MRP Tak Beri Penilaian 2 Pasangan Balon

- Penyerahkan berkas verifikasi keaslian orang Papua dari MRP kepada KPU Papua semalam.

JAYAPURA - Majelis Rakyat Papua (MRP) ternyata tidak dapat memberikan penilaian (pendapat) , red) terkait keaslian orang Papua terhadap dua pasangan bakal calon (Balon,) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu – Jhon Tabo (Bas-Jhon) dan Yan Pieter Yembise – Heemskercke Bonay (Yan-Heems).

MRP beralasan soal waktu jadi kendala, yaitu hanya 2 hari yang diberikan KPU, dimana dalam Perpu baik Undang – Undang (UU) Otsus, Perdasus dan Peraturan Nomor 3 tentang Tatib,, MRP, yang diharuskan kepada MRP untuk bekerja atau melakukan verifikasi terkait keaslian orang Papua itu selama tujuh hari. “Karena itu kami tidak memenuhi semua apa yang diminta dalam Perpu tersebut,” jelas Waket I MRP, Pdt. Hofni Simbiak, S.Th. usai penyerahan berkas verifikasi keaslian orang Papua Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua kepada KPU Papua, kemarin malam Rabu (12/12), di Aula Kantor KPU Papua Dok II Jayapura. Dikatakan Hofni, sesuai jadwal pentahapan yang telah dilakukan KPU Papua, dan pada tanggal 10 Desember yang lalu telah diserahkan dalam pleno yakni berkas Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terhadap kandidat Bas-Jhon Yan-Heems. “Jadi, dalam waktu yang ada dan sesuai Undang – Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 pasal 20 Ayat 1 huruf A, bahwa MRP dapat melaksanakan tugas wewenang dalam rangka memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang syarat keaslian orang Papua untuk Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

Sedangkan dalam turunannya yakni PP, Perdasus Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang MRP maupun Perdasus Nomor 6 Tahun 2001 tentang tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terkait syarat keaslian orang Papua, serta dalam operasional tugas pelaksanaan tugas dalam Tatib MRP bahwa tenggak waktu dua hari untuk melaksanakan sebagaimana panggilan dari suatu amanah UU atau Perpu yang ada itu, sehingga tidak memungkinkan untuk MRP berpendapat, karena MRP harus turun melakukan verifikasi terhadap dua pasangan Balon tersebut selama tujuh hari,” imbuhnya.

Waktu verifikasi keaslian yang relatif singkat, Hofni mengakui, mengalami kesulitan karena waktu verifikasi yang tidak cukup, dan harus datang melakukan verifikasi setelah dilakukannya pleno selama dua hari, maka MRP dari masing Pokja beranggapan dan berpendapat, sehingga MRP mengambil kesimpulan tidak dapat memberikan penilaian atau berpendapat tentang keaslian orang Papua. “Mengapa hal ini bisa terjadi karena semua kaitan yang diminta dalam Perpu yang berlaku, sehingga mengenai keaslian orang Papua harus ada waktu yang cukup yakni selama tujuh hari atau sepekan untuk melaksanakan verifikasi tersebut, maka semua hal yang berhubungan dengan keaslian orang Papua yang diberikan kepada kami hanya dua hari saja. Dengan demikian MRP berpendapat tidak memberikan petimbangan dan persetujuan, oleh karena itu kami mengembalikan kepada KPU Papua untuk melaksanakan sesuai dengan tahapan. Dimana KPU adalah pengguna dan pelaksana dari aturan Perpu yang khususnya menyangkut Pemilu,” jelasnya.

Ditambahkan, pada hari ini (kemarin malam, red) MRP datang ke KPU Papua untuk menyerahkan keputusan dari MRP Nomor 13 Tahun 2012 tentang pemberian pertimbangan dan persetujuan terkait keaslian orang Papua, dimana waktu yang diberikan oleh KPU sangat singkat dan semua yang jadi arahan dalam UU itu tidak terpenuhi. “Sehingga kami tidak dapat berikan pertimbangan dan persetujuan tentang keaslian orang Papua, karena diminta dalam peraturan pemerintah (PP) maupun Perdasus bahwa kalau tujuh hari tidak melaksanan tugas tersebut dianggap sah atau MRP telah melaksanan tugas. Maka dengan demikian kami kembalikan yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta tahapan pemilihan yang ada di KPU untuk melaksanakan tugasnya,” tegas Hofni yang didampingi Waket II MRP Engelberth Bertha Kotorok, Ketua Pokja Perempuan MRP Rode R. Mayasin, Waket Pokja Perempuan MRP Fransiskus Motte, Anggota Pokja Perempuan MRP Merry Lantipo, Ketua Pokja Keagamaan MRP Pdt. Samuel Waromi, S.Th dan Anggota Pokja Adat MRP Lusi Madani.

