Para elit POlitik Bersatulah untuk Akhiri Penderitaan Panjang West Papuan

Suva,7/8(Jubi) –Banyak faksi politik dan perbedaan pendapat menyoal pembangunan Papua Baru. Penentuan nasib sendiri terlepas dari hukum Pemerintah Indonesia telah membuka peluang, menciptakan jalan tol bagi Pemerintah Indonsia. Atas klaim sejarah yang kontrroversial, Indonsia terus melakukan pembantaian dan menciptakan sejarah penderitaan yang panjang bagi rakyat West Papua.

Perbedaan itu telah terjadi sejak tahun 1960 di awal pembentukan partai politik lokal pada zaman Belanda, persiapan simbol-simbil kenegaraan, dan menjelang penentuan Pendapat Rakyat Papua 1969 hingga kini (Baca: Act of Free Choise atau tindakan Pilihan Bebas karya JP.Droglever). Perbedaan itu muncul karena kerja propaganda Indonesia dengan memanfaatkan aktivis Papua maupun perbedaan murni di antara orang Papua demi ego kelompok dan pribadinya.

Kita bisa melihat wajah perbedaan itu di dalam dan melalui gerakan-gerakan perlawanan politik mulai bermunculan secara spontan maupun teroganisir dalam bentuk demontrasi damai maupun bersenjata. Gerakan bersenjata yang pertama muncul, yang kemudian pemerintah Indonesia sebut Organisai Papua Merdeka (OPM), di Manokwati pada tahun 1965.

Kemudian kita ketahui ada sayap militer OPM dengan banyak nama, seperti Tentara Pembebasan National Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Tentara Pembebasan National Papua Barat (TPNPB), Tentara Revolusi West Papua (TRWP). Markas sayap militer OPM tersebar di seluruh Papua dan 99 persen rakyat Papua terlibat. Perbedaan nama itu nampak spontan mucul dan wilayah yang berbeda kiranya menjadi bagian dari perbedaan pula. Komando Matias Wenda, Komando Goliat Tabuni, Thadeus Yogy, Lamber Pekikir, Kelly Kwalik. Mereka mengeluarkan pernyataan dan gerakan tanpa kordinasi tetapi kita tahu dalam satu gema OPM.

Lamber Pekikir lebih rajin, lewat media masa, memberikan komentar menjelang hari-hari bersejarah bagi rakyat Papua. 1 Desember dan 1 July, misalnya. Goliat Tabuni di Tingginambut-Puncak Jaya, Kelly Kwalik di Mimika, Tadeus Yogi dengan perang gerilya. Gerakan di Puncak Jaya kemudian muncul nama Rambo, Talenggen. Semua nama itu kita dengan lewat media. Markas lain masih bertahan tanpa aksi.

Kemudian, gerakan sipil di kota. Gerakan sipil terorganis mucul di seluruh tanah Papua usai tim 100 menghadapi pemerintah Indonesia pada tahun 1999 dan pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP) dan Kongres Papua II. Gerakan teroganisir ini berakhir bersama pembunuhan Theys H.Eluay tahun 2001. Persatuan terpecah, tokoh politik mati suri, perjuangan menjadi redup. Orang Papua kocar kacir.

Kemudian muncul sejumlah faksi atau gerakan politik dalam negeri maupun luar negeri untuk menyambung perjuangan yang surut. Parlemen Jalanan (PARJAL), Front PEPERA, Free West Papua Campign (WFPC), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), West Papua National Authority (WPNA), Komite National Papua Barat (KNPB) dan Negara republik Federal West Papua (NRFPB). Faksi-faksi politik itu mengusung isu yang berbeda mencapai satu tujuan Papaua menentukan Nasib Sendiri.

Banyak faksi itu memperlihatkan banyak isu yang mereka usung. Perbedaan Isu yang paling menonjol di masa kini, ada di dalam negeri, di tubuh KNPB dan NRFPB dan TPN-OPM. KNPB mengusung itu Refrendum. NRFPB mengusung isu pengakuan kemerdekaan dan pengembalian kedaulatan. Free West Papua mengusung penyelesaian masalah melalui mekanisme hukum internatinal dan sama halnya WPNCL melalui loby International. Dan organisasi Induk terus melancarkan perang grelya melalui sayap militernya dan Papua Merdeka harga mati.

