Tahun 2013 Kekerasan dan Intimidasi Meningkat Dua Kali Lipat

- Catatan Akhir Tahun 2013 AJI Kota Jayapura

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN KOTA JAYAPURA

Siaran Pers
Untuk disiarkan segera
Jayapura, 21 Desember 2013

Catatan Akhir Tahun 2013 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura
“Kekerasan dan Intimidasi Yang Dilakukan Oknum Polisi Meningkat Dua Kali Lipat”

Jayapura, 21/12 – Sepanjang tahun 2013, dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura terjadi 20 kasus intimidasi dan kekerasan terhadap Jurnalis di Papua. Jumlah kasus ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2012 yang hanya berjumlah 12 Kasus. Dari 20 kasus ini, 4 kasus terjadi di Papua Barat dan 16 kasus terjadi Papua. Sebagian besar kasus kekerasan ini dilakukan secara langsung melalui intimidasi verbal maupun fisik seperti ancaman dan makian, pengrusakan, memasuki kantor redaksi tanpa ijin hingga pemukulan.

Mengacu pada catatan AJI Jayapura sepanjang tahun 2013 ini, pelaku kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2013 masih sama dengan trend sebelum tahun 2010-2012. Oknum dari institusi Kepolisian menjadi pihak yang paling sering melakukan kekerasan terhadap jurnalis, selain kelompok masyarakat. Meski harus diakui, hubungan antara insitusi kepolisian dengan jurnalis di Papua cenderung membaik, namun Institusi Kepolisian Daerah Papua menjadi pelaku 8 kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis dari 20 kasus yang dicatat oleh AJI Jayapura di tahun 2013. Angka kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh oknum Polisi ini meningkat dua kali lipat dari kasus di tahun 2012 yang hanya 4 kasus.

Sementara kekerasan yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil terhadap jurnalis pada tahun 2013 ini cenderung dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan membela kepentingan pejabat tertentu. Tercatat 6 kasus intimidasi dan kekerasan dalam kategori ini sepanjang tahun 2013. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pejabat publik di Papua belum mampu mendidik massa pendukungnya untuk memahami tugas dan peranan pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999. Dalam konteks yang sama, peranan organisasi pers dituntut lebih aktif dalam mensosialisasikan UU Pokok Pers ini kepada masyarakat maupun pejabat publik.

6 kasus lainnya, dilakukan oleh istri-istri pejabat publik di lingkup pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat, perusahaan pers yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan petugas bandar udara Sentani.

Selengkapnya baca dokumen asli di TabloidJubi.com

Enhanced by Zemanta

Comments

comments

 
» ⟩ 5 More Tagged:
  • No related posts found
   
» ⟩ Related News, Web, Images, Videos, Books from Google
Loading
 
Berita terkait dari Google.com berdasarkan kata-kata dalam juduil berita.
   

Leave a Reply