Analisis: Evolusi Nasionalisme” Papua Barat!, tulisan Dr. George J. Aditjondro

- Beberapa Catatan oleh Waruno Mahdi
Bahasa Indonesia: Repro Negatif. Sekolah Dasar...

Bahasa Indonesia: Repro Negatif. Sekolah Dasar Hindia-Belanda untuk siswi perempuan "Kartinischool" (Sekolah Kartini) di Bogor, Jawa. Nederlands: Repronegatief. Lagere Hollandsch-Inlandsche Kartini-school te Buitenzorg, Java. (Photo credit: Wikipedia)

Bung George Aditjondro sudah banyak jasanya dalam penelitian ilmiah terhadap berbagai segi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan tindakan-tindakan lalim terhadap penduduk oleh rezim Orde Baru. Salah satu di antara jasa-jasanya ini adalah penelitian perkembangan kesadaran umum rakyat di Irian Barat, seperti misalnya yang dapat di baca dalam makalah Bintang Kejora di tengah Kegelapan Malam (Salatiga, 4 Juni 1993). Catatan kritis yang berikut ini, yang ditujukan terhadap beberapa pokok dalam makalah lain berjudul "Analisis: Evolusi Nasionalisme Papua Barat!" ini samasekali tidak bermaksud mengecilkan prestasi Bung Aditjondro, melainkan sekadar bergerak dalam rangka pertukaran pendapat yang ikhlas dan kolegial.

> Ketika para pendiri Republik ini bersepakat menganggap
> negara-bangsa yang akan didirikannya merupakan pewaris
> koloni Hindia Belanda, dan dengan demikian akan mematuhi
> batas-batas wilayahnya, sesungguhnya mereka memaksa bangsa
> ini mewarisi kerakusan Belanda.

Ini mungkin ada sedikit keliru mengerti, karena mungkin menganggap bahwa konsep negeri kesatuan "Indonesia" dalam batas-batas Hindia Belanda itu baru lahir 1945 kemudian "dipaksakan" terhadap segenap penghuni wilayah tersebut.

Dalam kenyataan, konsep itu diajukan dan didasari untuk pertama kalinya pada tahun 1918, oleh Suwardi Suryaningrat (yang belakangan mengambil nama Ki Hadjar Dewantara), yaitu dalam satu makalah yang disampaikan pada sidang perayaan hari ulang tahun ke-10 Boedi Oetomo. Waktu itu, Suwardi Suryaningrat sekaligus menolak gagasan yang menginginkan negeri Indonesia itu dibatasi pada sukubangsa Melayu-Polinesia, dan menandaskan bahwa batasnya harus sesuai dengan batas Hindia Belanda.

Pendasarannya waktu itu: negara itu tidaklah harus berdasarkan kenyataan kebudayaan, melainkan harus berdasarkan kenyataan politik (di dunia ini banyak negara poli-etnik, dan banyak pula sukubangsa yang terbagi atas beberapa negara). Maksudnya, bagaimana terjadinya perbatasan-perbatasan antara negara-negara di dunia ini adalah hasil proses adu-kekuatan politik sepanjang zaman. Kalau kita lihat di Eropa saja, batas itu bisa geser kian-kemari sepanjang kurun jaman, misalnya wilayah Elsas itu bertukaran terus antara Perancis dan Jerman. Di Belgia penduduk Selatannya berbahasa Perancis, yang di Utara berbahasa Flams yang merupakan logat bahasa Belanda. Di Suiss lebih rumit lagi, ada yang bahasa Jerman, Perancis , Itali...., sedangkan orang Tirol di Utara negeri Italia itu bahasanya satu logat Jerman yang mirip dengan logat Jerman di Ustria yang bertetanggaan. Di Utara Nederland dan di pesisir Barat-Laut Jerman terdapat orang Fries yang bahasanya lain sendiri, sedangkan di Utara negeri Jerman ada orang berbahasa Denmark. Di Utara negeri Sepanyol dan Barat-Daya negeri Perancis berdiam orang bangsa Baskia yang juga punya bahasa tersendiri. Ini belum semua contoh kekacauan perbatasan etnik dan perbatasan nasional di Eropa yang masih banyak lagi. Kenapa sampai jadi begitu? Karena sepanjang jaman terjadi peperangan dan perjanjian antar negara, sehingga letak perbatasan itu ditentukan oleh bergonta-gantinya neraca kekuasaan politik antara negara-negara yang ada di Eropa. Demikianlah realitas di dunia ini, yang sangat beda dengan idam-idam ideal kita.

