Penjajahan lewat pembangunan di Papua

- Untuk siapa dan untuk apa sebenarnya pembangunan di Tanah Papua?

Cypri Jehan Paju Dal, Published 9:00 AM, May 23, 2016, Updated 11:26 AM, May 23, 2016. rappler.com

Pembangunan terus menjadi mantra utama pemerintah Indonesia di Papua. Setelah Unit Percepatan dan Perluasan Pembangunan (UP4B) yang dimulai pada 2011 bubar tanpa evaluasi publik, kini pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo melancarkan babak baru percepatan dan perluasan pembangunan di Papua dengan berporos pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri baru di seluruh pelosok Papua.

Tol laut, jalan trans-Papua, pelabuhan-pelabuhan, bahkan kereta api yang menghubungkan kawasan industri tambang, kayu, dan perkebunan menjadi agenda utama pemerintahan Jokowi.

Desakan untuk dialog menyeluruh tidak digubris. Presiden menegaskan, “Politik kita di Papua, politik pembangunan, politik kesejahteraan”.

Ketika ditanya, “Anda tidak akan membicarakan masalah yang lalu? Masalah yang dialami rakyat Papua?”, Presiden mengatakan, “Tutup. Kita harus membuka lembaran baru. Kita harus menatap ke depan.”

Berbagai cara pun dilakukan untuk memuluskan gerak pembangunan itu. "Pemerintah menggunakan pendekatan antropologi sosial,” kata Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan. “Papua dibagi menjadi tujuh wilayah adat, sesuai suku besar yang ada di sana.”

Entah apa yang dimengerti mantan prajurit Koppasus itu tentang antropologi sosial. Yang jelas memang antropologi sudah sejak lama dipakai oleh kekuasaan kolonial, bukan saja untuk memahami masyarakat setempat dan mengakomodasi aspirasi mereka, tetapi untuk memuluskan laju pembangunan seperti dikehendaki oleh para perencananya dengan mengontrol masyarakat pemilik sumber daya alam dan melemahkan perlawanan mereka.

Namun, dewasa ini ilmu antropologi sosial yang sama lah yang juga menjadi alat bantu yang efektif untuk membongkar tipu daya pembangunan. Antropologi sosial juga dipakai oleh pemikir dan aktivis kritis-emansipatif untuk mencari alternatif atas pembangunan.

Kritik atas pembangunan

Sudah sejak lama agenda pembangunan pemerintah Indonesia di Papua mendapat kritik dan menulai perlawanan sengit. Operasi tambang, industri kayu, dan perkebunan sawit, tidak pernah sepi dari protes dan perlawanan.

Inti dari gugatan orang Papua terhadap pembangunan versi Indonesia itu terungkap dalam pertanyaan: Untuk siapa dan untuk apa sebenarnya pembangunan di Tanah Papua?

Sebuah gugatan kritis mendasar yang mengobrak-abrik kepercayaan diri dan membongkar kepentingan-kepentingan terselubung Jakarta di Tanah Papua. Orang Papua tidak saja menuntut sebuah pembangunan yang partisipatif, di mana mereka dilibatkan. Tetapi mengggugat tujuan, manfaat, dan bahkan seluruh rancang bangun pembangunan itu.

Kolonialitas pembangunan

Gugatan kritis seperti itu tidak dapat dienyahkan begitu saja sebagai suara dari kaum yang dilabel separatis. Substansi dari kritik itu adalah apa yang sudah lama digumuli antropolog sosial dan aktivis anti-kolonial/post-kolonial/de-kolonial di berbagai belahan bumi; yaitu kolonialitas pembangunan atau penjajahan dalam dan melalui pembangunan.

Analisis tentang kolonialitas pembangunan itu mengungkap sisi gelap pembangunan yang alih-alih memenuhi janji mengentas kemiskinan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat, justru menjadi alat bagi penguasaan sumber daya alam, dengan memarjinalkan masyarakat pemilik asal dari sumber daya itu dan merusak lingkungan serta budaya mereka.

Di Indonesia, studi yang mendalam tentang kolonialitas pembangunan itu dilakukan oleh antropolog Tania Li (2007) dengan studi kasus di Sulawesi Tengah. Di Amerika Latin, studi serupa dilakukan Arturo Escobar (2008) dan Walter Mignolo (2011).

Dengan memakai kerangka analisis ekonomi-politik Marxis dan kuasa/pengetahuan Foucauldian, serta pendekatan post-kolonial/de-kolonial, mereka mengungkap bagaimana “kehendak untuk memperbaiki (the will to improve)” para agen pembangunan (pemerintah, korporasi, kontraktor, konsultan, LSM, dll) bercampuraduk dengan kehendak untuk berkuasa, kehendak untuk menguasai, kehendak untuk mengatur, kehendak untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh kelompok dominan.

