JAYAPURA, JUMAT – Sebanyak 708 warga Papua yang saat ini bermukim di berbagai wilayah di negara tetangga Papua Nugini (PNG) menyatakan niat mereka untuk pulang ke kampung halaman di tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat secara sukarela.
Duta Besar Indonesia untuk PNG, Bom Soejanto ketika ditanya Antara seusai rapat koordinasi rencana pemulangan pelintas batas asal Papua dan Papua Barat di Jayapura, Jumat (23/5), mengatakan Kedubes RI di PNG siap membantu rencana pemulangan mereka secara sukarela dengan menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan.
Saat ini, kata Bom, pihaknya telah menyiapkan sekitar 1.250 dokumen termasuk dokumen pengganti paspor. Dubes juga mengakui, ratusan warga Papua yang ingin kembali secara sukarela itu hendaknya disambut baik semua pihak. “Karena biar bagaimanapun mereka adalah saudara kita,” katanya.
Selain itu dengan kepulangan mereka maka di mata masyarakat internasional, Indonesia dianggap peduli dengan nasib warganya yang saat ini bermukim di negara lain. “Kedubes RI di Moresby akan memfasilitasi keinginan tersebut, apalagi saat ini beberapa di antaranya sudah berada di Papua dan ingin menetap,” ungkap Soejanto, seraya menambahkan, karena bersifat sukarela maka kepulangan mereka tidak serentak mungkin hanya sekitar 20-an atau per kelompok.
Ketika ditanya tentang jumlah pelintas batas asal Papua dan Papua Barat yang bermukim di berbagai wilayah di PNG, Bom Soejanto mengakui, hingga saat ini pihaknya belum memiliki jumlah yang pasti, namun yang sudah memastikan diri ingin kembali dan bermukim di wilayah RI tercatat 708 orang.
Ke-708 orang yang ingin kembali itu saat ini bermukim di berbagai wilayah di PNG antara lain Port Moresby 285 orang, Kiunga 124 orang, Vanimo 97 orang, Lae 62 orang, Wewak 55 orang, Rabaul 20 orang, Madang 14 orang, Daru 12 orang, dan Buka delapan orang.
Ratusan orang itu berasal dari Kabupaten Jayapura 317 orang, Kabupaten Boven Digoel 109 orang, Kabupaten Mimika 49 orang, Kabupaten Merauke 32 orang, Kabupaten Keerom 31 orang, Kabupaten Jayawijaya 13 orang, Kabupaten Puncak Jaya sembilan orang, Kabupaten Biak delapan orang, serta Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tolikara empat orang.