Khususnya dalam hal pemasukan wilayah Irian Barat kedalam Hindia Belanda dulu, maka ini bukan hasil agresi Belanda terhadap wilayah Irian Barat. Melainkan, adalah hasil perjanjian damai setelah perang pertama antara VOC dan Sultan Tidore, di mana VOC mengakui kedaulatan Sultan Tidore atas beberapa wilayah, termasuk juga wilayah pesisir pantai Utara Irian Barat ke timur dari Kepala Burung (Vogelkop). Perlu diterangkan bahwa orang Tidore dan Ternate itu bukan ras Melayu, melainkan orang berkulit hitam yang bahasanya termasuk rumpun bahasa Halmahera Utara yang BUKAN Melayu-Polinesia, melainkan kabarnya lebih kerabat dengan satu rumpun bahasa pribumi di Irian Barat. Belakangan, waktu terjadi perang berulang antara VOC dengan Tidore, akhirnya VOC toh unggul, dan berhasil mengalahkan Tidore, sehingga segala wilayahnya, termasuk yang di Irian, jatuh ke tangan Belanda. Artinya, ini bukan akibat serangan militer Belanda terhadap Irian, melainkan terhadap Tidore. Belakangan lagi, pihak Nederland memperluas wilayah yurisdiksinya di Irian sampai meliputi seluruh bagian Barat pulau itu (inipun setahu saya tanpa satu ekspedisi militer terkhusus).

Tetapi, kembali ke gagasan Suwardi Suryaningrat tahun 1918 tadi, maka itu waktu itu baru konsep. Tentu, realisasinya tergantung sepenuhnya dari penghayatan konsep itu oleh penduduk di wilayah itu. Khususnya, seruan Suwardi Suryaningrat semula ditujukan kepada sukubangsa Jawa, supaya jangan menyendiri dari sukubangsa lain, melainkan supaya bersatu dengan perjuangan sukubangsa lain di Hindia Belanda (dan akhirnya menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, walaupun ada juga bahasa Jawa yang pemakainya lebih banyak daripada bahasa Melayu, dan pustaka serta susastranya mungkin juga melebihi yang berbahasa Melayu). Perkaitan gagasan negara kesatuan Indonesia dengan bahasa Melayu itu tidak kebetulan. Di seluruh wilayah Hindia Belanda telah ada logat-logat bahasa Melayu setempat yang dikembangkan oleh penduduk setempat demi kelancaran perdagangan antar-pulau. Menjelang awal Perang Dunia II, di Irian Barat sendiri pun sudah ada satu logat Melayu setempat. Jadi, timbulnya satu logat Melayu di Irian Barat itu bukan hasil rekayasa pemerintah pusat Republik Indonesia.

Nah, bagaimana kelanjutan daripada penghayatan konsep Suwardi Suryaningrat itu? Dalam periode dua dasawarsa antara 1918 dan 1939 telah terjadi satu proses konsolidasi, dimana berbagai organisasi sukubangsa daerah di Sumatera, Sulawesi, Maluku dsb. bersekutu satu sama lain. Maka pada tahun 1939 terjadilah di Jakarta (yang nama resminya waktu itu masih Batavia) apa yang dinamakan Congress Ra'jat Indonesia (artinya: Kongres Rakyat Indonesia) yang disertai seluruh organisasi masyarakat dan Partai Politik penduduk pribumi berbagai sukubangsa yang seluas-luasnya, termasuk pun perwakilan sukubangsa non-pribumi (Arab, Tionghoa, dll). Pendek-kata, Kongres 1939 itu merupakan badan perwakilan penduduk Hindia Belanda yang paling representatif ketimbang segala apa yang pernah ada sepanjang periode penjajahan. Resolusi Kongres itu satu: Atas nama penduduk Indonesia, kongres itu menyatakan tekat bulatnya untuk mengerahkan seluruh penduduk untuk membela wilayah Hindia Belanda kalau ada serangan dari Jepang, asalkan pihak Nederland memperbolehkan adanya parlemen hasil pemilihan umum di Indonesia di bawah naungan ratu Belanda. Perlu ditegaskan, kongres yang digalang oleh GAPI itu berlangsung dengan menggunakan nama-diri nasional "Indonesia", dengan berbenderakan Sang Merah-Putih, dengan berlagu kebangsaan "Indonesia Raya", dan bahkan dengan menggunakan nama "Djakarta" untuk ibukota yang resminya masih Batavia itu.

