Mendagri Diperintahkan Hentikan Proses Tahapan Pilgub

- Putusan Sela PTUN Jakarta; Mendagri Diperintahka Hentikan Proses Tahapan PilgubProses an

JAYAPURA - Terkait gugatan Mantan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pelaksaan Peraturan Daerah Khusus nomor 6 tahun 2011, yakni tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan putusan sela, Senin 7 Mei. Putusan sela dengan nomor W2.TUN1.519.HK.06/V?2012, meminta menunda pelaksanaan dan tindak lanjut surat Mendeti dalam Negeri RI tanggal 3 April nomor 188.3/1177/Sj, sampai dengan putusan sengketa Aquo berkekuatan hokum tetap.

Dalam putusan yang ditanda tangani Ketua Panitera PTUN Jakarta Wahidin SH, MH, alasan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan objek sengketa berdasarkan surat gugatan tertanggal 13 April dan surat permohonan tertanggal 23 April, sebagai tindak lanjut klarifikasi peraturan daerah khusus Provinsi Papua nomor 6 tahun 2011 yaitu tentang Pilgub Papua sebagai aturan pelaksanaaa UU nomor 21 tentang otonomi khusus, mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Papua. Oleh karena itu, Perdasus Pilgub Papua tidak boleh bertentangan dengan UU Otsus Papua itu sendiri, disamping perundang-undangan yang lain, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap yang terkait dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Penasehat hokum Steve Waramury kepada wartawan mengatakan, dengan adanya surat keputusan sela PTUN Jakarta, maka DPR Papua harus menunda pelaksanaan tahapan Pilkada yang saat ini sedang dalam proses pengambilan formulir. ‘’Ini perintah pengadilan, jadi Pansus DPR Papua harus menghentikan untuk sementara pelaksanaan tahapan Pilkada, menunggu adanya keputusan hokum yang tetap,’’tandasnya.

Lanjut dia, sebenarnya yang berkompoten mengajukan gugatan mengenai Perdasus nomor 6 tahun 2011 adalah KPU Provinsi Papua, namun karena lembaga itu tidak mengajukan, maka Barnabas Suebu sebagai warga Negara berhak mengajukan, karena keputusan itu sangat berponsei merugikan dirinya. ‘’Klien saya sangat potensial dirugikan oleh keputusan itu, sehingga kami mengajukan gugatan,’’tandasnya.

Menurutnya, semestinya pemerintah dalam hal ini Mendagri memiliki kewenangan mealkukan pengawasan secara repfresif terhadap Perdasus, termasuk Perdasus Pilgub Papua sesuai dengan yang tertuang pada pasal 68 ayat 2 UU Otsus. ‘’Penjelasan UU Otsus, sebagai bentuk pengawasan refresif, pemerintah dapat membatalkan Perdasus, Perdasi dan keputusan Gubernur apanila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum masyarakat Papua. nah, Perdasus ini kami anggap bertentangan,’’jelasnya.

Ia melanjutkan, sebagaimana yang diatur Perpu nomor 1 tahun 2008, pasal 7 ayat 1 huruf a, yang telah disahkan menjadi UU nomor 35 tahun 2008 tentang perubahan Otsus, dengan jelas dikatakan, tugas dan kewenangana DPR Papua dalam pemilihan Gubernur dan Wakilnya telah dihapus. “Bahkan MK juga menolak uji materil terkait perubahan UU tersebut, namun MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa;

Pemilihan Gubernur dan wakilnya adalah merupakan kekhusuan Papua, sehingga kewenangan itu harus diserahkan kepada KPU Provinsi Papua,’’singkatnya. Kata Steve, dalam putusan sela PTUN Jakarta mempertimbangkan ada keadaan mendesak untuk dilakukan penundaan pelaksanaan obyek sengketa. “Putusan sela ini sangat jelas meminta pelaksanaan tahapan Pilgub, ditunda, ‘’tegasnya. Ia mengatakan, proses sengketa terkait Perdasus yang akan berlangsung di PTUN, bisa akan memakan waktu kurang lebih 2 bulan. ‘’Kalau sidang ini berjalan nantinya bisa sampai dua bulan, jadi penundaan Pilkada juga bisa terjadi 2 bulan,’’paparnya.(jir/don/l03)

Comments

comments

» ⟩ More and Related News

» ⟩ 5 More from Related Category: Papua Merdeka
   
» ⟩ 5 More Tagged:
  • No related posts found
   

Leave a Reply

» ⟩ Related News, Web, Images, Videos, Books from Google
Loading
 
Berita terkait dari Google.com berdasarkan kata-kata dalam juduil berita.