Kongres Amerika, Indonesia Kecolongan

JAYAPURA-Kong­res Amerika Serikat yang digelar di Washington DC pada 22 September 2010 lalu yang juga dihadiri tokoh tokoh politik di Papua, baik tokoh politik yang pro merdeka maupun pro NKRI membicarakan tentang masalah politik di Papua , antara lain pelaksanaan Otsus dan keterlibatan TNI dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua sama dengan suatu kecolongan yang dibuat pemerintah Indonesia.

Pasalnya, pemerintah Indonesia dinilai seringkali menganggap isu isu di daerah khususnya di Papua adalah hal yang biasa. Untuk itu, solusi yang ditawarkan adalah seluruh komponen anak bangsa mulai dari presiden segera mengambil langkah langkah untuk mengundang kedua tokoh baik yang pro NKRI dan Dewan Adat Papua (DAP) yang hari ini menganggap Otsus gagal serta duduk bersama guna mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan rakyat Papua.
Demikian disampaikan Ketua KNPI Provinsi Papua Yusak Andato S.Sos dan Pengamat Politik Papua Lamadi de Lamato yang dihubungi Bintang Papua secara terpisah di Jayapura, Senin (11/10) kemarin.

Dan ini menunjukan bahwa gerakan gerakan separatis itu tak bisa dilihat dengan sebelah mata apalagi Papua yang nota bene semua orang punya kepentingan yang luar biasa di tanah ini. Kita juga menyayangkan sama sama orang Papua saling “menghakimi” bodok, malas. Saya kira ini bukan perkara menggenerasir orang Papua malas dan bodok yang membuat mereka tertinggal ada sistim besar yang membuat kondisi masyarakat yang sebelumnya baik menjadi tak baik karena ini desain besar yang menurut saya bahasa bahasa ini hanya membuat konfrontasi diantara orang Papua makin meruncing.

“Dibelakang tokoh tokoh ini diboncengi kepentingan kepentingan tertentu. Kenapa Nicolaus Messet yang pro merdekan tiba tiba menyatakan pro NKRI. Ini tak mungkin dia berdiri sendiri tanpa diboncengi kepentingan yang lain. Begitupula Ketua Dewan Adat Papua (DAP)Forkorus. Mereka ini kan tahu pelanggaran pelanggaran HAM di Papua luar biasa banyaknya. Dan pelanggaran dimanapun bisa menjadi isu internasional hari ini,” tegasnya. “Dispari­tas yang paling ekstrim dikalangan tokoh tokoh Papua terhadap masalah Papua itu tak akan selesai tanpa muncul tokoh yang bisa diterima kedua pihak.”

Dia mengatakan, tak mungkin menghadirkan tokoh yang bisa diterima semua pihak. Iitu tak mudah tokoh itu tak mungkin lahir secara tiba tiba. Tapi yang paling mungkin adalah bahwa mereka sadar sama sama orang Papua. Sama sama dilahirkan di tanah yang mereka anggap sangat mereka cintai ini serta duduk bersama dengan pakar pakar adat tanpa mempolitisasi suatu perbedaan.

“Mereka tak boleh menyampaikan sesuatu secara frontal ke publik karena mereka adalah figur dan tokoh yang tentu punya dukungan dukungan yang tak kecil dari masyarakatnya masing masing,” katanya.

“Apalagi selama ini mereka hanya mengeneralisir bahwa orang Papua itu malas, bodok uang triliunan telah dialokasikan tapi tak membuat mereka sejahtera. Ini generalisir yang sangat berbahaya sekali,” ujar Lamato.

Menurut dia, pola pendekatan terhadap pembangunan di Papua tak semata mata karena pendekatan rasional tapi membutuhkan pendekatan pendekatan lain antara lain pendekatan antropologi bahwa membangun Papua tak hanya dilandasi dana besar. Tapi pendekatan budaya yang lebih familiar bersama rakyat Papua.

Karena itu, katanya, upaya yang telah dilakoni tokoh tokoh Papua baik yang pro merdeka maupun pro NKRI seyogyanyalah diapresiasi. Tapi pada tingkatan yang lebih ekstrim sangat disayangkan kehadiran mereka di Kongres Amerika Serikat. Pasalnya, mereka adalah tokoh, figur ketika memperdebatkan suatu yang masalah yang sangat ekstrim seperti ini terasa memprihatin dengan kondisi yang dihadapi rakyat Papua saat ini.

Menurut dia, justru seluruh tokoh tokoh tersebut bersatu padu duduk bersama serta mengajak pemerintah Indonesia bila perlu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang Papua tanpa perlu mengirim delegasi ke Papua untuk evaluasi Otsus.

“SBY mesti datang ke Papua bila perlu bangun kantor tersendiri di Papua sehingga semua problem problem Papua bisa dikonsolidir. Setelah dikonsolidir saya kira isu isu yang beredar seperti ini bisa kita redam. Kita tak punya cara lagi untuk mengkritik pemerintah Indonesia,” kata penulis Buku Bola Liar Otsus.

Sementara itu, Ketua KNPI Provinsi Papua Yusak Andato SSos menegaskan, peristiwa yang terjadi selama ini di Papua yang mungkin perlu diluruskan karena orang Papua saat ini menerima dana Otsus tapi Otsus ini kadang tak jalan sesuai dengan pikiran rakyat Papua. Mungkin persoalan menyangkut Otsus dibicarakan di Kongres Amerika Serikat bukan bicara tentang Papua merdeka.

“Jadi marilah kita berpikir secara arif dan bijaksana serta membangun diri kita di NKRI karena posisi hari ini Otsus sudah ada tinggal bagaimana orang Papua mulai mengembangkan diri dengan konsep konsep yang aktual dalam NKRI. Jangan kita buat masalah baru karena kalau kita membuat masalah baru kita akan berhadapan dengan negara,” tukas mantan anggota DPRD Kabupaten Jayapura ini.

Saat delegasi dari sejumlah negara yang hadir di Kongres Amerika Serikat menanyakan apakah Otsus telah berhasil mensejahterakan rakyat mereka jawab Otsus belum mampu mensejahterakan rakyat Papua, menurut dia, pihaknya setuju Otsus tak mampu sejahterakan rakyat Papua karena konsep yang hari ini dilakukan pemerintah Indonesia hanya terpusat di pemerintahan.

“Kita harapkan konsep Respek ini betul betul bisa jalan ke tingkat paling bawah supaya masyarakat di tingkat bawah dapat menikmati pembangunan. Konsep Gubernur saya dukung karena itu sangat relevan dengan kondisi hari ini dan harapan masyarakat Papua. (mdc)