Kedua kelompon faksi, KNPB, NRFPB, sayap militer OPM, kekuatan politik dalam negeri ini sangat nampak menolak gerakan kaum Intelektual Papua yang mendorong Dialog Antara Rakyat Papua dan pemerintah Indonesia. Kalimat “kami tidak butuh dialog,” “Kita butuh pengakuan,”kita butuh perundingan International,”tutur para aktivis menolak agenda dialog.

Penolakan itu melegitimasi pemerintah Indonesia tidak merespon dialog. Respon terhadap dialog jauh dari harapan. Presiden SBY yang pernah mengatakan mau dialog dengan rakyat Papua pada tahun 2011 pun tidak pernah mewujudkannya hingga akan mengahiri masa jabatan oktober 2014. Harapan rakyat Papua mewujudkan perdamaian melalui dialog pun menjadi harapan tanpa kepastian dan respon dari pemerintah.

Anehnya, faksi politik yang meminta pengakuan dan menyeruhkan penyelesaian masalah melalui jalur international, malah bertindak ambigu dalam tindakan mendukung terhadap kerja diplomasi luar negeri. Mendukung pemerintah Vanuatu bicara masalah West Papua, negara-negara MSG menerimaan West Papua dalam keanggotanya, tetapi menolak WPCL dengan alasan WPNCL bukan organisasi representatif rakyat West Papua.

Sekarang pertanyaannya: apakah pemerintah Vanuatu bicara masalah West Papua tidak ada sangkut Pautnya dengan WPNCL? Apakah dukungan yang datang dari Vanuatu itu bukan kerja keras WPCL?

Alasan penolak yang tidak masuk akal itu mendorong MSG menunda aplikasi WPCL. Akibatnya jalan diplomasi masalah Papua ke meja MSG dan kemudian ke sejumlah meja regional dan International kandas. Rakyat Papua, termasuk elit yang menolak pun menyesal? Lucu kan! Ada yang bertepuk dada konflik akan terus berlanjut.

Ketika para elit politik berdebat, mempertahankan perbedaan ego yang tidak mensadar, dengan satu alasan mempertahankan klaim wilayah Integral NKRI, pemerintah Indonesia melancarkan sejumlah operasi sipil maupun militer. Operasi militer nampak berlangsung sepajang orang Papua menjadi bagian dari NKRI.

Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi militer d kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi sapu bersih I dan II (1981), Operasi galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), dan Operasi sapu bersih (1985), Mapunduma (1996), peristiwa pelanggaran HAM di wasior (2001), Operasi militer di wamena (2003), di kabupaten Puncak Jaya (2004) dan Operasi militer di Lanny Jaya 2014.

Operasi-operasi ini dengan mengerahkan seluruh kekuatan militer. Ribuan pasukan, ribuan amunisi, ribuah pucuk senjata, kendaraan darat, udara dan laut lapis baja. Kekuatan yang serba modern itu menghadapi rakyat Papua yang hanya memilih busur, anak panah, tombak yang semuanya kayu, beberapa pucuk senjata yang tidak lebih dari 10 dan selebihnya kebebasan bersuarah.

Apa daya seruncing kayu dan bambu menembus kendaraan berlapis baja dan rompi anti peluru? Apa daya suara kebenaran menghacurkan api bedil yang membakar lida? Apa daya tubuh telanjang menahan tiba panas mengejar tubuh? Apa daya si tangan kosong menghadapi ribuan pasukan bersenjata modern itu?

Kelemahan itu menjadi kekuatan militer Indonesia. Mereka terus melancarkan penghinaan, penghasutan, pemerkosaan, penangakapan, penyiksaan, pengadilan, pemenjarahan dan lebih kenjamnya menghabisi ribuan nyawa yang tidak memiliki kekuatan setara. Penghabisan terhadap rakyat yang lemah itu jelas bawa ada pembantaian demi mengambil hak miliknya atas darat dan laut.

