Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan


JAYAPURA- Pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih kepada wilayah perbatasan, terutama pembangunan infrastruktur untuk memacu laju pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar nasionalisme mereka tidak terpengaruh ideologi lain.

Pengamat masalah perbatasan John Bernando Seran, SH, MHum, yang dikontak Antara dari Jayapura Senin (25/4) mengatakan, daerah perbatasan di wilayah timur Indonesia seperti antara Provinsi Papua dengan negara Papua New Guinea (PNG) dan Timor bagian barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan negara Timor Leste masih sangat tertinggal.

Seran, yang tengah menyelesaikan doktor bidang pengungsi di Universitas Gadjah Madah Yogyakarta itu, dimintai komentar terkait pertemuan membahas wilayah perbatasan antara pemerintah Provinsi Papua dengan PNG di Jayapura pekan lalu.

Pertemuan itu antara lain menyepakati peningkatan pelayanan lintas batas dan dialog konstruktif atas isu-isu perbatasan yang berkembang.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, karena alasan otonomi daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat harus melakukan intervensi, karena jika infrakstruktur minim dan masyarakat berkubang kemiskinan, maka keutuhan negara yang terancam, bukan daerah.

Bernando mengatakan, jika dijadikan beranda depan bangsa, maka semestinya infrastruktur di wilayah-wilayah itu harus cukup tersedia, seperti jalan, jembatan, akses informasi yang semuanya sangat bermanfaat dari aspek pertahanan keamanan.

Selain itu juga agar warga yang berdomisili di perbatasan tidak tergoda oleh perkembangan di wilayah seberang.

Akses informasi, terutama yang berkaitan dengan perkembangan bangsa, juga harus mendapat perhatian. Siaran televisi dan radio Indonesia misalnya, harus bisa menjangkau wilayah-wilayah perbatasan. Akan sangat berbahaya, jika arus informasi yang diterima masyarakat berasal dari negara seberang.

Lama-kelamaan, katanya, masyarakat akan tertarik dengan perkembangan "tetangga", mempengaruhi ideologi dan impian mereka terhadap kesejahteraan yang dicita-citakan.

Bernando sependapat dengan pandangan anggota DPD RI Sarah Lery Mboeik, yang belum lama ini juga melakukan kunjungan ke Papua, bahwa pemerintah pusat sepatutnya mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan wilayah perbatasan, apakah untuk pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam suatu kesempatan Lery Mboeik mengatakan, sudah ada contoh di mana lebih dari 2.000 warga di perbatasan Kalimantan Barat lebih memilih menjadi warga negara Malaysia. Kasus itu,jangan sampai terjadi di wilayah perbatasan lainnya seperti dengan PNG dan Timor Leste.(*/hrb)

» ⟩ More and Related News

» ⟩ 5 Previous Entries Category: Otonomisasi
   
» ⟩ 5 More from Related Category: Uncategorized
   
» ⟩ 5 More Tagged:
  • No related posts found