Senin, Juli 28, 2008 4:06 - admin
Catatan SPMNews di PapuaPost.com
SPMNews menyaksikan langsung sejumlah pertemuan digelar antara para tuan tanah di wilayah perbatasan yang ada di Papua New Guinea. Untuk pemantauan, Kopassus menyamar menjadi nelayan dan pemburu kasuari, dan pura-pura mengejar buruan lalu muncul di PNG, berjualan, memegang proyek penebangan kayu dan sebagainya. Sementara itulah, mereka bergaul dengan tuan tanah orang Papua di Papua TImur (PNG) dan membujuk mereka untuk mengusir sesama sebangsa dari tanah air mereka di Pulau New Guinea bagian TImur.
Ada satu orang bernama John Wakum dkk di berada di Kamp Pengungsi Kiunga menjadi pengurus dan contact person utama.
Dia mendaftar nama mereka. Lau ada... Read More
Senin, Maret 1, 2010 10:21 - admin
JAYAPURA [PAPOS] – Rencana dialog Papua – Jakarta dalam rangka menyelesaikan konflik di Papua saat ini sedang melakukan konsolidasi ke kabupaten-kabupaten di Papua, untuk menampung pendapat dan pandangan rakyat tentang perlunya melakukan dialog.
Hal tersebut disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Fajar Timur [STFT] Jayapura, Pdt Neles Tebay yang juga tim konsolidasi dialog Papua-Jakarta, kepada wartawan di Sekretariat Majelis Muslim Papua, Sabtu (27/2) lalu usai menyampaikan materi dalam acara seminar sehari tentang diolog Papua-Jakarta.
“ Konsolidasi publik menyangkut pelaksaan dialog Papua-Jakarta tersebut telah berlangsung di 4 Kabupaten yakni Wamena, Timika, Sorong dan Manokwari,” katanya.
Bahkan... Read More
Rabu, Februari 24, 2010 15:29 - admin
JAYAPURA [PAPOS] – Deklarasi provinsi Pegunungan Tengah oleh Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah di Wamena, Senin [23/2] disambut positif anggota DPR-RI asal Papua, Paskalis Kosay,MM dan anggota DPD-RI Paulus Sumino.
Deklarasi provinsi Pegunungan Tengah ini menurut politikus partai Golkar ini harus didukung sepenuhnya oleh semua komponen masyarakat Pegunungan Tengah. Sebab pemekaran Pegunungan Tengah adalah jalan untuk mempercepat pembangunan di Pegunungan Tengah.
‘’Saya menilai aspirasi pemekaran tersebut cukup baik, namun harus melalui mekanisme, yakni harus ada persetujuan dari DPRP dan MRP dan tetap mengacu kepada UU Otsus,” ujar Paskalis melalui telepon selularnya kepada Papua... Read More