Jadi, Indonesia dalam batas Hindia Belanda itu bukan hasil rekayasa proklamator kemerdekaan 1945 ataupun paksaan politik belakangan. Bukan satu kekuasaan pusat yang memaksa penduduk daerah masuk wilayah kesatuan Indonesia, melainkan adalah masing-masing sukubangsa yang sudah berorganisasi politik itu sendiri yang memasukkan diri kedalam Indonesia itu, tanpa paksaan dari pemerintahan pusat, melainkan justru membangkang terhadap pemerintahan pusat yang waktu itu masih ditangani oleh administrasi penjajahan. Walaupun kemasukan mereka ke dalam wilayah Hindia Belanda itu masih bisa dilihat sebagai rekayasa kolonial pihak penjajah, tetapi kesatuan Indonesia itu bukan hasil rekayasa langsung satu kekuasaan politik, melainkan hasil satu gerakan spontan penduduk setempat di masing-masing daerah dimana sudah berkembang organisasi masyarakat dan politik.

Di Irian Barat sendiri, sebagaimana kita ketahui, oleh karena letaknya yang terpencil, dan situasi perkembangan ekonominya, gerakan spontan dari dalam itu agak terlambat dan tidak begitu massal seperti di wilayah lainnya. Walaupun demikian ada gejala penaikan Sang Merah-Putih oleh Lukas Rumkorem (bapaknya Bung Seth Jafeth Rumkorem) pada tahun 1949. Jadi, sebelum periode teror negara (state terrorism) biadab terhadap rakyat Irian Barat oleh aparat rezim "Orde Baru" Soeharto, adanya gejala nasionalisme di bumi Irian Barat itupun dalam garisbesarnya kongruen atau selaras dengan perkembangan nasionalisme di Indonesia lainnya (di Indonesia lainnya pun, dulu ada terus unsur yang lebih senang dikuasai oleh Belanda atau pisah ketimbang masuk Indonesia merdeka).

Memang, keunggulan daripada nasionalisme Indonesia kesatuan dulu itu bersumber pada kesadaran masing-masing, bahwa kemerdekaan tidak mungkin tercapai dengan berjuang setiap sukubangsa sendiri-sendiri, di mana pihak penjajah mudah saja mengadu-domba satu dengan yang lain. Jadi, tidak diperlukan satu organ sentral untuk memaksa mereka bersatu. Malah, organ sentral daripada kekuasaan penjajah itu berusaha mencegah kesatuan itu.
> Kesepakatan pada 1945 itu kini kita anggap sebagai sesuatu
> yang niscaya. Sampai-sampai banyak aktivis pro-demokrasi
> yang membela hak menentukan nasib sendiri bangsa Maubere
> (Timor Lorosae), merasa hak yang sama tidak
> berlaku bagi orang Papua, Aceh, dan bangsa-bangsa lain penghuni
> kepulauan Nusantara.

Selengkapnya di sini: <http://waruno.de/PAP/proGJA-on-Irja.html>

Enhanced by Zemanta

Comments

comments

 
» ⟩ Related News, Web, Images, Videos, Books from Google
Loading
 
Berita terkait dari Google.com berdasarkan kata-kata dalam juduil berita.
   

Leave a Reply