Komnas HAM Papua: Mayat Misterius itu Ketua KNPB Sorong Raya
- Kabidhumas: Pihak Keluarga Bisa Saja Menduga Namun Polisi Harus Berdasarkan Fakta dan DataJAYAPURA- Kendati Polda Papua belum merilis siapa identitas mayat yang ditemukan nelayan di pulau Nana, Distrik Doom, Kabupaten Sorong, namun Komnas HAM perwakilan Papua, telah mendapatkan informasi soal pembunuhan terhadap mayat tersebut, bahwa mayat tersebut merupakan Ketua KNPB Sorong Raya Martinus Yohame. Pasalnya PLT.Kepala Kantor Perwakilan Komnas Ham Papua Frits Ramandey mengungkapkan bahwa pihaknya menerima […]
Ketua KNPB Tewas, KontraS Duga Pembunuh Bukan Sipil
KBR, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menduga pembunuh Martinus Yohame, bukanlah masyarakat sipil biasa. Martinus Yohame adalah Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong, Papua, yang ditemukan tewas di dalam karung dan mengambang di laut. Ketua Kontras, Haris Azhar menilai, masyarakat sipil tidak mampu melakukan pembunuhan semacam itu. Bahkan KontraS […]
Pembunuhan Ketua KNPB Masih Diselidiki
- Polda Papua Akan Datangkan Tim LabforensikSulistyo Pudjo HartonoJAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua akan mendatangkan tim Labforensik dari Mabes Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan Marthinus Yohame yang diduga sebagai Ketua KNPB Sorong Provinsi Papua Barat. Sebelumnya Jenazah korban ditemukan di perairan pulau Nana Dom, Selasa 25/8. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik, ketika ditemui Bintang […]
KNPB Serukan Duka Nasional Selama 3 Hari
- Atas Terbunuhnya Matinus Yohame, Ketua KNPB Wilayah SorongJAYAPURA [KNPB]26 AGUSTUS 2014. Terkait penculikan dan pembunuhan terhadap ketua KNPB wilayah Sorong Martinus Yohame pada tanggal 20 Agustus dan ditemukan tewas mengenaskan di Rumah Sakit Umum kota sorong pada tanggal 26 Agustus 2014. Ketua KNPB wilayah sorong diculik dan dibunuh secara sadis serta tidak manusiawi oleh Negara klonial tanpa menghargai hak hidup orang lain. […]
Papua Minta Kewenangan, Bukan Uang!
- Timotius Murib: APBN Rp1.500 T Pertahun Separuhnya Disumbang PapuaJAYAPURA – Orang asli Papua tidak minta uang, tetapi kewenangan sebagaimana termuat di dalam UU Otsus Plus. “Ini kan sangat lucu. Kita minta di UU Otsus Plus itu kewenangan bukan uang. Ditawar dengan berapa besarpun tidak mempan,” tegas Ketua MRP Timotius Murib ketika ditanya wartawan beberapa waktu lalu terkait masih terjadi pro kontra UU Otsus […]
Gubermur Papua dan Papua Barat Harus Akui: Ini Otsus Minus
- Amunggut Tabi, Sec-Gen. TRWP Menanggapi Perkembangan UU Otsus Plus Belakangan iniDari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Secretary-Genera TRWP atau WPRA (West Papua Revolutionary Army) menyatakan “Para Gubernur di Tanah Papua, yang notabene adalah orang Papua sendiri secara ras dan suku-bangsa, harus berani menyatakan dan mengganti nama Otsus Plus menjadi Otsus Minus berdasarkan tindakan-tindakan Mendagri kolonial Indonesia yang telah diprotes baru-baru ini oleh […]
Marinus: DPRP Harus Berani Usul Referendum ke Pusat
- Untuk Menyikapi Penolakan UU Otsus PlusJAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, DPRP harus mengambil sikap tegas terhadap Pemerintah Pusat tentang UU Otsus Plus. Menurutnya, DPRP harus berani menyampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwa sudah waktunya digelar Referendum untuk membahas semua persoalan di atas Tanah Papua ini demi mewujudkan Tanah Papua yang damai dan sejahtera. […]
Majelis Rakyat Papua Protes DPRP
- Yoram Wambrauw: Tindakan itu Melanggar UU dan Batal Demi HukumKetua Panitia Musyawarah DPRP Yoram Wambrauw, S.H., didampingi Sekretaris Pokja Adat MRP Aristackus Marey menyampaikam keterangan terkait DPRP mensahkan Raperdasus 14 Kursi di Kantor MRP, Kotaraja, Jumat (22/8). JAYAPURA – Keputusan DPRP mensahkan Raperdasus 14 Kursi Otsus dan 3 Raperdasus lainnya menjadi Perdasus, pada rapat paripurna V DPRP masa sidang II tahun 2014 di Gedung […]
Jokowi: Tidak Ada Perpanjangan Kontrak Freeport
JAKARTA [PAPOS]- Presiden terpilih, Joko Widodo, memastikan tidak ada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) soal perpanjangan operasional PT Freeport Indonesia hingga 2021. Disampaikan Jokowi, sapaan Joko Widodo, kontrak freeport sendiri akan berakhir pada tahun 2021, kemudian apabila akan ada renegosiasi perpanjangan kontrak, harus dua tahun sebelum kontrak itu berakhir. “Kan habisnya tahun 2021. […]
DPD KNPI Papua Minta Pemerintah Pusat Segera Sahkan Draff UU Otsus Plus
- Max M. E. Olua : Kami Pemuda Papua Siap Sukseskan visi misi Gubernur/Wakil Gubernur PapuaSuasana konferensi persnya Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, Max M.E. Olua, S.Sos., M.Si., dan jajarannya dalam memberikan dukungan terhadap Draff UU Otsus PlusJAYAPURA – Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, Max M.E. Olua, S.Sos, M.Si., mengatakan, melihat upaya terobosan yang dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., […]
Komentar Terkini