Selasa, September 9, 2008 8:20 - admin
(Disentil Bupati, Telinga Wartawan Panas)
SENTANI-Mantan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung yang kini menjadi Ketua Partai Barisan Indonesia (Barindo) mengakui, implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua belum berjalan maksimal. Bahkan dari apa yang diamanatkan Otsus, ternyata masih banyak yang belum bisa direalisasikan di lapangan. Hal tersebut diungkapkannya menjawab pertanyaan wartawan usai acara dialog nasional tentang Otsus dan implementasinya di Hotel Sentani Indah, Selasa (8/9).
Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, stake holder yang ada di Papua seperti pemerintah daerah, DPRP dan MRP diharapkan mampu melakukan perubahan agar implementasi Otsus itu sendiri bisa dipahami masyarakat,... Read More
Jumat, Februari 26, 2010 17:36 - admin
JAYAPURA [PAPOS] –Aliran dana Otsus (Otonomi Khusus) bagi Papua sebesar 80 persen dinilai oleh salah satu tokoh masyarakat Papua, Nicholas S Messet, sangat fantastik.
Dengan dana sebesar itu, membuat para pemimpin Papua khususnya pejabat-pejabat tinggi mulai Gubernur hingga aparat Distrik merasa wah. Akibatnya
uang yang dianggap cukup besar oleh masyarakat Papua itu, disalahgunakan.
Bahkan dijadikan sebagai alat untuk berfoya-foya atau bersenang-senang keluar negeri, membeli dan membangun rumah yang mewah.“Dana Otsus diserahkan bagi Papua dengan prosentase dana 80 persen, tapi apa yang dilakukan pejabat kita? Dengan dana sebesar itu para pejabat kita langsung gelap mata dan berfoya-foya... Read More
Rabu, Februari 24, 2010 15:22 - admin
TIMIKA [PAPOS]- Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempertanyakan sejauh mana komitmen pihak Comitte Social Responsibility (Komitemen Pertanggungjawaban Social) PT Freeport Indonesia kepada masyarakat pemilik hasil dalam meningkatkan SDM suku Amungme dan Kamoro selaku pemilik hak ulayat.
Wakil Ketua II KOmite II DPD RI asal Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Somber menegaskan, selain menunaikan tugas pengawasan pertambangan dan mineral, ketenagalistrikan, serta pembangunan infrastruktur. Kunjungan DPD RI ke Kabupaten Mimika yang diketahui ada beroperasi pertambangan emas dan tembaga terbesar di dunia ini, hendaknya dapat diketahui juga aspirasi tentang sejauh mana keseriusan PT Freeport... Read More
Rabu, Februari 24, 2010 0:34 - admin
WAMENA-Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, Senin (22/2) kemarin menggelar pertemuan di Gedung Sosial GKI Wamena. Salah satu agendanya yaitu mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Kesepuluh bupati tersebut yaitu Bupati Tolikara DR (HC) John Tabo,MBA, Bupati Jayawijaya diwakili Wakil Bupati Jayawijaya Jhon R Banua, Bupati Yahukimo Ones Pahabol, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip, Bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington L Wenda, Penjabat Bupati Nduga Benyamin Arisoy,SE,M.Si, Penjabat Bupati Yalimo Drs. Wasuok D. Siep, Penjabat Bupati Lanny Jaya diwakili Sekda Lanny Jaya Doren Wakerkwa,SH, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah David... Read More
Sabtu, Februari 20, 2010 3:06 - admin
JAYAPURA [PAPOS]- Ingin belajar tentang situasi politik dan situasi sosial di Papua, dua orang Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menemui DPR Papua, Rabu (17/2) kemarin.
Kedua Delegasi Uni Eropa tersebut melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda di ruang kerja Ketua DPR Papua.
Usai melakukan pertemuan, Sekretaris pertama Kepala Bidang Politik, Pers dan Informasi delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles Whiteley mengatakan, kunjungannya ke Papua dalam hal ini menemui DPRP ingin belajar tentang situasi yang berkembang sekarang ini di Papua, baik itu tentang situasi politik dan situasi sosial.
”Kenapa kami kunjungi Papua,... Read More
Rabu, November 4, 2009 4:27 - admin
JAKARTA. Rupanya, selama ini pemekaran daerah tidak tepat sasaran. Parahnya, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, banyak daerah yang dimekarkan adalah daerah tertinggal, bukan daerah yang benar-benar memiliki potensi menjanjikan.
Menurut Gamawan, pemekaran daerah yang tidak berjalan lancar banyak terjadi di Provinsi Papua. “Ada kabupaten yang belum memiliki pendapat asli daerah, ada yang penduduknya hanya 46.000 jiwa,” ujar Gamawan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Oleh sebab itu, kata Gamawan, Gubernur Papua Barnabas Suebu telah meminta agar Pemerintah menghentikan sementara izin pemekaran di Provinsi bagian timur Indonesia itu. “Pak Barnabas mengatakan kalau... Read More