Pemimpin TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir, bersama sebagian kekuatan militernya, saat dikunjungi Bintang Papua, di Markas Besarnya, Kamis (13/10) kemarin.
JAYAPURA – Meski rencana pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III tinggal menghitung hari, namun rencana itu masih terus menuai pro kontra. Kali ini Pemimpin Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) wilayah perbatasan, Lambert Pekikir dari Markas besarnya, menyatakan dengan tegas, menolak Kongres Rakyat Papua III yang rencananya akan dilaksanakan pada 16 Okteober 2011 nanti, Menurut Pekikir, Kongres tersebut bukanlah solusi bagi keinginan TPN/OPM yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara gamblang, Lambert Pekikir, juga berpendapat bahwa, apa yang sudah dilakukan pada kongres-kongres sebelumnya ternyata tidak memberikan hasil apa-apa,”Kongres pertama, tidak ada hasil, kongres kedua, juga tidak ada hasil, malah muncul otonomi khusus, sekarang mau bikin kongres ketiga lagi, untuk apa ? tidak ada gunanya,” tegas Lambert Pekikir kepada Bintang Papua, di Markas besarnya, Kamis (13/10) kemarin.
Lambert Pekikir yang saat didatangi Bintang Papua, sedang memimpin upacara dengan sekitar 50 bala tentara bersenjata, juga menyampaikan beberapa hal sebagai tuntutan dari TPN/OPM yang selama ini melakukan perjuangan tanpa lelah, bertumpah darah, hingga korban nyawa,”Inilah perjuangan Papua Barat, saya dan teman-teman memulai perjuangan dengan jalan seperti, dan akan tetap seperti ini, kami tidak akui kongres itu, karena itu adalah sebuah kekeliruan, rakyat yang ingin merdeka tetapi mengikuti kongres itu adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan,” teriaknya.

Secara khusus, Lambert Pekikir menegaskan bahwa,”Merdeka adalah jawaban atas kematian, darah, tangis air mata yang berderai selama ini, kami sudah lama menderita, kami sudah lama susah, jangan lagi bodohi kami dengan trik-trik murahan, perjuangan ini adalah untuk mencapai kemerdekaan, dan kongres tidak bisa menjawab itu,” tegasnya lagi.

Selain penolakan tegas atas Kongres Papua III yang akan digelar, Lambert Pekikir juga, secara lantang menyampaikan bahwa,” Organisasi Papua Merdeka bersama kekuatan militernya, Tentara Pembebasan Nasional, Menolak segala bentuk tawaran Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik politik yang terjadi di tanah Papua Barat !,” ujar pria brewok yang juga menjabat Koordinator umum TPN/OPM se Papua itu.
Selain Pimpinan TPN/OPM, penolakan kongres juga datang dari Presidium Pemuda Peduli Rakyat (Pepera).
Menurut Pepera dalam statemennya yang dibacakan Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI), Stev Waromi, penolakan terhadap penyelenggaraan Kongres tersebut adalah karena masalah kebangsaan di Papua sudah tuntas.

“Papua adalah wilayah yang sah dari NKRI, tidak perlu mengorbankan rakyat banyak,” ungkapnya dalam sebuah jumpa pers di Prima Garden, Kamis (13/10).

Selain itu, Kongres Papua III adalah sebuah kebohongan public. “Elite politik, WPNA/ILWP stop melakukan pembohongan public. Kita semua tahu bahwa sampai saat ini internasional tetap mendukung wilayah Papua sebagai bagian yang sah dari NKRI. Jadi tidak poerlu membongi rakyat, seolah-olah ada dukungan internasional,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Merah Putih (GMP), Simion Ohee menyatakan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat Tahun 1969 yang dikenal dengan Pepera, sudah diakui dunia internasional. “Itu adalah salah satu fakta sejarah yang sudah diakui oleh negara-negara di dunia, dan tidak bisa diganggu gugat,” ungkapnya.
Sehingga, menurutnya yang paling penting untuk dipikirkan bersama adalah bagaimana dapat membangun Papua dari berbagai aspek pembangunan, baik pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, dan pembangunan lainnya. “Alangkah baiknya bicara soal Sumber Daya Manusia (SDM) kita orang Papua supaya lebih maju. Papua sudah sah dalam NKRI kok,” ungkapnya lagi.

Dikatakan juga terkait dengan puluhan triliun rupiah yang digelontorkan untuk Papua, Ia mempertanyakan arah dana tersebut. Karena ia menduga bahwa dana tersebut adalah banyak yang dikorupsi. Dan untuk menutupi korupsinya, dengan membayar orang-orang untuk mengalihkan dari issu korupsi ke issu referendum ataupun issu merdeka.

Karena itu, Ia menghimbau semua pihak untuk tetap menjaga rasa persatuan san kesatuan untuk membangun Papua. “Jangan terpengaruah issu merdeka. Karena kita sudah merdeka untuk membangun, merdeka kesehatan, merdeka di bidang ekonomi, itu yang perlu dipikirkan saat ini,” harapnya.(bom/aj/don/l03)