Akibatnya, alih-alih membuat keadaan lebih baik bagi kelompok sasarannya, pembangunan itu berakhir dengan dominasi, pencaplokan sumber daya, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan dalam berbagai bentuk.

Di Papua, seluruh program pembangunan diklaim atas nama menyejahterakan orang asli Papua. Namun, kendati saat ini Papua menjadi tempat beroperasinya tidak kurang dari 240 izin tambang, 79 izin HPH raksasa, 85 izin perkebunan sawit, Papua tetap menjadi provinsi termiskin dari tahun ke tahun.

Pembangunan infrastruktur dan industri baru serta operasi keamanan oleh pemerintahan Jokowi, kendati dibungkus dalam kehendak membuka isolasi Papua dan memakai pendekatan antropologi, secara terang-benderang bertujuan untuk memfasilitasi operasi dari berbagai korporasi milik oligarki pebisnis-politisi Indonesia Raya beserta mitra trans-nasional mereka.

Sejarah dekolonisasi

Eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Papua itu sebenarnya sudah dilakukan sejak masa penguasaan Belanda. Eksploitasi minyak pertama dilakukan di Sorong pada 1907. Kekayaan alam itulah yang membuat Belanda bertekad pertahankan Papua sebagai koloninya di tengah gelombang dekolonisasi di seluruh dunia pasca Perang Dunia Kedua.

Intervensi Amerika Serikat pada 1960-an yang menggagalkan proses kemerdekaan Papua dan mendukung integrasi Papua menjadi bagian dari NKRI juga tidak lepas dari motivasi penguasaan sumber daya alam.

Dua tahun sebelum referendum (Pepera), perusahaan raksasa Freeport sudah menandatangani kontrak eksploitasi tambang di Papua dengan penguasa militer Soeharto pada 1967. Karena pengaruh itu pula, proses Pepera yang penuh manipulasi pada 1969 dibiarkan begitu saja oleh PBB. Dengan dukungan Amerika Serikat dan Sekutunya, proses kemerdekaan Papua pada masa itu berakhir dengan pengakuan PBB atas otoritas Indonesia di Papua.

Proses dekolonisasi Papua menjadi negara bangsa sendiri dipatahkan terkait dengan perebutan sumber daya.

‘Settler Colonialism’

Kejahatan pembangunan dan manipulasi proses dekolonisasi itu diperparah dengan infiltrasi penduduk Indonesia non Papua secara besar-besaran sejak masa-masa integrasi/aneksasi pada periode 1960an.

Infiltrasi penduduk itu terjadi melalui proses yang difasilitasi negara seperti program transmigrasi, infiltrasi militer, dan mobilisasi aparat sipil dan keluarganya, maupun arus migran spontan warga biasa yang mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam proyek-proyek pembangunan di Papua.

Hanya dalam waktu lima puluh tahun, orang Papua menjadi minoritas di tanahnya sendiri, yaitu 48% pada 2010 dan diprediksi hanya tinggal 28% pada tahun 2020 (Elsmlie, 2010). Di kota-kota utama seperti Jayapura, Timika, dan Sorong, Merauke populasi orang asli Papua bahkan hanya sekitar 20-40%.

Infiltrasi penduduk ini membentuk apa yang disebut settler colonialism, yaitu penguasaan atas satu wilayah dengan membentuk koloni-koloni dan menguasai jumlah penduduk dan wilayah.

Akibat lanjut dari settler colonialism ini adalah penguasaan posisi dan ruang strategis oleh pendatang, dan pencaplokan proses dan manfaat pembangunan. Gejala itulah yang disebut “migrant captured development” (Giay 2005, Dale 2011).

Infrastruktur dasar, fasilitas publik, sekolah-sekolah, dan sarana kesehatan yang dibangun dengan mengatasnamakan kesejahteraan orang Papua, justru dinikmati oleh pendatang yang jumlahnya lebih besar, selain oleh segelintir elite Papua di pemerintahan dan korporasi. Apalagi di masa otonomi khusus (Otsus), pembangunan lebih terpusat di kawasan kota yang lebih banyak pendatangnya.

Kontrol

Rentetan keterjajahan itu diperparah dengan kontrol militeristik atas pri-kehidupan publik di Papua. Seluruh protes orang Papua terhadap kejahatan pembangunan, manipulasi sejarah, dan dominasi demografis, ditanggapi otoritas Indonesia tidak sebagai aspirasi untuk mencari solusi, tetapi dihadapi dengan operasi kekerasan.