Apakah pemerintah Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan setara dengan tawaran dialog yang ada? Ataukah pemerintah Indonesia berniat melakukan penghabisan terhadap rakyat Papua secara terstruktur, sistematis dan masif?

Selain operasi militer sipil dalam negeri, pemerintah Indonesia melancarkan sejumlah kerja diplomasi menghalangi gerakan di luar negeri. Pemerintah Indonesia mendekati sejumlah negara di Pacific, Amerika, Australi, Inggris dan Belanda, misalnya. Kepada negara-negara anggota Melanesia Sparhead Groum (MSG), para menterinya, Indonesia menyogok ribuan dolar atas nama kerja sama sejak isu West Papua mengemuka di Meja MSG July tahun lalu. (Baca http://tabloidjubi.com/INDONESIA KUCURKAN US$ 30 RIBU BIAYAI C24 REGIONAL PASIFIK DI FIJI; DI TENGAH UTANG MENUMPUK, INDONESIA BANTU PIDF US$ 20 M; dan DELEGASI KEPULAUAN SOLOMON TERIMA US$ 80.000 SAAT KUNJUNGI INDONESIA).

Rupanya perbedaan pendapat, dan penderitaan rakyat Papua itu menguntungkan pihak lain. Pasti kita marah dan mengatakan sesama Melanesia menari-nari atas penderitaan dan mencari keuntungan pribadi tetapi siapa si yang salah? Apakah rakyat Papua? Apakah pemerintah Indonesia? Apakah negara-negara anggota MSG itu salah?

Jawabanya hanya satu, rakyat Papua yang menjadi korban harus mengatakan ‘elit’ politik Papua merdeka yang salah. Mengapa hanya satu tujuan membentuk banyak faksi politik? Mengapa saling menuduh dan menolak terus terjadi? Apakah motivasi menjadi aktor politik Papua merdeka? Mengapa para eliti ini terus menerus mempertahkan penderitaan dan kekecewaan kami?

Ketika rakyat Papua, elit politik kecewa atas perbuatannya sendiri, rakyat Vanuatu dan pemeritahnya menyeruhkan rekonsiliasi. Pemerintah Vanuatu mengundang elit politik yang tergabung ke dalam faksi-faksi politik yang berbeda pendapat itu akan mengadakan rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, awal bulan Otober tahun ini.

Apakah aktivis Politik Papua akan hadir mempertahakan ego mereka? Apakah mereka akan hadir dengan membuang segala isu, agenda, kebangaan perjuangan dan kesuksesan masing?

Kita belum tahu. Kita hanya berharap mereka membawa agenda rakyat bukan agenda pribadi, bersatu dan melanjutkan agenda rakyat dan mengahiri penderitaan pajang di antara dua pilihan ini: 100 % menjadi bagian dari NKRI kemudian konflik terus berlanjut bersama pemerintah yang tidak konsisten membangun atau 100% menentukan nasib sendiri.

Kalau tidak tercapai, semua masih mempertahkan ego, rakyat Papua akan terus menjadi korban. Rakyat Papua layak mengajukan pertanyaan kepada para eliti politik Papua Merdeka. Apa sih yang sedang mereka kejar? Apakah rakyat Papua harus ramai-ramai menolak para aktivis ini sebagai penghianat?

Kalau mereka berhasil bersatu, terbukalah jalan masalah Papua masuk ke meja MSG dan seterusnya mencari jalan penyelesaian masalah Papua melalui jalur diplomasi regional dan international makin terbuka?

Kalau berhasil bersatu, di bagian lain, menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonsia. Indonesia membutuhkan lebih banyak energi dan finansial untuk menghalangginya. Pertarungan di dunia International bakal ramai. Siapa yang akan menang? Kita nantikan saja pertarungan rakyat demokrasi lawan pemerintah kapitalis nanti. (Mawel)

Penulis : Benny Mawel on August 7, 2014 at 19:55:18 WP, TJ

Comments

comments

Leave a Reply