Sementara itu, Ketua KPU Papua Benny Sweny, S.Sos mengatakan, verifikasi keaslian orang Papua dari MRP dalam bentuk Surat Keputusan (SK) terhadap pemberian pertimbangan dan persetujuan bagi dua pasangan Balon yakni Bas-Jhon dan Yan-Heems. “Jadi, kalau boleh kita bilang bahwa pertimbangan dan persetujuan dari MRP ini adalah pemberian pendapat tanpa persetujuan dan pertimbangan, atau pertimbangan dan persetujuan yang berisi tidak ada penilaian terkait pertimbangan dan persetujuan dari MRP dengan berbagai alasan,” kata Benny Sweny kepada wartawan usai penyerahan berkas verifikasi keaslian dari MRP ke KPU Papua.

Tidak adanya pendapat terkait keaslian orang Papua, dikatakannya, verifikasi yang telah diberikan kepada MRP karena waktu yang tidak mencukupi. “Oleh karena itu, saya perlu jelaskan disini bahwa tenggak waktu yang sudah kita berikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam putusan KPU Nomor 33 yaitu selama enam hari atau dari tanggal 7 s/d 12 Desember. Nah, kita sudah secara resmi mengirim surat kepada Ketua MRP pada tanggal 3 Desember yang lalu, dengan perihal isi surat yakni penyampaian dukungan pasangan Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang disertai dengan dua berkas yaitu berkas jadwal dan berkas Balon yang kita kirim secara administratif,” jelasnya.

Intinya KPU menyampaikan agar MRP dapat menyediakan waktu pada tanggal 7 Desember lalu untuk menerima penyerahan berkas secara seremonial. “ Tetapi, seyogyanya berkas itu kami sudah lampirkan dalam surat penyampaian dukungan tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Desember lalu ada surat balasan dari MRP bahwa semua anggota tidak berada di tempat, maka itu dia (MRP, red) mengusulkan kepada KPU untuk datang pada tanggal 10 Desember 2012. Sehingga pada tanggal yang telah ditentukan oleh MRP, maka KPU datang menyerahkan berkas dengan komitmen bahwa pada tanggal 12 Desember (kemarin, red) berkas tersebut sudah harus diserahkan kembali ke kami,” katanya.

Terkait dengan legalitas berkas, dikatakannya, berkas yang diserahkan ke MRP itu dilakukan oleh anggota KPU Papua yang resmi, dan memang berkas yang kami serahkan itu terdiri dari tiga dokumen, yakni pertama dokumen riwayat hidup yang kita ambil dari dokumen kelengkapan berkas Balon yang dimasukan ke KPU, dokumen kedua adalah akte kelahiran dan dokumen ketiga adalah kartu keluarga. “Maka itu kita harap tiga dokumen administratif ini menjadi referensi bagi MRP untuk mengeksplorasi, menggali secara komprehensif untuk mendapatkan bahwa apakah dua pasangan Balon tersebut memenuhi persyaratan terkait keaslian orang Papua atau tidak,” ungkapnya.

Sementara itu sebelunmya, dalam klarifikasi MRP, Pokja Adat menemukan, Calon Wakil Gubernur Jhon Tabo yang berpasangan dengan Barnabas Suebu bukan orang asli Papua, karena ayahnya seorang suku Toraja dan Ibunya yang bermarga Kogoya.
Menurut pendapat Pokja Adat Jhon Tabo berdarah campuran sehingga ia tidak diloloskan sebagai calon Wakil Gubernur Papua, itu hal pertama, hal kedua, Jhon Tabo dalam berkas dokumen yang diserahkan KPU ke MRP setelah diselidiki, ditemukan fakta bahwa dokumen Ijazah dan Riwayat Hidup Jhon Tabo cacat atau tidak dilegalisir.