Penelitian Budi Hernawan (2013), dengan basis analisis Foucauldian, menunjukkan bagaimana penyiksaan yang masif dan sistematis di Papua sebenarnya merupakan sebuah praktek kontrol atas kehendak orang Papua untuk menerima kepengaturan (governmentality) yang dibawah oleh otoritas pembangunan Indonesia.

Bersamaan dengan praktek-praktek penyiksaan itu, kesadaran orang Papua juga diatur dengan berbagai cara untuk percaya bahwa yang mereka perlukan adalah pembangunan, dan bahwa pembangunan itu adalah solusi atas semua persoalan mereka. Seluruh kehendak yang lain di luar pembangunan itu, termasuk imaginasi akan Papua yang sejahtera lestari tanpa sawit, transmigrasi, dan tambang, dan militer dianggap sebagai separatisme.

Emansipasi Papua

Singkatnya, cara pembangunan dijalankan di Papua lebih merupakan bagian dari kontrol dan penguasaan atas manusia Papua dan segenap kekayaan alam dan budaya mereka. Aspirasi mereka akan hidup yang layak dalam alam dan budaya mereka yang lestari ditanggapi bukan dengan merubah cara pembangunan dijalankan, tetapi dengan kontrol, represi, dan dominasi militeristik.

Pembangunan seperti itu tidak sepenuhnya membawa kontribusi positif seperti yang digembar-gemborkan, tetapi membawa serta ancaman dan bencana bagi penghidupan orang Papua, alam, dan budaya mereka.

Jika pemerintah Indonesia benar-benar mengerti pendekatan sosial antropologi dalam pembangunan, pastilah tahu bahwa pembangunanisme seperti itu bukanlah solusi, melainkan akan memperparah persoalan di Papua. Mereka juga semestinya tahu bahwa pembangunan seperti itu akan dengan sendirinya mengobarkan perjuangan rakyat Papua untuk melawan dan memerdekakan diri.

Karena seperti orang Indonesia, orang Papua juga percaya bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeadilan dan pri-kemanusiaan”. —Rappler.com

Cypri Jehan Paju Dale adalah seorang peneliti pada Insitute Antropologi Sosial, Universitas Bern, Swiss. Ia juga merupakan penulis buku “Paradoks Papua” (2011) dan “Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik” (2013).

Sdikitnya sembilan orang anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika ditangkap, pada Selasa, Selasa, 5 April.

Mereka ditangkap saat menghadiri ibadah untuk mendoakan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) menerima keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai anggota penuh MSG.

Penangkapan diiringi penembakan dan pemukulan. Kabarnya, hingga saat ini, kesembilan orang tersebut masih ditahan.

Peristiwa tersebut ada di antara berbagai penangkapan sejak 2013 di Papua. Terdapat 653 penangkapan dari April 2013-Desember 2014 (ICP: 2015); 444 penangkapan pada Mei 2015 saja, dan total 479 penangkapan dari 30 April-1 Juni 2015 (KNPB: 2015).

Akhir tahun lalu, 303 orang pemuda-pemudi Papua ditangkap di Jakarta, dua dipukul, dan tiga di antaranya dijadikan tersangka hanya karena hendak mengikuti demonstrasi damai peringatan hari bersejarah Papua, pada 1 Desember.

Rasanya ironis, hanya dalam 18 bulan pemerintahan Jokowi-JK, lebih dari 1.000 penangkapan telah terjadi di Papua. Saya ingat, Jokowi menang karena dititipkan banyak aspirasi demokrasi di pundaknya. Apalagi dari Papua.

Penangkapan ini terjadi khususnya terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan anggota-anggota KNPB, masyarakat adat yang berjuang untuk hak-hak ulayatnya, serta masyarakat biasa yang tanpa sebab jelas turut menjadi sasaran represi aparat.

Tren penangkapan dan kekerasan oleh aparat keamanan di Papua meningkat selama proses penggalangan dukungan, hingga diterimanya ULMWP menjadi anggota peninjau atau pengamat di forum MSG pada Juni 2015 lalu.

Termasuk di antaranya, penurunan papan nama kantor ULMWP di Wamena pertengahan Februari lalu, diikuti pemanggilan beberapa orang terkait peristiwa itu.

MSG merupakan forum resmi diplomatik di Pasifik, bukan forum informal, di mana Indonesia dan Papua berada di satu forum keanggotaan badan resmi.

