Indonesia

Analisis Hukum Melinda Janki Tentang The Act of Free Choice/PEPERA Papua Barat 1969

Oleh: Melinda Janki, sumber WENE-PAPUA.com The Act of Free Choice atau PEPERA 1969 yang diserahkan kontrol Papua Barat ke Indonesia merupakan pelanggaran hukum internasional. Papua Barat tidak pernah dilaksanakan itu hak hukum untuk menentukan nasib sendiri di bawah hukum internasional, dengan standar internasional. The Act of Free Choice 1969 tidak dapat membenarkan kedaulatan Indonesia atas […]

Ali Murtopo: Indonesia membutuhan Kekayaan Papua Tidak Termasuk Manusianya

Awalnya  masuknya PT. Freeport Pasca kepemimpinan Presiden Soekarno, di awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967). Sebelum Pepera 1969. Sedangkan […]

General Assembly Authorizes UN to Carry Out Tasks Set Forth in Agreement on West New Guinea (West Irian) The General Assembly voted late today to authorize the UN to carry out the tasks entrusted to it in the Agreement between Indonesia and the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian). At the presidential rostrum (l. to r.) are: UN Acting Secretary-General U Thant; Muhammad Zafrulla Khan (Pakistan), President of the General Assembly; Mr. C.V. Narasimhan, Under-Secretary for General Assembly Affairs and Chef de Cabinet. Photo of UN (John Anari Doc)

United Nations and Act of No Choice in West Irian 1969

Gambar-gambar dalam slideshow ini menunjukkan peristiwa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang kami orang Papua sebut “Act of No Choice” pada pertengahan 1969. Source HERE