Rabu, November 5, 2008 21:48 - admin
Catatan:
Yang benar saja Jimmy, kalau mau posisi pimpinan DPR di tempatmu, kasih tahu aja, jangan memperalat aspirasi murni bangsamu. Itu lagu lama!!!!
——————
[JAKARTA] Ancaman masyarakat Papua dan Papua Barat untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jika Undang-Undang (UU) Pornografi yang disahkan DPR tidak dibatalkan demi hukum, adalah serius. Sementara itu, masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, dan Sulawesi Utara, juga menyatakan penolakan keras atas UU yang dipaksakan tersebut.
Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie yang bersama dengan 40 pimpinan denominasi gereja se-Papua Barat, ketika menemui pimpinan Dewan Perwakilan daerah... Read More
Senin, Maret 1, 2010 10:21 - admin
JAYAPURA [PAPOS] – Rencana dialog Papua – Jakarta dalam rangka menyelesaikan konflik di Papua saat ini sedang melakukan konsolidasi ke kabupaten-kabupaten di Papua, untuk menampung pendapat dan pandangan rakyat tentang perlunya melakukan dialog.
Hal tersebut disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Fajar Timur [STFT] Jayapura, Pdt Neles Tebay yang juga tim konsolidasi dialog Papua-Jakarta, kepada wartawan di Sekretariat Majelis Muslim Papua, Sabtu (27/2) lalu usai menyampaikan materi dalam acara seminar sehari tentang diolog Papua-Jakarta.
“ Konsolidasi publik menyangkut pelaksaan dialog Papua-Jakarta tersebut telah berlangsung di 4 Kabupaten yakni Wamena, Timika, Sorong dan Manokwari,” katanya.
Bahkan... Read More
Rabu, Februari 24, 2010 15:29 - admin
JAYAPURA [PAPOS] – Deklarasi provinsi Pegunungan Tengah oleh Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah di Wamena, Senin [23/2] disambut positif anggota DPR-RI asal Papua, Paskalis Kosay,MM dan anggota DPD-RI Paulus Sumino.
Deklarasi provinsi Pegunungan Tengah ini menurut politikus partai Golkar ini harus didukung sepenuhnya oleh semua komponen masyarakat Pegunungan Tengah. Sebab pemekaran Pegunungan Tengah adalah jalan untuk mempercepat pembangunan di Pegunungan Tengah.
‘’Saya menilai aspirasi pemekaran tersebut cukup baik, namun harus melalui mekanisme, yakni harus ada persetujuan dari DPRP dan MRP dan tetap mengacu kepada UU Otsus,” ujar Paskalis melalui telepon selularnya kepada Papua... Read More