Ketua MRP Timotius Murib kembali menyatakan pendapat MRP tersebut , Rabu( 12/12/2012) bahwa, MRP dapat membuktikan Jhon Tabo itu berdarah campuran, pertama dalam dokumen negara mencatat kelima anak kandung Jhon Tabo tidak bermarga Tabo melainkan Padudung, kedua, dalam berkas KPU TB 10 KUPK yang diserahkan KPU ke MRP, tertulis Jhon Tabo namun ditemui perbedaan dalam Surat Riwayat TB10 KUK itu justru berbeda dengan Jhon Tabo dan ketiga kandidat, MRP melihat fakta ini sebagai rekayasa surat TB 10 yang sebenarnya tidak mencantunkan nama ayah dan ibu, tetapi dicantumkan dalam TB 10 KUPK fakta ini menunjukan indikasi ketakutan hingga nama itu dimuat.

Berikut ada sebuah dokumen Buku yang menceritakan tentang siapa itu Jhon Tabo dan ditulis Da Nawi Arigi yang menceritakan tentang Jhon Tabo.

Berdasarkan pertimbangan itu sesuai amanat undang undang 21 Pokja Adat menyatakan bahwa Jhon Tabo ditolak sedangkan ketiga kandidat Barnabas Suebu dan satu pasangan Karubaba dan Bonay diterima sebagai orang asli Papua. Di Pokja Perempuan, justru mengingkari Pasal 3 dari Perdasus No. 6 yang menyatakan, untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua, ayah dan Ibunya ras melanesia, itu merupakan Produk MRP dan merupakan buah pikiran MRP. Murib menyatakan Pokja Perempuan telah mengingkari Perdasus No. 6 tersebut. Meski ia mengakui Perdasus No. 6 yang diingkari Pokja Perempuan dan itu kami sangat kesal, ujar Murib

Namun itu merupakan hak yang digunakan Pokja Perempuan yang menyatakan hal itu. Sementara Pokja Agama memutuskan pernyataan akhirnya adalah, Dokumen dokumen yang diserahkan oleh KPU ke MRP itu ilegal, mengapa ilegal, karena dokumen tak dilegalisir kemudian dokumen BB. 10 KPUK tidak sama dengan tiga kandidat, berarti hal ini memperlihatkan sebuah rekayasa dokumen, sehingga MRP tidak bisa menjadikan dokumen itu sebagai patokan untuk dipertimbangkan dan mendapatkan persetujuan bakal calon. Sehingga untuk itupun Pokja Agama menolak dan berkas akan dikembalikan ke KPU Provinsi Papua.

Menurut Murib, posisi sekarang dimana Pokja Adat menolak, Pokja Agama menolak karena dokemen ilegal dan Pokja Perempuan tidak mengakui Perdasus No 6 pasal 3. Bila Pokja Agama mengambil putusan mengembalikan berkas berarti, tiga pokja ini semua fifty fifty, sambung Murib.

Murib berharap dengan dokumen yang akan dikembalikan ke KPU ini, ada satu kesempatan diberikan kepada KPU sebagai pertanyaan, mengapa hingga KPU memberikan kesempatan klarifikasi keaslian bakal calon sebagai orang asli Papua hanya tujuh hari, padahal tujuh hari tidak cukub untuk melakukan klarifikasi keaslian orang Papua. Sebab lanjut Murib dokumen dokumen bakal calon yang diberikan ke MRP itu butuh waktu untuk ditelusuri dalam rangka menemukan titik temu, sama atau tidak, namun kenyataannya semua berbeda.

Intinya bahwa, kami selaku pimpinan MRPharus menegakkan aturan sesuai saran dan masukan yang diberikannya pada Perdasus No. 6 pasal 3. Putusan MRP sudah selesai pada, Selasa malam dan akan diserahkan ke KPU, Rabu (12/12/2012) (mir/ven/don/l03)

Kamis, 13 Desember 2012 08:11, Binpa

Enhanced by Zemanta

Comments

comments

» ⟩ More and Related News

» ⟩ 5 More from Related Category: Papua Merdeka
   
» ⟩ 5 More Tagged:
  • No related posts found
   

Leave a Reply

» ⟩ Related News, Web, Images, Videos, Books from Google
Loading
 
Berita terkait dari Google.com berdasarkan kata-kata dalam juduil berita.