Jumat, Oktober 17, 2008 16:27 - admin
Ditulis Oleh: Ant/Papos
Jumat, 17 Oktober 2008
BRISBANE (PAPOS) -Sejumlah aparat kepolisian Australia, Kamis (16/10) kemarin, berjaga-jaga di bagian depan Konsulat Jenderal (KJ) RI di Melbourne selama belasan orang Papua pimpinan gembong anti-Indonesia Jacob Rumbiak dan Herman Wanggai menggelar demonstrasi selama kurang dari satu jam. Aparat keamanan dari unsur Polisi Federal Australia (AFP) dan unit “protective service” melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap 13 orang anti-Indonesia ini dari dalam pintu gerbang KJRI Melbourne. Namun aksi mereka berakhir damai.
Informasi yang dihimpun dari Antara menyebutkan, pihak KJRI Melbourne sudah mengetahui rencana aksi Herman Wanggai... Read More
Kamis, Oktober 22, 2009 13:54 - admin
Jayapura, (tvOne)
Ratusan warga masyrakat Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sejak Pkl.06.00 WIT memalang lapangan terbang (Lapter) Nabire dan hingga kini mereka masih menduduki lapangan terbang itu.
Dari Jayapura, Rabu, ANTARA melaporkan, masyarakat Nabire yang dipimpin salah seorang tokoh masyarakat, Jhon Gobai menduduki lapangan terbang itu dengan tujuan agar penerbangan Helikopter menuju wilayah penambangan tradisional di Kabupaten Paniai dibatalkan.
“Kami memimpin warga Nabire untuk menduduki lapangan terbang ini dalam rangka mengamankan instruksi Bupati Paniai Drs Naftali Yogi yang isinya melarang helikopter mengangkut peralatan berat seperti excavator ke wilayah penambangan tradisional... Read More
Sabtu, Oktober 10, 2009 19:38 - admin
Tuntutan Pembebasan Buchtar dan Sebby.Pasal-pasal makar, warisan kolonial. (JUBI/Foto:Yunus Paelo)
JUBI — Puluhan tahun Indonesia merdeka, namun pengadilan masih menerapkan pasal-pasal makar warisan kolonial Belanda. Di Papua pasal-pasal itu digunakan memukul para aktivis prodemokrasi, seakan Papua koloni Indonesia.
Dalam situsnya, Aliansi Demokrasi Papua (AlDP) menyebutkan, pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) muncul pada abad ke 19, ketika menteri kehakiman Belanda menolak mentah usul penggunaan makar sebagai peraturan terhadap seluruh masyarakat.
Dia menyatakan, “de ondergeteekende zou deze bepalingen, welke op zichzelf te verklaren zijn door de behoefte van... Read More
Sabtu, Oktober 10, 2009 19:33 - admin
Demo penolakan Otsus. Kasus Makar punya sejarah panjang. (JUBI/Foto:Ist)
Sepanjang 2008 hingga 2009, tercatat sejumlah kasus hukum yang berujung pengenaan Pasal makar. Sebelumnya, 1 Desember 2007, aparat kepolisian Timika, Kabupaten Mimika menangkap 36 warga yang mengibarkan Bintang Kejora di Kelurahan Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru. Tujuh dari 36 orang yang ditahan dijadikan tersangka dan diajukan ke Pengadilan dengan tuduhan makar.
Pada 3 Maret 2008, warga Manokwari yang terdiri dari unsur masyarakat, West Papua National Authority (WPNA) dan Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan aksi demo menolak Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Aksi kembali terjadi pada... Read More
Kamis, Maret 12, 2009 14:54 - admin
AKSI : Massa KNPB saat melakukan aksi demo di taman Imbi sebelum ke DPRP Papua, Selasa (10/3) kemarin.
JAYAPURA (PAPOS) -Sekitar ratusan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa (10/3) kemarin, berdemo ke DPRP menuntut Papua merdeka dan menolak Pemilu.
Massa sebelumnya berkumpul di Ekspo dari beberapa titik di kawasan Abepura dengan berlongmartch, selanjutkan menggunakan 10 truk dan kendaraan umum lain dikawal aparat kepolisian dari Polresta dan Brimob Polda Papua.
Sesampai di depan jalan Kalam Kudus Polimak massa turun dari kendaraan truk melanjutkan longmatrht berkumpul dengan massa yang sudah berkumpul di Taman Imbi pusat kota Jayapura, kemudian melangkah kaki... Read More
Kamis, Februari 26, 2009 22:59 - admin
WAMENA (PAPOS)- Memasuki tahap persidangan kedua Buchtar Tabuni di Pengadilan Negeri Jayapura, ratusan orang dari Solidaritas Peduli Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Papua (SPHAMDP) kembali menggelar aksi demo yang menuntut agar Buchtar dan Sebby dibebaskan tanpa syarat. Dengan membawa berbagai poster dan pamphlet bertuliskan, “segera bebaskan Buktar Tabuni dan Sebby Sembom tanpa syarat hukum” Rabu (25/2) kemarin SPHAMDP mendatangi Pengadilan Negeri Wamena.
Dalam orasi yang dilakukan pendemo secara bergantian itu, meminta agar pemerintah segera membebaskan Buktar Tabuni dan Sebby Sembom, karena massa menilai mereka berdua merupakan pembela HAM dan demokrasi di Tanah Papua.
“Segera bebaskan... Read More