Catatan Markas Pusat TRPB tentang Pernyataan NKRI: IPGWP di London

TRPB mengetahui benar peristiwa bagaimana Benny Wenda dikeluarkan dari LP Abepura, yaitu orang Indonesia (non-Papua) sendiri yang mempersilahkannya keluar, karena ia merasa berdosa atas perbuatan NKRI di Tanah Papua yang melampaui moral kemanusiaan.

Ia berpesan agar memperjuangkan Papua Merdeka di Dunia Barat. Maka Benny Wenda mengikut sarannya, dan ternyata berhasil. Isu melarikan diri adalah buatan NKRI, dan isu lari dengan cara membuat lubang di atap WC LP Abepura adalah dusta murni. Waktu itu pelubangan dilakukan setelah Benny Wenda ketahuan oleh aparat keamanan agar masalahnya tidak melebar dan memanaskan siatusi.

Sedangkan tentang posisi IPGWP tidak tercatat dan tidak dikenal, ya benar memang secara resmi kenegaraan tidak tercatat. Alasannya karena perjuangan ini dijalankan oleh sebuah Organisasi Rakyat, dan bukan Negara. Maka orang Papua tahu apa yang harus dibuat, bukan?

Oleh karena itu, kami pejuang Papua Merdeka tidak sekerdil dalam pengetahuan strategi dan lobi politik dan diplomasi Papua Merdeka. Sudah ada upaya untuk merubah status IPGWP sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah Tim Lobby Resmi di Parlemen.

Politik terletak seberat-beratnya kepada kepentingan. Kepentingan Inggris di Pulau New Guinea ada dan sangat besar, karena ia terkait dengan dirinya sendiri (Australia/Selandia Baru), tinggal kita memetakan dan melakukan lobi secara efektiv. Karena lobi seperti ini belum pernah ada sebelumnya, selama hampir 40 tahun lalu tidak ada sama sekali. Jangan lihat jumlahnya, tetapi lihatlah bahwa sudah ada ORANG ASING terutama POLITISI ASING sudah menjadikan gerakan Papua Merdeka sebagai isu politik mereka. Maka, kita patut hargai dan hormati kemajuan ini.

Politik dapat dimainkan dengan kartu pertama apa saja, artinya dapat dimulai dengan kartu mana saja. Semua orang tahu praktek itu. Walaupun bisa dianggap remeh, setidaknya permainan itu telah bergulir, kartu pertama sudah dibanting di atas meja politisi Inggris, bukan meja politisi NKRI, tetapi meja orang dan politisi Inggris.

Kemudian, kita semua tahu tidak ada tangga 10 kalau tidak ada tangga 01. Oleh karena itu, biarlah NKRI menyatakan tidak tercatat ataupun tidak dikenal, tidak penting, tidak berbobot, atau apa saja. Yang penting politisi Inggris mengenalnya. Biarpun ratusan anggota parlemen tidak mengenalnya, yang penting di tanggal 01 ini bukan 01 lagi tetapi 02 politisi sudah mengenal KEBENARAN itu dan sudah mendukung aspirasi bangsa Papua.

Selain itu, jangan kita lupa bahwa masyarakat Inggris pada umumnya mendukung Papua Merdeka. Nah, pencatatan ke dalam itu dilakukan oleh manusia. Kalau ada politisi sudah mengenal, kalau rakyat sudah mengenalnya, maka tinggal tunggu tanggal ditulis ke dalam daftar oleh Negara. Negara bukan seorang manusia, ia alat yang digunakan rakyat untuk membela kepentingannya, memajukan kepentingan, martabat dan melindungi diri, dan si pemain alat itu sudah tahu. Jadi, negara tidak mengenal maka akan dikenal karena orang yang memiliki negara itu sudah mengenalnya.

Kalau kita tahu siklus kehidupan seorang politisi dan demokrasi, maka kita tahu semuanya yang ada di dalam negara modern berpulang kepada rakyat. Nah, kalau rakyat mendukung, maka lama-kelamaan apa yang terjadi? Selain mereka akan mencatatnya ke dalam Negara, mereka juga akan melakukan sesuatu.

Satu titik penting dalam sejarah Papua Merdeka adalah bahwa, Negara-Negara sudah BERBICARA tentang perjuangan dan lobi ini, dan sudah ada POLITISI ASING berbicara secara formal dalam kapasitas sebagai politisi partai politik, bukan sebagai pribadi, dan mendedikasikan dirinya untuk Papua Merdeka. Bukankah itu sebuah kemajuan pesat?

Terpenting di atas semuanya adalah bahwa: KITA BERADA DI PIHAK KEBENARAN!!! Dan KEBENARAN ITU TAK PERNAH TERKALAHKAN, kapanpun, di manapun, oleh siapapun, dan BAGAIMANAPUN JUGA!

Mari kita satukan barisan dan terus maju.

Salam juang buat pejuang Papua Merdeka, Benny Wenda, Richard Samuelson dan kedua Anggota Parlemen pendukung Papua Merdeka di negeri Inggris Raya.

Markas Pusat Pertahanan TRPB

Secretary-General

Leut Gen. A. Tabi