1. Pages:
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

Rekomendasi MRP Tak Memiliki Kekuatan Hukum

Paulus Sumino: anggota Dewan Pimpinan Daerah [DPD] pusat
Sabtu, Maret 13, 2010 10:27 - admin

JAYAPURA [PAPOS]- Pro kontra atas munculnya Surat Putusan MRP nomor 14 tahun 2010 tentang orang asli Papua dalam Pemilukada atau walikota dan wakil walikota serta Bupati dan wakil Bupati harus orang asli Papua terus muncul kepermukaan. Salah satunya dari anggota Dewan Pimpinan Daerah [DPD] pusat, Paulus Sumino. Menurut Sumino, MRP tidak memiliki kewenangan untuk mengatur wakil walikota dan wakil Bupati. MRP hanya punya kewenangan untuk merekomendasikan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Papua sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2001. ‘’Kewenangan MRP untuk merekomendasikan wakil Bupati dan waliko Bupati tidak ada dasar hukumnya,’’ ujar Sumino melalui telepon selularnya kepada Papua Pos,... Read More

§ http://papuapost.com/2010/03/1545/ @ Maret 13th, 2010  © admin   Category:Otonomisasi  ‡ Tags:   ±  Comments (0)  ≡  ÷  Share & Bookmark

More in Category: Otonomisasi

  • Bintang Kejora Lambang Kultural atau Simbol Kedaulatan Paulus Sumino: anggota Dewan Pimpinan Daerah [DPD] pusat - ‎12 Maret, 2010, 9:40 am‎
  • Otsus Akan Diakomdir oleh Tokoh Adat Paulus Sumino: anggota Dewan Pimpinan Daerah [DPD] pusat - ‎6 Maret, 2010, 10:36 am‎
  • DAP Nilai Dana Otsus Hanya Sebagai Alat Politik Paulus Sumino: anggota Dewan Pimpinan Daerah [DPD] pusat - ‎4 Maret, 2010, 12:59 pm‎
  • Dana Otsus Melimpah, Tapi Rakyat Papua Menderita Paulus Sumino: anggota Dewan Pimpinan Daerah [DPD] pusat - ‎26 Februari, 2010, 5:36 pm‎
  • DPD-RI Pertanyakan Komitmen CSR PTFI Paulus Sumino: anggota Dewan Pimpinan Daerah [DPD] pusat - ‎24 Februari, 2010, 3:22 pm‎
  • Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan Paulus Sumino: anggota Dewan Pimpinan Daerah [DPD] pusat - ‎24 Februari, 2010, 12:34 am‎
  • Go to 'Otonomisasi' Archive »

    • Otsus Akan Diakomdir oleh Tokoh Adat

    Tokoh Adat Ramses Ohee ketika ditemui di Swiss Belhotel
    Sabtu, Maret 6, 2010 10:36 - admin

    JAYAPURA [PAPOS] -Implementasi Otonomi Khusus [Otsus] yang belum dirasakan masyarakat Papua akan diakomodir oleh tokoh adat atau masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan dan mencari solusi atas hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Hal ini ditegaskan Tokoh Adat Ramses Ohee ketika ditemui di Swiss Belhotel dalam acara seminar Nasional DC Uncen belum lama ini. “Kami akan memperjuangkan aspirasi orang asli Papua yang belum terakomodir oleh Otsus serta mengangkat hak-hak dan martabat orang asli Papua,” terang Ramses. Dikatakan, UU 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wujud... Read More

    § http://papuapost.com/2010/03/1503/ @ Maret 6th, 2010  © admin   Category:Otonomisasi  ‡ Tags:   ±  Comments (0)  ≡  ÷  Share & Bookmark

    More in Category: Otonomisasi

  • Bintang Kejora Lambang Kultural atau Simbol Kedaulatan Tokoh Adat Ramses Ohee ketika ditemui di Swiss Belhotel - ‎12 Maret, 2010, 9:40 am‎
  • Otsus Akan Diakomdir oleh Tokoh Adat Tokoh Adat Ramses Ohee ketika ditemui di Swiss Belhotel - ‎6 Maret, 2010, 10:36 am‎
  • DAP Nilai Dana Otsus Hanya Sebagai Alat Politik Tokoh Adat Ramses Ohee ketika ditemui di Swiss Belhotel - ‎4 Maret, 2010, 12:59 pm‎
  • Dana Otsus Melimpah, Tapi Rakyat Papua Menderita Tokoh Adat Ramses Ohee ketika ditemui di Swiss Belhotel - ‎26 Februari, 2010, 5:36 pm‎
  • DPD-RI Pertanyakan Komitmen CSR PTFI Tokoh Adat Ramses Ohee ketika ditemui di Swiss Belhotel - ‎24 Februari, 2010, 3:22 pm‎
  • Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan Tokoh Adat Ramses Ohee ketika ditemui di Swiss Belhotel - ‎24 Februari, 2010, 12:34 am‎
  • Go to 'Otonomisasi' Archive »

