pembangunan di Papua. “Kami bilang iya, mereka melakukan pembangunan, lalu kami ceriterakan tentang Freeport yang melakukan pembangunan community development, tetapi seperti apakah paket – paket itu, apakah betul di jaga. Untuk keluaran informasinya harus melahirkan kesan positif terhadap Freeport itu sendiri, kesan kami Freeport itu sediri sebenarnya belum banyak berbuat untuk membangun masyarakat di sekitar tambang,” terangnya.
Itu karena menurut pengamatannya kampung – kampung di sekitar tambang Freeport masih terisolir, belum memiliki infrastruktur untuk menghubungkan kampung satu dan lainnya karena memang terotorialnya agak susah. Tetapi kalau Freeport betul – betul ingin membangun dalam kontreks community development justru keterisolasian itu yang perlu di jawab. Pertama supaya terbuka hubungan antara kampung – kampung jangan mendapat pelayanan dengan helikopter dan pesawat saja, hal itu tidak akan berarti.
Ditanya apakah Belgia menaw arkan semacam bantuan kepada Papua, John Ibo mengatakan bahwa Belgia juga sebenarnya telah memberikan bantuan tetapi melalui yayasan – yayasan dan LSM. “Menurut dia (Trenteseau red), begitu,” imbuhnya. Hanya saja seperti apa bantuan itu dan berapa jumlahnya John Ibo tidak menanyakan sampai kesana. Sebab Dubes Belgia itu hanya ingin mengetahui tentang perkembangan Otsus Papua dan tentang pemerintah Indonesai dengan isu Otsus itu apakah telah terjadi perubahan di Papua atau bagaimana.
“Kita katakana bahwa ada masalah pada kami karena Undang Undang Otsus harus dijabarkan ke dalam aturan operasioanl dalam bentuk Perdasi dan Perdasus. Kalau itu belum jadi kita belum bisa berceritera membangun Papua, karena kebijakan – kebijakan itu yang akan menjadi kegiatan operasional dan semua orang akan menggunakan kebijakan itu untuk mengatur pembangunan di Papua,” jelasnya.
John ibo mengatakan bahwa hal itu adalah masalah bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk berupaya menterjemahkan pasal – pasal itu menjadi Perdasi dan Perdasus. Dimana ketika berbicara Perdasus maka itu adalah porsi orang Papua dan MRP memiliki peran penting disana. Dan bicara tentang Perdasi DPR mempunyai peran penting unuk menetapkan Perdasi – Perdasi itu.
Lanjut John Ibo, Dubes itu juga melihat tentang perkembangan di Kota Asmat yang menurut dia adalah suatu daerah yang pengembangannya sulit dimengerti. “Tapi kita berikan penjelasan bahwa mereka ada dalam rencana untuk memindahkan ibu kota kabupaten itu dari Agats jauh ke pedalaman agar memiliki lapangan terbang dan membangun apa saja di sana.
Hal lainnya yang ditanyakan kata John Ibo adalah apakah kerjasama antara umat beragama berjalan baik. “Kami bilang itu termasuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah bahwa negara ini sangat plural, pluralisme itu kita pakai sebagai satu modal untuk mengalang persatuan dan perbedaan kami di Indonesia.
Di Papua Masjid bisa berdiri dengan bebas karena di Papua sangat mengerti pluralisme keagamaan. Kami ingin di luar Papua juga gereja juga mendapat tempat yang layak dalam perhatian masyarakat Indonesia, sebab semua memiliki negara ini bersama-sama,” tandasnya.(ta)
