Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan, pada September 2012 mendatang PBB sebagai institusi resmi akan mengangkat kembali soal fakta Pelanggaran HAM di Tanah Papua untuk dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-67.
“Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa Persoalan Papua yang sudah terdaftar dan menjadi agenda di organisasi PBB adalah Masalah HAM, bukan status politik,” ujarnya.
Ditegaskan lagi bahwa selama ini belum pernah ada satu negarapun di dunia yang telah memberikan dukungan politik bagi kemerdekaan Tanah Papua, karena masalah Papua belum pernah dibawa untuk dibahas pada Komite Dekolonisasi yang berada di bawah Majelis Umum PBB di New York-Amerika Serikat, sebagaimana pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Bang Ki Moon pada 7 September 2011 di Auckland-Selandia Baru.
Artinya, tegas Warinussy, soal kemerdekaan dan status politik Papua memang belum pernah didaftarkan di PBB. Lagi pula pendaftaran masalah status politik dan Perjuangan kemerdekaan sebuah wilayah yang tak berpemerintahan sendiri seperti Tanah Papua haruslah dilakukan oleh salah satu negara merdeka di dunia yang adalah anggota resmi PBB.
Source: http://www.flickr.com/photos/73051170@N08/7995158615/in/photostream
Sangat benar dan tepat. Oleh karena itulah perlu ada kampanye ke negara-negara untuk membantu mendaftarkan persoalan ini. Persoalannya orang Papua sendiri harus bersatu dalam satu barisan mengajukan gugatan resmi atas nama semua kepada PBB lewat negara yang paling bisa melakukannya pada saat ini, yaitu Republik Vanuatu.
Akan tetapi Vanuatu sendiri masih mengalami masalah karena OPM sebagai organisasi induk perjuangan tidak diunggulkan oleh banyak pihak yang berjuang untuk Papua Merdeka. Malah muncul WPNA, WPNCL dan sebagainya, yang secara terus-terang tidak mengakui atau meremehkan atau mengesampingkan OPM sehingga mereka sendiri sebagia orang Melanesia yang sudah tahu kita dari dalam kelambu merasa kebingungan. Kita harus clear-kan kebingungan ini dengan kembali mereposisi semua organisasi untuk berada di bawah OPM. Itu baru Vanuatu akan bicara dengan berani, tegas dan terus-terang.
Memang betul kalau datang kepada waktu dan tempat yang kritis dalam hal siapa yang sah mewakili OPM untuk mendaftar lkembali Papua ke komite dekolonisasi dibawah PBB dan kalau waktu dan tempat itu di berikan atau dipersilahkan saya pikir siapa saja(individu atau organisasi seperti WPNA, dan WPNCL bisa mewakili orang Papua. Orang Papua kan OPM atau OPM kan orang papua.
Kalau ada group atau individu orang papua atau orang lain yang diberi kepercayaan oleh orang papua untuk pekerjaan diplomatis seperti itu yang sudah ada atau sudah diberi akses di forum international seperti PBB dan apapun forum international lain maka itu seharusny dilihat sebagai keberhasilan dan keberhasilan itu adalah untuk semua orang papua. Jadi biarkan atau percayakan dia utnuk melaksanakan usaha seperti itu.
Orang papua sekarang (baik secara individu maupun secara group atau kelompok)musti salin mempercayakan dan mengakaui usaha usaha murni yang dilakukannya.
Persatuan secara suatu kelompok atau berorganisasi dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak munkin diwujudkan walaupun banyak orang menghendakinya.
Maksud saya WPNA dan WPNCL dan lain-lain atau individu2 sudah mulai mengerti saat ini decade ini dan setengah decade berikut) sebagai saat2 yang menentukan.Jadi biar siapa lakukan kerja genuin nya kita emua sapport dan sama mengerti. Ruang gerak masing-masing juga musti di sepakati oleh semua.
Sebab kalau kita tunggu OPM bersatu dulu maka akan kehilangan kesempatan. Dan kalau kita terus melewati kesempatan kesempatan maka perjuangan mala akan lebih menjauh sementara populasi orang papua terus diturunkan dan dihilangkan diatas muka tanahnya sendiri.
Ignatius
Saudara Ignatius yang baik,
Masalahnya bukan kepada "Siapa yang dipercaya dan siapa yang bisa curi waktu" menurut keterangan sebelumnya. Tetapi persoalannya orang Melanesia semua tahu bahwa OPM itu organisasi untuk Papua Merdeka. Oleh karena itu kemunculan organisasi-organisasi baru selalu ditanyakan ke orang-orang yang mereka anggap sebagai orang "OPM", yaitu gerilyawan di hutan. Sementara organisasi yang diharapkan mengambil-alih tugas-tugas OPM seperti WPNA dan WPNCL saja tidak punya gerilyawan di hutan, ataupun mereka kleim punya tetapi sebenarnya tidak. Itu masalah.
Orang Melanesia (Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, Nauru) mau supaya OPM yang bicara, dan saat OPM bicara, mereka akan mendengar. Itu terletak pada sejarah yang mereka sendiri tahu. Kalau orang Melanesia di West Papua mau bikin sejarah baru dengan memunculkan organisasi baru, maka mereka harus berkonsultasi dengan gerilyawan di hutan, dan mereka juga bersama-sama mensosialisasikan itu kepada semua negara Melanesia.
Mereka Melanesia, kami Melanesia, jadi mereka tahu kami dari dalam, bukan dari luar.
Pertanyaan PMNews di sini ialah, "Apakah organisasi lain mau menangguhkan dan menyerahkan semua tanggungjawab kepada OPM atau tidak?"
Sekian
PMNEWS