    • DAP Nilai Dana Otsus Hanya Sebagai Alat Politik

    Dewan Adat Papua (DAP) menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua belum sepenuhnya digunakan secara baik dan tepat
    Kamis, Maret 4, 2010 12:59 - admin

    JAYAPURA [PAPOS] -Dewan Adat Papua (DAP) menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua belum sepenuhnya digunakan secara baik dan tepat untuk kepentingan rakyat, namun dana tersebut sebagian besar digunakan sebagai alat politik dan kepentingan pejabat. Hal tersebut dikatakan, Sekjen Dewan Adat Papua (DAP) Leonardo Imbiri, kepada Papua Pos di Hotel Mutiara Kotaraja, usai sosialisasi perlindungan hutan di Papua, Rabu (3/3) kemarin. Menurut Leo fakta-fakta terjadi dimana banyak penemuan kasus korupsi di Papua, maka dapat disimpulkan bahwa dana Otsus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk menghapus penderitaan orang Papua salah digunakan oleh pejabat. Dikatakan, dapat disimpulkan juga bahwa... Read More

    § http://papuapost.com/2010/03/1502/ @ Maret 4th, 2010  © admin   Category:Otonomisasi  ‡ Tags: guat Otsus  ±  Comments (0)  ≡  ÷  Share & Bookmark

    More in Category: Otonomisasi

  • Bintang Kejora Lambang Kultural atau Simbol Kedaulatan Dewan Adat Papua (DAP) menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua belum sepenuhnya digunakan secara baik dan tepat - ‎12 Maret, 2010, 9:40 am‎
  • Otsus Akan Diakomdir oleh Tokoh Adat Dewan Adat Papua (DAP) menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua belum sepenuhnya digunakan secara baik dan tepat - ‎6 Maret, 2010, 10:36 am‎
  • DAP Nilai Dana Otsus Hanya Sebagai Alat Politik Dewan Adat Papua (DAP) menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua belum sepenuhnya digunakan secara baik dan tepat - ‎4 Maret, 2010, 12:59 pm‎
  • Dana Otsus Melimpah, Tapi Rakyat Papua Menderita Dewan Adat Papua (DAP) menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua belum sepenuhnya digunakan secara baik dan tepat - ‎26 Februari, 2010, 5:36 pm‎
  • DPD-RI Pertanyakan Komitmen CSR PTFI Dewan Adat Papua (DAP) menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua belum sepenuhnya digunakan secara baik dan tepat - ‎24 Februari, 2010, 3:22 pm‎
  • Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan Dewan Adat Papua (DAP) menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua belum sepenuhnya digunakan secara baik dan tepat - ‎24 Februari, 2010, 12:34 am‎
  • Go to 'Otonomisasi' Archive »

    • Dana Otsus Melimpah, Tapi Rakyat Papua Menderita

    Aliran dana Otsus (Otonomi Khusus) bagi Papua sebesar 80 persen sangat fantastik
    Jumat, Februari 26, 2010 17:36 - admin

    JAYAPURA [PAPOS] –Aliran dana Otsus (Otonomi Khusus) bagi Papua sebesar 80 persen dinilai oleh salah satu tokoh masyarakat Papua, Nicholas S Messet, sangat fantastik. Dengan dana sebesar itu, membuat para pemimpin Papua khususnya pejabat-pejabat tinggi mulai Gubernur hingga aparat Distrik merasa wah. Akibatnya uang yang dianggap cukup besar oleh masyarakat Papua itu, disalahgunakan. Bahkan dijadikan sebagai alat untuk berfoya-foya atau bersenang-senang keluar negeri, membeli dan membangun rumah yang mewah.“Dana Otsus diserahkan bagi Papua dengan prosentase dana 80 persen, tapi apa yang dilakukan pejabat kita? Dengan dana sebesar itu para pejabat kita langsung gelap mata dan berfoya-foya... Read More

    § http://papuapost.com/2010/02/1478/ @ Februari 26th, 2010  © admin   Category:Otonomisasi  ‡ Tags:   ±  Comments (0)  ≡  ÷  Share & Bookmark

    More in Category: Otonomisasi

  • Bintang Kejora Lambang Kultural atau Simbol Kedaulatan Aliran dana Otsus (Otonomi Khusus) bagi Papua sebesar 80 persen sangat fantastik - ‎12 Maret, 2010, 9:40 am‎
  • Otsus Akan Diakomdir oleh Tokoh Adat Aliran dana Otsus (Otonomi Khusus) bagi Papua sebesar 80 persen sangat fantastik - ‎6 Maret, 2010, 10:36 am‎
  • DAP Nilai Dana Otsus Hanya Sebagai Alat Politik Aliran dana Otsus (Otonomi Khusus) bagi Papua sebesar 80 persen sangat fantastik - ‎4 Maret, 2010, 12:59 pm‎
  • Dana Otsus Melimpah, Tapi Rakyat Papua Menderita Aliran dana Otsus (Otonomi Khusus) bagi Papua sebesar 80 persen sangat fantastik - ‎26 Februari, 2010, 5:36 pm‎
  • DPD-RI Pertanyakan Komitmen CSR PTFI Aliran dana Otsus (Otonomi Khusus) bagi Papua sebesar 80 persen sangat fantastik - ‎24 Februari, 2010, 3:22 pm‎
  • Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan Aliran dana Otsus (Otonomi Khusus) bagi Papua sebesar 80 persen sangat fantastik - ‎24 Februari, 2010, 12:34 am‎
  • Go to 'Otonomisasi' Archive »

