Selasa, Juni 10, 2008 21:25 - bodipost
Pemekaran Kabupaten Muyu
“Awal Dari Pemusnaan Suku Bangsa Muyu”
Oleh : Firmansyah. S
Dengan adanya Daerah Muyu dimekarkan menjadi Kabupaten Muyu, apakah ini solusi untuk mensejahterakn Suku Bangsa Muyu dari berbagai Masalah…?, sekiranya justru ini suatu “Bom Waktu” yang dibuat dan diberikan oleh Pemerintah NKRI dan oknum-oknum yang ingin menghancurkan dan memusnakan Suku Bangsa Muyu dari muka Bumi ini. Namun orang Muyu sendiri menginginkan juga untuk menghancurkan dan memusnahkan Suku Bangsanya, maka mereka dengan semangat memperjuangkan pemekaran kabupaten Muyu, jikalau pemekaran ini terbentuk, maka disinilah “Awal Penghancuran dan Pemusnaan Suku Bangsa MUYU ”.
Dengan adanya... Read More
Kamis, Maret 11, 2010 7:45 - admin
JAYAPURA [PAPOS] -Tokoh perempuan Papua yang juga Wakil Ketua MRP Dra Hana Hikoyabi mengaku, diusianya yang ke 100 tahun Pekebaran Injil di Pulau Tabi, masih saja ada tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Jayapura.
“Perlakukan semena-mena terhadap kaum perempuan ini, bukan menurun melainkan meningkat dari tahun ke tahun,”katanya.
Ditemui usai acara peringatan 1 Abad pekebaran Injil di pulau Metu Debi, Hana meminta kaum laki-laki untuk segera menghentikan segala bentuk tindak kekerasan kepada kaum perempuan.
“Semua laki-laki atau siapa saja di muka bumi ini harus menyadari, bahwa hari ini Injil masuk untuk mengetuk hati nurani kita, bahwa stop kekerasan terhadap perempuan,”tegas... Read More
Selasa, Maret 10, 2009 7:02 - admin
06 Maret 2009
Tentara Nasional Indonesia (dulu disebut ABRI) kembali akan membantu (mengawal) pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Kembalinya TNI dalam program Keluarga Berencana (KB) tersebut didasarkan pada nota kesepakatan (MoU) yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kepala BKKBN, Dr. Sugiri Syarief, MPA, disaksikan oleh Menko Kesra, Aburizal Bakrie, di Auditorium BKKBN Jakarta pada 12 Februari 2009.
Menurut keterangan Panglima TNI, wujud kerjasama di lapangan antara lain dengan meningkatkan kemampuan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Pergerakan dan kemitraan bagi petugas KB; Pengelolaan... Read More
Minggu, Januari 4, 2009 21:39 - admin
Oleh Maria D. Andriana
Jayapura, 27/1 (ANTARA)- Meskipun sudah banyak perempuan menjadi sarjana di Papua, tetapi aturan adat di provinsi paling timur di Indonesia itu masih dianggap kurang memberikan ruang gerak bagi kaum hawa.
Ketentuan mas kawin misalnya, yang secara adat sebenarnya diharapkan untuk melindungi perempuan, kadang-kadang disalahtafsirkan sebagai belenggu jika dianggap sebagai “alat pembeli” istri.
Ondohafi (ketua adat) di Waena, Jayapura, Ramses Ohee mengaku sering mencoba mendobrak peminggiran perempuan secara adat, meskipun pada beberapa bagian ia mengakui ada hal-hal yang memang tidak terhindarkan.
“Saya sudah bisa membawa perempuan masuk para-para adat untuk... Read More