Ketika ULMWP diterima di forum MSG, bahkan forum itu menawarkan ruang dialog antara Indonesia dan Papua, pemerintah malah menolak dan justru makin gencar mengkriminalisasi ULMWP.

Menurut saya, pemerintah Indonesia menjadi sangat kekanak-kanakan, tidak elegan apalagi bijaksana dalam menanggapi perkembangan di Pasifik Selatan yang semakin memberi perhatian pada upaya perdamaian di Tanah Papua.

Bukannya menginformasikan pada kita apa yang sudah dihasilkan oleh forum MSG terkait Papua, pemerintah malah sibuk membangun blok Melanesia Indonesia (Melindo) yang terbukti tidak mendapat dukungan akar rumput, apalagi di Papua.

Di dalam situsnya, Kemenlu sama sekali tidak mencantumkan ULMWP sebagai anggota peninjau dalam forum MSG. Aneh sekali.

Kenapa pemerintah Indonesia tidak mau mengakui semangat forum MSG yang begitu lugas mendukung perubahan di Papua, sementara Indonesia menjadi anggotanya?

Menanggapi kedatangan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan baru-baru ini ke Fiji, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare menyambut baik bantuan kemanusiaan 5 juta dolar AS kepada negara anggotanya, Fiji, sebagai upaya pemulihan pasca Topan Winston.

Sogavare menegaskan dua hal penting yang akan tetap menjadi agenda MSG, yaitu dialog tentang masa depan bangsa Papua Barat, serta memverifikasi informasi tentang pelanggaran HAM di Papua sesuai misi Pacific Islands Forum (PIF) September lalu.

Tetapi mengapa justru di negeri kita sendiri ruang yang sama tidak diberikan buat Papua? Kapan kita pernah mendengar pemerintah mengakui, apalagi minta maaf, terhadap pelanggaran HAM di Papua sejak awal Indonesia hendak membawa Papua ke dalam integrasi?

Berkali-kali kita mendengar frasa “internasionalisasi isu Papua” sebagai sebuah hal yang berkonotasi negatif.

Menurut saya sangat aneh dan paranoid, seperti bukan seorang reformis atau demokratik sejati.

Massa dari Aliansi Mahasiswa Papua meneriakkan yel-yel saat terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian ketika aksi di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Selasa (1/12). Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa Papua itu dibubarkan oleh kepolisian karena tidak memiliki ijin untuk melakukan unjukrasa. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras/15

Massa dari Aliansi Mahasiswa Papua meneriakkan yel-yel saat terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian ketika aksi di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Selasa (1/12). Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa Papua itu dibubarkan oleh kepolisian karena tidak memiliki ijin untuk melakukan unjukrasa. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras/15

Kita hidup berdampingan dengan damai di dunia internasional, sudah selayaknyalah tiap persoalan, khususunya HAM, menjadi keresahan dan kepedulian negara maupun aktor-aktor non negara lainya.

Bukankah atas dasar itu juga Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan OKI dan paling depan membela kemerdekaan Palestina?

Kenapa elemen-elemen sipil Papua tidak boleh mencari dukungan dan solidaritas terhadap persoalan HAM wilayahnya ke berbagai pihak, nasional maupun internasional, ketika persoalan tersebut tidak cukup mendapat perhatian Jakarta? Bukankah itu juga yang dilakukan Aceh dan Timor Leste dulu?

Memang di Indonesia sedang dilanda musim represi. Kriminalisasi rakyat yang melawan penguasa dan pengusaha bertambah; serangan terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi meningkat; ruang-ruang menyampaikan aspirasi menyempit; jalan keadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu semakin suram.

Dan sedihnya, semua elemen penyempitan ruang demokrasi itu telah lebih dulu, dan telah lama, ada di Tanah Papua.

Kasus-kasus penyiksaan, penganiayaan, pembunuhan di luar hukum, kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang terjadi bergantian sejak April 2013 hingga saat ini.

Komnas HAM melalui pernyataan sikapnya 4 Maret 2016 turut mempertanyakan komitmen Jokowi menyelesaikan penegakan HAM di Papua. Dan baru saja Komnas HAM menyatakan penolakannya terhadap rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dan peradilan.

Sementara kasus-kasus pelanggaran HAM yang semestinya ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dibiarkan berdebu; Direktorat penanganan pelanggaran berat HAM di Kejaksaan Agung telah dihapus.

Semua ini hanya menunjukkan betapa hukum Indonesia begitu pendek daya jangkau keadilannya bagi kawan-kawan kita di Papua sana.

Di tengah ruang-ruang yang begitu sempit, kehadiran ULMWP atau Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu, adalah babak baru dalam konsolidasi politik di Papua.

