Legal

Kemerdekaan Sebagai Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri (“Right To Self-Determination) Dalam Perspektif Hukum Internasional

- Studi Kasus Terhadap Kemerdekaan Kosovo

Oleh: Andrey Sujatmoko[1] Download  Abstract   International law recognizes that all peoples have the right to self-determination.  Independence of peoples from colonialism and alien authority in order to determine their political status is manifestation of this right. According to international law, this right can only use once and it cannot be applied to the peoples […]

Undang-Undang Revolusi West Papua

Undang-Undang Revolusi West Papua

Other Website with this document

Undang-Undang Revolusi West Papua, UURWP

Undang-Undang Revolusi West Papua

Dasar-Dasar Perjuangan Kemerdekaan West Papua

Oleh KNPB, Editor PMNews (Ada kata dan istilah yang salah secara Hukum Revolusi West Papua dirubah oleh PMNews) Mengapa rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia? Mengapa rakyat Papua Barat masih tetap meneruskan perjuangan mereka? Kapan mereka mau berhenti berjuang? Ada empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki negara sendiri yang […]

Perayaan Kemerdekaan Indonesia Di Papua Pembohongan Publik

Perayaan Kemerdekaan Indonesia Di Papua Pembohongan Publik Oleh: Ones Suhuniap Tabloid-WANI — Sejarah telah membuktikan bahwa, orang Papua barat tidak perna ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekan indonesia selama 350 tahun. Perjalanan perjuagan indonesia tidak pernah orang Papua ikut terlibat dalam Sumpa pemuda, dalam organisasi perjuagan sampai dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Sekalipun bangsa Papua dan […]

Status ULMWP di MSG, Sebuah Jalan Perubahan HAM di Tanah Papua

- Oleh: Yan Christian Warinussy

Pada hari Kamis, 14 Juli hingga Sabtu, 16 Juli 2016 mendatang, sesuai rencan akan berlangsung pertemuan para Pemimpin Negara-negara anggota dari Kelompok Persaudaraan Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG) bertempat di Honiara, ibukota negara Kepulauan Solomon. Lima anggota MSG yaitu Papua New Guinea (PNG), Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS (Front Liberal Nasional untuk Pembebasan Rakyat Kanak […]

Analisis Hukum Melinda Janki Tentang The Act of Free Choice/PEPERA Papua Barat 1969

Oleh: Melinda Janki, sumber WENE-PAPUA.com The Act of Free Choice atau PEPERA 1969 yang diserahkan kontrol Papua Barat ke Indonesia merupakan pelanggaran hukum internasional. Papua Barat tidak pernah dilaksanakan itu hak hukum untuk menentukan nasib sendiri di bawah hukum internasional, dengan standar internasional. The Act of Free Choice 1969 tidak dapat membenarkan kedaulatan Indonesia atas […]

Inilah Deklarasi Westminter Yang Menyatakan PEPERA 1969 Langgar Prinsip-prinsip Pelaksanaannya

Jayapura, Jubi – Pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, 3 Mei 2016 menghasilkan sebuah deklarasi yang dinamakan Deklarasi Westminter. Deklarasi Westminter ini ditandatangani oleh 95 anggota IPWP di Gedung Parlemen London. Deklarasi ini mendesak dilakukannya Pengawasan Internasional Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat. Berikut isi Deklarasi Westminter Kami anggota parlemen yang […]

Pacific Islands Development Forum Adopts “Suva Declaration on Climate Chage”

Pacific Islands Development Forum Adopts Suva Declaration on Climate Change 4 September 2015: Leaders of the Pacific Islands Development Forum, emphasizing their “grave distress” over climate change, are calling for increased support for adaptation measures and the creation of a Pacific Small Island Developing States (SIDS) regional task force on climate financing. The leaders called […]

Audryne Karma: Bebaskan Semua Tahanan Politik

Edisi 981 | 09 Jan 2015 | Sumber Artikel Ini: Perspektif Baru Salam Perspektif Baru, Hari ini kita akan bicara mengenai Papua, dimana pelanggaran kemanusiaan sudah terjadi sejak pemisahan Papua dari Belanda pada awal tahun 1960-an. Topik ini sangat luas. Karena itu kami hanya akan mengambil perspektif dari orang yang sebagian besar hidupnya terpengaruh tragedi […]