Sekjend KNPB Ones Suhuniap didampingi salah satu anggota KNPB Assa Asso ketika menggelar jumpa persJAYAPURA - Ditetapkannya dua pentolan aktivis Papua Merdeka, yakni Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni dan Juru Bicara (Jubir) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wim Rocky Medlama, mendapatkan tanggapan dari dua aktivis KNPB .
Tanggapan itu datang dari Sekjend KNPB Ones Suhuniap didampingi salah satu anggota KNPB Assa Asso ketika menggelar jumpa pers, di Halte Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Selasa (3/12) kemarin sore.
Sekjend KNPB Ones Suhuniap meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua segera menarik Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Ketua PNWP Buchtar Tabuni dan Jubir KNPB Wim Rocky Medlama.
“Kami menilai hal ini tak wajar, dikarenakan fakta di lapangan sangatlah berbeda dan juga kami menilai pihak Polda Papua mengeluarkan DPO kepada dua rekan aktivis kami dianggap sebagai suatu skenario belaka untuk membunuh kedua teman kami tersebut,”
kata Ones demikian sapaan akrabnya.
Selain itu, Ones mengatakan seharusnya Polda Papua melihat persoalan yang terjadi di lapangan, jangan Polda Papua hanya mengeluarkan DPO saja tapi harus bertanggung jawab terhadap salah satu anggota KNPB atas nama Matius Tengket yang tewas dibunuh oleh aparat.
“Kami meminta kepada pihak Polda Papua segera menyelidiki satu per satu anggota Polresta Jayapura Kota yang saat itu sedang melaksanakan tugas di lapangan, karena aktor penyebabnya kejadian adalah Wakapolres Jayapura Kota beserta anggotanya,”
pintanya.
Ia mengklaim bahwa selama ini anggota Polresta Jayapura Kota yang selalu arogan di lapangan, sehingga hal itu membuat terjadinya korban jiwa dan harta benda.
“Maka itu kami meminta kepada Komnas HAM untuk membuat surat permohonan ke dunia internasional sebagai suatu wujud prihatin atas pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Papua, sehingga dunia internasional dapat turun untuk menghentikan kasus tersebut. Supaya biar jelas siapa penyebabnya dan jangan cuma mau menyudutkan kami (KNPB) saja,”
'pintanya lagi.
Ia mengatakan, bahwa pihak Polda Papua dan Polresta Jayapura Kota beserta anggotanya untuk melihat persoalan tersebut secara mendetail dan mereka harus bersama - sama untuk bertanggung jawab kepada setiap korban dari rakyat sipil seperti yang dialami Matius Tengket.
“Kami mendesak kepada pihak Polda Papua segera menghapus (menarik) DPO terhadap dua rekan kami. Sebetulnya Buchtar Tabuni maupun Wim R. Medlama tidak bersalah dan aksi demo yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan Undang - Undang (UU) yang berlaku di negara Indonesia ini,”
desaknya.
“Kalau aparat tidak bubarkan kami secara paksa, pasti tidak akan terjadi korban jiwa dan apabila Polda Papua tidak mencabut DPO tersebut, maka kami akan meminta kepada dunia internasional untuk menyelesaikan masalah di Papua dan juga untuk melakukan penyelidikan,”
tegasnya.
Selain itu, Ones juga meminta kepada jurnalis (wartawan) asing untuk segera ke Papua guna meliput konflik yang berkepanjangan di Papua.
“Dan, secara tidak langsung kami menilai kondisi di Papua hingga saat ini adalah darurat militer, dikarenakan aktivis KNPB maupun tokoh - tokoh politik Papua Merdeka merasa sudah tidak aman padahal kami lakukan perjuangan dengan cara damai,”
tukasnya. (Mir/don/l03)
Rabu, 04 Desember 2013 14:41, Binpa
