JAYAPURA, KOMPAS.com — Otoritas Nasional Papua Barat (West Papua National Autority/WPNA) merekomendasikan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden Republik Demokratik Papua Barat. Rekomendasi itu mereka sampaikan dalam pandangan politik yang dibacakan oleh Frans Kapisa di tengah-tengah Kongres Rakyat Papua III, Senin (17/10) di Abepura, Papua. Selain itu, mereka juga merekomendasikan Presiden ONPB Edison Waromi sebagai Perdana Menteri.

Kongres Rakyat Papua III dibuka Senin (17/10/2011) di Abepura, Papua oleh Pimpinan Kolektif Papua, seperti Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi. Acara yang dihadiri sekitar 5.000 peserta itu digelar di Lapangan Zakheus, Abepura. Peserta yang hadir berasal dari berbagai wilayah di Papua. Dirjen Otonomi Daerah, jajaran pimpinan tingkat Provinsi Papua, dan beberapa tokoh masyarakat tidak hadir dalam perhelatan akbar itu.

Pandangan yang disampaikan oleh ONPB merupakan salah satu mata acara yang kemudian diajukan karena beberapa narasumber yang dijadwalkan memberi masukan juga tidak hadir. Perwakilan, Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) wilayah Kasuari, Manokwari yang hadir dalam acara tersebut mendukung sikap politik ONPB tersebut.

“Berbagai pandangan dan pikiran-pikiran itu kami tampung semua,” kata Ketua Panitia Kongres, Selfius Bobii.

Menurut Bobii, masih banyak komponen dan elemen lain yang akan menyampaikan pandangan politik mereka, seperti Dewan Adat Papua dan Presidium Dewan Papua.

Kongres Rakyat Papua III sendiri, menurut Bobii masih akan berproses. Kemungkinan kongres tersebut akan mulur hingga Jumat (21/10/2011).

Salah satu penyebabnya adalah, beberapa agenda yang dijadwalkan pada hari pertama kongres belum dapat dilaksanakan. Selain pembukaan yang berjalan lancar dan meriah, acara hari pertama itu diisi dengan pemilihan pimpinan sidang, pembacaan tata tertib dan penyampaian pandangan politik. Meskipun digelar di tengah lapangan, masyarakat mengikuti kongres itu dengan antusias.

Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut menyambut baik antusiasme masyarakat itu. Menurut dia, itu bagian dari proses perjuangan masyarakat asli Papua untuk menegakkan hak-hak dasar mereka.

Ia menegaskan, meskipun rakyat Papua berjuang tentang hak-hak dasar mereka, termasuk hak politik, namun mereka tetap menghargai Pemerintah Indonesia. “Perjuangan kami ini bukan perjuangan untuk merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah prinsip,” kata Yaboisembut.

Ia mengemukakan, Bangsa Papua tidak berjuang untuk merusak atau menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kami berjuang untuk menegakkan hak-hak dasar kami, termasuk hak politik, termasuk hak merdeka sebagai suatu bangsa,” ungkapnya.

Panitia dan Pimpinan Kolektif Papua, menurut dia, tidak memiliki agenda khusus. Rakyatlah yang akan berproses dalam kongres tersebut. Dan apapun yang nantinya dihasilkan, Yaboisembut berharap, Pemerintah Indonesia mampu menghargainya.