ULMWP dibentuk dalam Deklarasi Saralana, 6 Desember 2014, di Vanuatu. Tiga elemen besar perjuangan Papua Merdeka bersepakat mendirikannya: West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB).

Kehadirannya menunjukkan 3 hal:

Pertama, aspirasi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri tidak pernah surut, dan ULMWP telah menjadi payung bagi ekspresi politik persatuan pembebasan Papua saat ini.

Kedua, dukungan internasional, pada khususnya negara-negara dan solidaritas Melanesia di Pasifik Selatan—dipimpin oleh Vanuatu dan Kepulauan Solomon—semakin membesar.

Diakuinya ULMWP sebagai anggota peninjau/pengamat dalam MSG bersama-sama dengan negara Indonesia sebagai anggota asosiasi, telah mendudukkan Indonesia dan Papua di forum legal dan resmi yang sama.

Ketiga, pendekatan "pembangunan" pemerintah Indonesia melalui kontrol dan kekerasan aparat keamanan tidak bisa membeli "nasionalisme" Indonesia di Papua. ULMWP hadir sebagai sikap, sekaligus kekuatan politik, yang menuntut didengarkan oleh Jakarta.

Namun, ketimbang mendengarkan dan menyambut tawaran MSG terhadap dialog, pemerintah Indonesia tetap meneruskan pendekatannya yang paranoid dan represif.

Dialog politik penyelesaian Papua sebagai jalan tengah yang ditawarkan elemen sipil, seperti Jaringan Damai Papua dan LIPI, selama ini tidak digubris.

Perhatian kita disita oleh gegap gempitanya program-program infratruktur pemerintah Jokowi-JK di Papua.

Mulai dari pembangunan jalan tembus, pelabuhan, kawasan industri baru di Bintuni, pemudahan izin-izin usaha, pembukaan investasi baru di sektor perkebunan dan pertambangan, mega proyek pangan di Merauke, dan seterusnya.

Padahal semua itu terjadi di tengah kebebasan berkumpul dan berekspresi yang sudah terlalu lama dikebiri di Papua. Hingga saat ini kuasa aparat tak ada yang bisa kontrol, walau Jokowi membebebaskan beberapa tahanan politik—puluhan lainnya masih mendekam di penjara; dan membuka akses pers asing ke Papua—sementara izin dan kontrol masih saja berbelit-belit.

Wajar saja jika program-program pembanguan disambut dingin.

Mau kita akui atau tidak, tutupi atau marah, sejak awal suara-suara Papua Merdeka sudah ada, tak bisa dihentikan dengan Trikora 1961; New York Agreement 1962; Pepera 1969; rangkaian operasi militer sejak 1961-1998; otonomi khusus 2001; hingga sekarang lewat semua janji-janji infrastruktur dan investasi ekstraktif berbasis sumber daya alam.

Bukankah inilah saatnya Indonesia mendengar? Tidakkah saatnya tiba kita beranjak dewasa secara politik?

Saya pikir, Indonesia kita ini bukan milik aparat. Indonesia dibangun oleh rakyat, kita semua, yang berjuang untuk kemerdekaan berkumpul, bersuara dan berekspresi demi kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial.

Dalam Pembukaan UUD 1945 pendiri republik ini telah mengamanatkan bahwa negara wajib “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Kita semestinya menghendaki pemerintah Indonesia lebih baik dari hari ini, dan atas dasar itulah saya pikir Papua harus kita dengarkan, sekalipun mereka meminta kemerdekaan.

Seperti 1965, Papua Merdeka harus kita keluarkan dari ketabuan dan mitos-mitos Orde Baru. Agar melalui Papua, kita mengetahui siapa dan apa Indonesia sebenarnya.

Kita generasi bangsa yang sudah jauh lebih dewasa, dan tidak menginginkan lebih banyak pertumpahan darah ala “NKRI Harga Mati” atas nama bangsa Indonesia.

Mudah-mudahan kita tidak ketularan penyakit paranoia. —Rappler.com

Zely Ariane adalah koordinator Papua Itu Kita, sejak 2012 tergerak untuk me-mainstreaming isu-isu Papua yang tabu di Jakarta.

Setiap pekannya, kami menerima tulisan-tulisan yang bertemakan tentang Papua. Jika Anda tertarik, kirim email ke indonesia@rappler.com.

Comments

comments

 
» ⟩ 5 More Tagged:
  • No related posts found
   
» ⟩ Related News, Web, Images, Videos, Books from Google
Loading
 
Berita terkait dari Google.com berdasarkan kata-kata dalam juduil berita.
   

Leave a Reply