Jaringan solidaritas West Papua buka desk baru di Selandia Baru

Auckland, Jubi Akibat kuatnya jaringan solidaritas akar rumput, sebuah desk khusus untuk West Papua telah dibuka di Selandia Baru.

Desk itu secara resmi dibuka Senin malam (11/6/2018) di Auckland, oleh salah satu pemimpin Partai Hijau, Marama Davidson, dan rekan anggota parlemennya, MP Golriz Ghahraman.

Menurut Davidson, desk itu akan menyelenggarakan berbagai kegiatan, menjadi tuan rumah tamu-tamu internasional, dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seputar aspirasi kemerdekaan Papua dan pelanggaran HAM di sana .

“Desk ini didirikan untuk menyediakan ruang khusus bagi aktivis dan gerakan masyarakat sipil lainnya, yang mendukung kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri Papua,” jelasnya.

Davidson menerangkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, delegasi Pasifika dan Māori yang kuat mulai terlibat dalam advokasi isu West Papua, dengan menggunakan keterampilan mereka dalam menggerakkan masyarakat ‘untuk menjangkau keluarga-keluarga awam untuk memperoleh solidaritas mereka’.

Pemerintah Indonesia mengatakan pihaknya sedang menangani persoalan pelanggaran HAM historis di Papua, dan telah mengalokasikan lebih banyak sumber daya dalam pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil Papua.

Namun Davidson menyesalkan bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di Papua, menimbulkan kekhawatiran masyarakat Selandia Baru.

Desk ini berlokasi di kantor serikat buruh First Union di Onehunga, dan akan dijalankan secara sukarela oleh West Papua Auckland dan anggota-anggota jaringan solidaritas lainnya.

MP Davidson mengakui bahwa solidaritas terhadap West Papua adalah isu sensitif bagi negara Indonesia yang presidennya, Joko Widodo, baru saja mengunjungi Selandia Baru pada Maret lalu.

Masalah Papua tidak banyak dibicarakan dalam diskusi presiden tersebut dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. Pertemuan itu berfokus pada perkembangan hubungan perdagangan antara kedua negara.

Davidson menambahkan bahwa perjanjian perdagangan cenderung mengecilkan isu-isu HAM. (RNZI)

Uncategorized (1,318)

Enam pemasok amunisi dibekuk Polisi

Jayapura, Jubi - Kepolisian Daerah Papua berhasil menangkap enam orang tersangka pemasok amunisi bagi kelompok bersenjata. Kelimanya diketahui berinisial Ei, RH, WH, Pc, YD dan Tu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Tony Harsono, di Jayapura, Rabu (13/6/2018) mengatakan, keenam tersangka ditangkap di dua daerah berbeda, yakni di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 1 Juni 2018, dan Timika, Kabupaten Mimika pada Sabtu (9/6/2018).

Ia menjelaskan, untuk penangkapan tersangka Ei di Wamena, barang bukti yang didapat sebanyak 50 butir amunisi dan WH selaku pemilik barang sebanyak 122 butir.

"Ketiganya dikenai Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak, dan sudah diamankan di Mapolda Papua,” ujarnya.

"Kasus ini berujung di Wamena, yang mana mereka terbukti sebagai penyalur amunisi bagi kelompok bersenjata. Jadi kami potong mata rantainya," sambungnya.

Sementara untuk penangkapan di Kabupaten Mimika, Kepolisian mendapat barang bukti sebanyak 100 butir amunisi dari tersangka Pc, dan dari tangan YD sebanyak 57 butir.

"Ketiganya masih ada di Timika karena masih berproses, dan mereka merupakan pemasok untuk kelompok bersenjata kali kopi, yang sering melakukan penembakan" ujarnya.

Saat ditanya mengenai modus pelaku memasok peluru dan asal perluru tersebut, Tony menjelaskan, para tersangka belum terlalu terbuka untuk memberikan keterangan. Begitu juga soal jalur-jalur masuknya ratusan peluru itu.

"Yang jelas ini peredaran gelap. Apalagi masing-masing tersangka mengaku tidak saling kenal, hanya kenal wajah saja. Sama halnya dengan yang di Timika, mereka tidak kenal dengan orang yang menjual, tetapi kenal karena suruhan dari kelompok bersenjata dan harganya untuk 50 butir dijual senilai Rp5 juta," katanya.

Dia menambahkan, keenam tersangka sudah sangat sering melakukan aksinya, bahkan dari beberapa tersangka mengaku sudah melakukannya sejak 2009 lalu.

Ditempat yang sama, Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan HAM Papua, Matius Murib mengatakan, tindakan upaya hukum yang dilakukan Polda Papua merupakan kerinduan lama pihaknya. Sebab keberadaan kelompok bersenjata, harus ditindak tegas.

"Polisi sudah melakukan satu langkah yang baik sehingga kami mendukung penuh tindakan ini. Kami dari tahun ke tahun selalu mendorong polisi untuk bekerja dan menyelesaikan seluruh peristiwa bersenjata di Papua," kata Murib.

Menanggapi itu, dirinya berharap tindakan hukum yang sudah dimulai harus diselesaikan dan semua pihak harus memberikan dukungan, karena sudah jelas dan terbukti keberadaan kelompok bersenjata sangat mengganggu rasa aman di Papua.

"Selama ini tindakan melawan hukum terkesan dibiarkan, tapi kalau kali ini sudah diambil tindakan maka harus segera diselesaikan," ujarnya. (*)

Uncategorized (1,318)

Articles in this series

  • There is No Democracy in a Revolution, and There is No Democracy in a Government Too