Akhiri Praktek Laten di Papua Melalui Dialog Jakarta-Papua

Dalam Alkitab Agama Kristen, dalam Kitab Kejadian menceriterakan tentang "Taman Firdaus". Taman itu memancarkan kemuliaan Allah, suasana surgawi yang penuh damai sejahtera. Manusia pertama, Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah di taman itu. Di sana tidak ada makhluk hidup yang menjadi buas. Semua makhluk hidup berdampingan menikmati damai sejahtera. Mereka tidak saling memangsa, tidak saling bermusuhan. Mereka hidup dalam suasana kedamaian. Namun, suasana damai sejahtera itu hilang lenyap setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dunia menjadi serba kacau balau. Karena itu kedamaian menjadi kerinduan setiap umat manusia. Untuk itu banyak pihak memperjuangkan untuk mewujudkan damai.

Namun, damai itu sulit diwujudkan. Mengapa? Karena manusia menjadi serigala bagi sesama. Bagi mereka yang kuat memangsa yang lemah. Bagi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat.

Kedamaian adalah satu nilai yang paling penting dalam kelangsungan hidup manusia, namun damai itu sulit diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut NehemiaYarinap: "Tuhan Yesus datang membawa kedamaian di dunia, tetapi sifat manusia kadang kala memanfaatkan kebenaran dan kedamaian itu untuk kepentingan ekonomi politik, lalu menindas bangsa lain atas nama kedamaian. Di dunia modern saat ini, bangsa yang kuat menindas dan merampas hak bangsa lain".

Pendapat Nehemia ini merujuk pada kemerdekaan  kedaulatan bangsa Papua yang dianeksasi ke dalam NKRI. Karena itu, Nehemia katakan "untuk mewujudkan perdamiaan dan keadilan di Papua, banyak nyawa telah dan sedang berkorban sama seperti Yesus telah mengorbankan diri untuk perdamaian manusia di bumi ini". Ia menegaskan: "Natal mengingatkan kepada setiap umat manusia tentang damai, supaya sifat dan watak yang menindas bangsa lain itu harus diubah".

Dinasti Tirani Penindasan RI telah berdiri kokoh di Papua. Di segala bidang kehidupan, RI telah menancapkan tiang-tiang Dinasti Tirani Penindasan. Dalam Agama pun Tiang-tiang Tirani Penindasan telah berdiri kokoh.  Belakangan ini ada upaya penekanan kepada para tokoh Papua dalam Tubuh Gereja yang selama ini berbicara lantang menentang diskriminasi, marginalisasi, ketidak-adilan dan kejahatan kemanusiaan. Ada pihak yang menuduh para tokoh Papua dalam gereja terlibat dalam politik praktis.

Pernyataan ini upaya untuk melemahkan dan menggalkan Dialog Jakarta-Papua yang didorong oleh berbagai pihak. Kalau Gereja juga menjadi tiang penopang Dinasti Penindasan RI, maka Gereja kehilangan dasar dan arah yaitu misi penyelamatan. Itu berarti Gereja dicabut dari akarnya yaitu misi perutusan Yesus bagi penyelamatan dunia. Dalam realita konflik ini seharusnya Gereja musti berdiri sebagai  "mercusuar harapan" bukan menjadi mitra RI untuk menjajah orang Papua.

Berikut ini komentar Usman Yogobi: "Wajah Gereja di tanah Papua menjadi mitra pemerintah RI. Sebagian Pendeta, Uskup, Pastor, Haji dan Biksu sedang mendukung penjajahan di Tanah Papua. Papua Zona Damai yang dideklarasikan pada tahun 2002 belum terwujud. Sebaliknya, Papua sedang terjadi darurat kemanusiaan. Gagasan Zona Damai yang dimunculkan oleh pimpinan agama pada tahun 2002, saat ini diadopsi dan dikampanyekan oleh pangdam XVII dan Kapolda Papua, namun dalam kondisi nyata slogan damai tersebut hanya diucapkan di mulut dan tertulis di atas kertas atau spanduk saja. Dalam perakteknya, Negara Indonesia melalui TNI dan Polri telah dan sedang melakukan berbagai kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Papua," demikian kata Usman. Gereja perlu belajar memahami misi perutusan Yesus bagi keselamatan dunia. Keselamatan jiwa-jiwa bukan hanya berorientasi di akhirat saja, tapi juga keselamatan jiwa-jiwa selama hidup di bumi.