    • DPD-RI Pertanyakan Komitmen CSR PTFI

    Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
    Rabu, Februari 24, 2010 15:22 - admin

    TIMIKA [PAPOS]- Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempertanyakan sejauh mana komitmen pihak Comitte Social Responsibility (Komitemen Pertanggungjawaban Social) PT Freeport Indonesia kepada masyarakat pemilik hasil dalam meningkatkan SDM suku Amungme dan Kamoro selaku pemilik hak ulayat. Wakil Ketua II KOmite II DPD RI asal Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Somber menegaskan, selain menunaikan tugas pengawasan pertambangan dan mineral, ketenagalistrikan, serta pembangunan infrastruktur. Kunjungan DPD RI ke Kabupaten Mimika yang diketahui ada beroperasi pertambangan emas dan tembaga terbesar di dunia ini, hendaknya dapat diketahui juga aspirasi tentang sejauh mana keseriusan PT Freeport... Read More

    § http://papuapost.com/2010/02/1475/ @ Februari 24th, 2010  © admin   Category:Otonomisasi  ‡ Tags:   ±  Comments (0)  ≡  ÷  Share & Bookmark

    More in Category: Otonomisasi

  • Bintang Kejora Lambang Kultural atau Simbol Kedaulatan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI - ‎12 Maret, 2010, 9:40 am‎
  • Otsus Akan Diakomdir oleh Tokoh Adat Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI - ‎6 Maret, 2010, 10:36 am‎
  • DAP Nilai Dana Otsus Hanya Sebagai Alat Politik Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI - ‎4 Maret, 2010, 12:59 pm‎
  • Dana Otsus Melimpah, Tapi Rakyat Papua Menderita Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI - ‎26 Februari, 2010, 5:36 pm‎
  • DPD-RI Pertanyakan Komitmen CSR PTFI Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI - ‎24 Februari, 2010, 3:22 pm‎
  • Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI - ‎24 Februari, 2010, 12:34 am‎
  • Go to 'Otonomisasi' Archive »

    • Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan

    10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah,
    Rabu, Februari 24, 2010 0:34 - admin

    WAMENA-Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, Senin (22/2) kemarin menggelar pertemuan di Gedung Sosial GKI Wamena. Salah satu agendanya yaitu mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah. Kesepuluh bupati tersebut yaitu Bupati Tolikara DR (HC) John Tabo,MBA, Bupati Jayawijaya diwakili Wakil Bupati Jayawijaya Jhon R Banua, Bupati Yahukimo Ones Pahabol, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip, Bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington L Wenda, Penjabat Bupati Nduga Benyamin Arisoy,SE,M.Si, Penjabat Bupati Yalimo Drs. Wasuok D. Siep, Penjabat Bupati Lanny Jaya diwakili Sekda Lanny Jaya Doren Wakerkwa,SH, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah David... Read More

    § http://papuapost.com/2010/02/1473/ @ Februari 24th, 2010  © admin   Category:Otonomisasi  ‡ Tags:   ±  Comments (0)  ≡  ÷  Share & Bookmark

    More in Category: Otonomisasi

  • Bintang Kejora Lambang Kultural atau Simbol Kedaulatan 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, - ‎12 Maret, 2010, 9:40 am‎
  • Otsus Akan Diakomdir oleh Tokoh Adat 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, - ‎6 Maret, 2010, 10:36 am‎
  • DAP Nilai Dana Otsus Hanya Sebagai Alat Politik 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, - ‎4 Maret, 2010, 12:59 pm‎
  • Dana Otsus Melimpah, Tapi Rakyat Papua Menderita 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, - ‎26 Februari, 2010, 5:36 pm‎
  • DPD-RI Pertanyakan Komitmen CSR PTFI 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, - ‎24 Februari, 2010, 3:22 pm‎
  • Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, - ‎24 Februari, 2010, 12:34 am‎
  • Go to 'Otonomisasi' Archive »

    1. Pages:
    2. 1
    3. 2
    4. 3
    5. 4
    6. 5
    7. 6

    NAVIGATION


    Papua Merdeka sebagai Gugatan terhadap politik otonomisasi NKRI di Papua Barat

  • Category RSS feed

    Copyright © 2010 - Suara Papua Merdeka . All rights reserved.
    WoodocsLight Theme - By KOTEK@Webmaster. - Style based on YUI Docs & Theme Functions from Blog.txt
    Powered by WordPress Entries (RSS) and - Comments (RSS) -