Kemerdekaan Papua Bukanlah Sesuatu Hal Yang Menjadi Isu

Kemerdekaan Papua Bukanlah Sesuatu Hal Yang Menjadi Isu Ditulis Oleh: Ant/Papos Sabtu, 18 Oktober 2008 DEMO : Massa untuk IPWP di Jayapura ketika melakukan aksi demo Peluncuran International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di Inggris pada 15 Oktober 2008 lalu hanya dihadiri oleh dua orang anggota parlemen Inggris. Parlemen Inggris terdiri atas House of Lords sejumlah 746 orang dan House of Common sejumlah 646 orang – dan sekitar 30 peserta yang umumnya LSM yang selama ini memang pro kemerdekaan Papua. JURUBICARA Departemen Luar Negeri RI Teuku Faizasyah di Ruang Sunda Kelapa, Deplu Jakarta, Jumat (17/10) mengatakan, peristiwa peluncuran IPWP itu dilakukan dalam forum tertutup dan dari sisi keikutsertaan peserta dan parlemen yang hadir menunjukkan bahwa masalah kemerdekaan Papua telah mengalami downgrade. Menurut laporan dari KBRI London yang diterima Koran ini dari Antara tadi malam, kegiatan di dalam gedung parlemen tersebut tidak mendapat perhatian dari para anggota parlemen yang lain, kalangan media dan publik dan tidak secara resmi masuk dalam agenda kegiatan House of Common serta tidak tercatat dalam pengumuman di lobbi gedung Parlemen. Selain itu kegiatan demonstrasi dengan menyanyi dan menari yang dilakukan sebelum dan setelah acara kegiatan tersebut di luar gedung Parlemen Inggris juga kurang mendapat perhatian dari publik. Faiza menegaskan, peristiwa tersebut tidak signifikan sekalipun ada upaya-upaya pihak tertentu untuk mengesankan peristiwa tersebut sebagai signifikan. “Seperti kita ketahui pada kenyataannya dari dari sisi peserta dan anggota parlemen Inggris yang menghadirinya sangat sedikit,” katanya. Dengan adanya peristiwa itu, lanjutnya, maka dapat dilihat bahwa masalah kemerdekaan Papua justru bukanlah suatu hal yang menjadi isu. Kata Faiza, aksi tersebut hanya didukung oleh orang-orang yang sama yang selalu menggunakan referensi Indonesia di masa 90-an untuk memandang kasus Papua, padahal saat ini telah diberlakukan otonomi khusus di Papua sehingga isu-isu pro-kemerdekaan ini tidak relevan. Terkait berkembangnya isu itu, kata Faiza, kelompok “Friends of Indonesia” (teman-teman Indonesia) baik di parleman, masyarakat ataupun di pemerintahan Inggris juga telah memberikan masukan agar Indonesia tidak merisaukan aktivitas pro-kemerdekaan Papua karena selama ini digerakkan oleh orang-orang yang sama dan selalu apriori. “Faktanya, Friends of Indonesia jauh lebih banyak dari sisi jumlah dan representasi serta bisa memahami persoalan yang terjadi, dan mereka meminta kita (Indonesia) mengabaikan hal itu, tidak reaktif dan tidak berlebihan,” katanya sekalipun tidak dapat mengungkapkan kelompok yang disebut sebagai “Friends of Indonesia” itu. Faiza juga mengatakan aksi tersebut sama sekali tidak berdampak dalam hubungan antara Indonesia dengan parlemen Inggris atau pemerintah Inggris secara keseluruhan, terlepas dari adanya upaya- upaya untuk membuat pemberitaan berlebihan terkait aksi itu. “Tetapi kebanyakan mengatakan tidak tertarik, tidak ingin terlibat dan meminta Indonesia jangan merisaukan,” katanya lagi. Jika Indonesia bersikap reaktif, menurut Faiza, kelompok tersebut justru akan melihat pembenaran dari aksi mereka. “Jadi, sikap kita mengabaikan hal itu bukan diputuskan secara sembrono tetapi ada pertimbangan dari teman-teman kita juga,” katanya. Untuk itu Faiza berharap masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat, tidak terpancing dengan aksi peluncuran “International Parliamentarians for West Papua” di Inggris. “Kita harap masyarakat tidak terpancing oleh peristiwa tersebut, yang sangat tidak signifikan dan masih menggunakan pola-pola lama dalam melihat permasalahan Papua,” kata Faizasyah saat menanggapi aksi tersebut.(**)