Jumat, Februari 27, 2009 19:18 - admin
JAYAPURA (PAPOS)- Kegagalan pelaksanaan Otsus Papua selama 8 tahun ini, yang belum menunjukan suatu perubahan yang signifikan bagi orang Papua, akan mempengaruhi tehadap partisipasi masyarakat Papua dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif yang akan berlangung bulan 9 April mendatang. Hal itu disampaikan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Peduli Kemanusian (PPK) Provinsi Papua, Murdiyono saat ditemui wartawan disela-sela acara seminar sehari pentingnya Pemilu 2009 ditanah Papua yang berlangsung di Hotel Muspagco, Rabu (25/2) kemarin.
â Akibat lumpuhnya Otsus Papua, akan berakibat kurangnya partisipasi masyarakat pada Pemilu bulan April mendatang,â kata Murdiyono.
Pesta demokrasi... Read More
Sabtu, Februari 20, 2010 4:23 - admin
Written by Kummeser
West Papua dalam decade 2000- 2010 selalu menjadi bola panas dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik ( Pasific Islands Forum) sebagai salah satu isu keamanan regional, tetapi perpecahan internal dalam gerekan kemerdekaan membuat diskusi-diskusi dalam forum tersebut tanpak kurang menjadi penting.
Tidak seperti tahun 2000, ketika bangsa West Papua terwakili dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Kribati. Nauru — salah satu pendukung teguh gerakan kemerdekaan West Papua sebagai penyelenggara pertemuan tahun 2001, menolak visa bagi empat orang aktivis West Papua , termasuk juru bicara Presidium Dewan Papua Frans Alberth Yoku. Tak cuma itu Dirk Kereway, aktivis West Papua... Read More
Minggu, Oktober 4, 2009 19:41 - admin
JUBI — Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Tanah Papua terus berlanjut. Berbagai pendekatan telah dilakukan agar tidak lagi terjadi peristiwa serupa. Akankah berakhir?
Aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora di Distrik Bolakme, Papua, telah menunjukan gambaran dari ketidakpuasan Anak-anak Papua. Mereka kecewa terhadap kondisi pembangunan dan Pemerintah Indonesia yang dinilai tidak mampu dalam memberikan solusi positif bagi penyelesaian damai untuk Papua. Penilaian ini datang dari sebagian kalangan di Papua. Salah satunya, dari Sekretaris Dewan Adat Wilayah Balim La Pago, Dominikus Sarabut. Dia mengatakan, pengibaran Bendera Bintang Kejora di Bolakme merupakan sebuah bentuk ketidakpercayaan... Read More
Kamis, September 3, 2009 18:03 - admin
JAYAPURA (PAPOS) – Mantan Kaster Mabes TNI Letjen Pur, Agus Widjojo mengungkapkan penanggung jawab terhadap masalah Kamtibmas di daerah adalah pejabat public yang dipilih langsung oleh masyarakat dan dikontrol oleh DPR. Sehinga terkait masalah dan kejadian di Papua mulai dari kasus sebelum pemilihan anggota legislative 2009 hingga kasus di PT. Freeport adalah tanggung jawab pejabat public tertinggi di daerah dalam hal ini Gubernur Papua.
“Ini bukan zamannya orde baru dimana semua situasi kamtibmas dilimpahkan ke TNI, sekarang tanggung jawab tersebut dilimpahkan ke pejabat public daerah,” ungkap Agus saat ditemui wartawan disela-sela acara buka puasa Deplu yang berlangsung di Hotel Swiss... Read More
Rabu, April 29, 2009 6:44 - admin
JAYAPURA (PAPOS) –Sementara, dua tersangka kasus penyerangan Mapolsek Abepura 9 April 2009 lalu, menurut Direktur Reserse Kriminal Polda Papua Kombes Pol Bambang Budi Pratikno masih menjalani perawatan intensif di RS Bhayangkara. Perawatan itu karena luka tembak yang diderita belum sembuh.
“Polisi akan menunggu kedua tersangka ini sembuh sebelum melanjutkan proses hukum mereka,”katanya di Jayapura, Selasa (28/4) kemarin.
Kedua tersangka itu adalah DA dan YY.”Mereka harus diobati dulu hingga sembuh. Ini hak mereka berdua. Tidak boleh kami memeriksanya lalu menyerahkan mereka ke kejaksaan dalam keadaan sakit,” katanya di Jayapura, Selasa (28/4) kemarin.
Selain mendapatkan perawatan... Read More
Rabu, April 15, 2009 7:00 - admin
Agus A. AluaJAYAPURA (PAPOS) –Serentetan peristiwa yang terjadi di Jayapura, menjelang dan usai Pemilu legislatif seperti pembakaran Rektorat Uncen, penyerangan Polsekta Abepura, terror bom, penikaman warga sipil, bukan ulah separatis OPM.
“Itu tindakan kriminal. Karena umumnya, mereka merusak fasilitas umum,”kata Ketua MRP Drs Agus Alue Alua kepada wartawan saat jumpa pers di kantor MRP, Selasa (14/4) kemarin.
Agus, bahkan menilai tindakan-tindakan semacam itu termasuk pelanggaran HAM (Hal Asasi Manusia). Soalnya selain merusak fasilitas umum, aktifitas warga sipil juga terganggu.
Hak hidup setiap warga negara harus dihormati, namun jika ada perbedaan idiologi, sebaiknya diselesaikan... Read More