Memang dalam hukum Kanonik melarang pejabat Gereja (Uskup, imam, Pastor, diakon) untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Tetapi perlu disadari bahwa  dalam Ajaran Sosial Gereja menekankan bahwa pentingnya keterlibatan Gereja dalam kehidupan nyata, karena Ajaran Sosial Gereja mestinya merupakan bagian dari pewartaan Gerejani, keprihantinan sosial mesti termasuk inti hidup Greeja, karena, kita semua tahu bahwa "Tidak ada evangelisasi tanpa keterlibatan sosial; tidak ada pewartaan iman tanpa perjuanganuntuk keadilan".

Berdasarkan itu, Gereja memiliki tanggung jawab moral untuk keterlibatan sosial dan memperjuangkan keadilan dan penghormatan martabat manusia. Dialog Jakarta-Papua yang sedang diperjuangkan oleh Jaringan Damai Papua yang dikoordinir oleh Pastor Neles Kebadabi Tebay, Pr adalah bagian dari keterlibatan Gereja dalam menegakkan keadilan dan penghormatan martabat manusia. Jika Gereja hanya menyuarakan keadilan dan mengecam pelanggaran HAM, tapi Gereja tidak membuka menunjuk jalan untuk mengakhiri konflik laten di tangah Papua. Dialog Jakarta-Papua adalah salah satu sarana untuk membahas tuntas semua masalah dan sarana menemukan solusi bermartabat.

Karena itu mari bersatu untuk mengawal Dialog Jakarta-Papua bukan satu-satunya jalan menuntaskan masalah-masalah Papua dan menemukan solusi bermartabat. Ada banyak jalan untuk itu. Karena itu, jalan lain juga tetap ditempuh, seperti jalur hukum dan Dekolonisasi PBB. Ingat bahwa bukan ditempuh dengan jalan kekerasan dan fisik, tetapi kita tetap mengawal perjuangan dengan jalan damai. Dengan jalan kekerasan fisik memakan korban nyawa manusia yang perang juga, RI sudah dan sedang membunuh orang asli Papua Papua melalui berbagai cara. Sudah cukup, selama 50 tahun lebih banyak nyawa umat manusia yang tidak bersalah menjadi korban akibat pertarungan konflik Ideologi politik RI dan Papua. Mari kita akhiri penjajahan ini melalui cara-cara yang damai.

Pihak RI dan Papua harus berjiwa besar. Mari keluar dari paradigma yang sempit. Karena dampaknya membuat konflik menjadi lama, yang menyebabkan jatuhnya korban umat manusia yang tidak sedikit. Mari kita membawa konflik laten antara Papua dan Indonesia di meja "DIALOG DAMAI" yang setara dan tanpa syarat, yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan di tempat netral.

Masyarakat Internasional, seperti Negara Amerika Serikat telah mendukung dan memilih jalur Dialog Jakarta-Papua sebagai jalan bagi penyelesaian masalah-masalah Papua. Saya yakin bahwa setiap orang yang berhati mulia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, seperti martabat manusia (HAM), demokrasi, kebenaran, keadilan, kejujuran dan kedamaian akan menempuh penyelesaian masalah-masalah Papua melalui jalur-jalur yang damai dan bermartabat untuk menemukan solusi bermartabat. Mari kita semua bekerja untuk mewujudkan itu.

Yang terakhir, Presiden SBY sudah berulang kali menyampaikan melalui pidato bahwa masalah-masalah Papua akan diselesaikan secara damai dan bermartabat. Seperti yang telah disampaikan melalui ketua Dewan penasehat Presiden, Dr. Hasibuan pada bulan Januari 2013 bahwa Presiden berjanji menggelar dialog Jakarta-Papua dalam tahun 2013. Namun, janji presiden SBY melalui Dr.Hasibuan itu tidak ditepati. Camkanlah bahwa "Janji" adalah "utang" yang perlu dibayar!

Karena itu Presiden SBY harus menepati janjinya. Harapan saya adalah bahwa sebelum masa jabatan Presiden SBY berakhir tanggal 20 Oktober 2014, "konflik laten" antara bangsa Papua dan Indonesia dapat diselesaikan dengan tuntas melalui jalur-jalur yang damai dan bermartabat. Semoga itu menjadi harapan semua pihak untuk diwujud-nyatakan.

Selpius Bobii adalah Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat, dan juga Tawanan Politik Papua Merdeka di Penjara Abepura - Jayapura - Papua Barat.

Penulis : Selpius Bobii | Minggu, 29 Desember 2013 02:49, MS

Enhanced by Zemanta

Comments

comments

 
» ⟩ 5 More Tagged:
  • No related posts found
   
» ⟩ Related News, Web, Images, Videos, Books from Google
Loading
 
Berita terkait dari Google.com berdasarkan kata-kata dalam juduil berita.
   

Leave a Reply