Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan
JAYAPURA- Pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih kepada wilayah perbatasan, terutama pembangunan infrastruktur untuk memacu laju pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar nasionalisme mereka tidak terpengaruh ideologi lain. Pengamat masalah perbatasan John Bernando Seran, SH, MHum, yang dikontak Antara dari Jayapura Senin (25/4) mengatakan, daerah perbatasan di wilayah timur Indonesia seperti antara Provinsi Papua dengan […]
Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan
JAYAPURA- Pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih kepada wilayah perbatasan, terutama pembangunan infrastruktur untuk memacu laju pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar nasionalisme mereka tidak terpengaruh ideologi lain. Pengamat masalah perbatasan John Bernando Seran, SH, MHum, yang dikontak Antara dari Jayapura Senin (25/4) mengatakan, daerah perbatasan di wilayah timur Indonesia seperti antara Provinsi Papua dengan […]
Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan
JAYAPURA- Pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih kepada wilayah perbatasan, terutama pembangunan infrastruktur untuk memacu laju pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar nasionalisme mereka tidak terpengaruh ideologi lain. Pengamat masalah perbatasan John Bernando Seran, SH, MHum, yang dikontak Antara dari Jayapura Senin (25/4) mengatakan, daerah perbatasan di wilayah timur Indonesia seperti antara Provinsi Papua dengan […]
Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan
JAYAPURA- Pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih kepada wilayah perbatasan, terutama pembangunan infrastruktur untuk memacu laju pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar nasionalisme mereka tidak terpengaruh ideologi lain. Pengamat masalah perbatasan John Bernando Seran, SH, MHum, yang dikontak Antara dari Jayapura Senin (25/4) mengatakan, daerah perbatasan di wilayah timur Indonesia seperti antara Provinsi Papua dengan […]
DPR Papua Diminta Tentukan Sikap Soal Dualisme MRP
ASPIRASI : Wakil ketua DPRP, Komarudin Watubun,SH.MH bersama ketua komisi C DPRP, Carolus Boli,SE dan anggota komisi C lainnya saat menerima aspirasi pengunjukrasa. ASPIRASI : Wakil ketua DPRP, Komarudin Watubun,SH.MH bersama ketua komisi C DPRP, Carolus Boli,SE dan anggota komisi C lainnya saat menerima aspirasi pengunjukrasa. JAYAPURA [PAPOS]- Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Keadilan meminta […]
MRP Papua Barat Nodai Harkat Orang Papua
JAYAPURA – Polemik tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua di Papua Barat terus bergulir. Mantan Plt. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Papua, Didi Agus Prihatno selaku pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilihan anggota MRP mengaku begitu sedih setelah melihat hasil perjuangannya ternyata banyak disalah tafsirkan. Meski saat ini dirinya sudah menjabat sebagai Kepala Badan […]
LAGI KEJAHATAN NEGARA RI PADA BANGSA PAPUA
oleh Ismail Asso pada 18 Juni 2011 jam 20:37 By : Ismail Asso Pendahuluan Indonesia melalui aparat militer secara ketat membatasi kunjungan wartawan asing ke Papua. Semua media massa nasional dan lokal sangat dibatasi. Bahkan media local dikontrol penuh dan dikuasai militer RI. Ruang gerak rakyat Papua diawasi secara ketat oleh militer, misalnya dalam rangka […]
MRP di Papua Barat = Otsus Gagal
JAYAPURA – Tanggapan keras terus mengalir terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, yang baru saja dilantik oleh Gubernur Papua Barat Abraham O. Ataruri, Rabu (15/6) lalu. Kali ini datangnya dari Koordinator Program The Institute for Civil Strengthening (ICS) Papua, Yusak Reba saat dihubungi oleh Cenderawasih Pos, kemarin. Menurutnya, sikap elit-elit politik di Papua Barat […]
Pelantikan MRP Papua Barat Menuai Kontroversi
JAYAPURA – Pelantikan unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O Ataruri yang mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Selasa (14/6) lalu menuai kontroversi. Gubernur Papua, DR (HC) Barnabas Suebu,S.H dengan tegas tetap menolak pelantikan itu, namun di sisi lain, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Lenis Kogoya justru […]
Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus HAM di Papua
JAYAPURA-Pemerintah pusat didesak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua yang penyelesaian hukumnya belum jelas. Menurut Koordinator Umum Bersatu Untuk Keadilan (BUK) Peneas Lokbere, sejumlah kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa Biak pada 6 Juli 1998, kasus Wamena 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003, Abepura Berdarah 7 Desember 2000, peristiwa Wasior 13 […]
Komentar Terkini