Pedagang Asli Papua Harus Diperhatikan

Pelaksana tugas bupati kabupaten kepulauan Yapen Drs. Decky Nenepat

SERUI [PAPOS]- Pelaksana tugas bupati kabupaten kepulauan Yapen Drs. Decky Nenepat ketika meresmikan pasar tradisional menekankan agar Dinas Koperasi dan UKM serta unit pelaksana teknis pasar agar selektif membagi kios pasar sebanyak 20 unit.

“Orang Papua harus mendapat 10 bangunan kios, dan 10 lagi pedagang non orang papua. Hal ini harus diperhatikan Kadis dan unit pelaksana teknis,” tegasnya.

Penekanan Plt. Bupati tersebut didukung Ketua DPRD Yapen Yotam Ayomi, ia mengemukakan bahwa apa yang diminta Plt. Bupati sangat tepat, dan harus dijalankan oleh unit tertentu khususnya Kepala dinas koperasi dan UKM.

Kenapa dewan sangat mendukung, kata Yotam, bahwa sampai saat ini, kalau kita jalan-jalan dan melihat di pasar inpres Serui, dari sekian banyak orang Papua yang berjualan, satupun mereka tidak memiliki kios.

“Saya sangat prihatin melihat mama-mama orang Papua karena mereka tak satupun memiliki kios”, akunya.

Melihat mereka saya sangat prihatin, dimana kita pu mama-mama dan saudara-saudara berjualan di alam terbuka. Panas terik matahari menerpa mereka saat menjajakan barang jualannya, belum lagi hujan turun dengan semangat mereka tetapi eksis berjualan.

Oleh karena itu, pembangunan los pasar dan 20 unit kios yang bersumber dari dana APBN melalui dana stimulus dari departemen koperasi, menurut Yotam sangat membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi sarana bangunan untuk pasar sebagai ajang transaksi antara penjual dan pembeli.

Tetapi di balik semua itu, Yotam Ayomi berharap pembagian kios pasar harus merata dan memperhatikan mama-mama orang Papua, kemudian penempatan los-los pasar jangan menimbulkan permasalahan, tetapi harus mengurangi beban dan permasalahan para pedagang yang selama ini mereka berjualan di pinggir-pinggir jalan bahkan di depan kaki lima.

“Pengelola pasar dan dinas koperasi harus bijak dan selektif membagi kios dan membagi los-los, harus merata dan lebih memperhatikan mama-mama orang Papua”, katanya.

Jumlah pedagang mama-mama yang berjualan di pasar Inpres Serui semakin bertambah, peningkatan itu terjadi menurut Yotam karena mata pencaharian di daerah lebih banyak nelayan dan kebun dimana mereka sendiri menjual hasil tangkapannya dan hasil kebunnya di pasar.

“ Meningkatnya orang berjualan di pasar adalah hal yang wajar, bagaimana kita kedepan dapat menampung mereka di dalam pasar itu harus di pikirkan pemerintah daerah. Terus terang bangunan los pasar ini daya tampungnya sekitar 80, ini tentu tidak dapat menampung semua pedagang kaki lima bahkan yang berjualan di pinggir jalan,” katanya.

Oleh karena itu, penambahan bangunan los pasar kedepan harus di pikirkan pemerintah daerah melalui dinas koperasi dan UKM. Sehingga lambat-laun semua pedagang sudah tertampung dalam satu tempat, sehingga pembeli lebih cepat ketika berbelanja di pasar.

“Bangunan pasar ini, belum cukup menjangkau mama-mama yang berjualan di pinggir jalan, karena kapasitas mereka lebih besar dibandingkan pasar,” ujarnya.[Cr-53]

Ditulis oleh Cr-53/Papos
Rabu, 10 Maret 2010 00:00

Popularity: unranked [?]

§ http://papuapost.com/2010/03/1539/ @ Maret 11th, 2010  © admin   Category:Masyarakat Adat   Tags:   ±  Comments (0)    ÷  Share & Bookmark



Timika Tidak Aman

Mobilitas kendaraan dari arah Timika menuju Tembagapura dan sebaliknya sampai saat ini belum dibuka

Timika [PAPOS]- Mobilitas kendaraan dari arah Timika menuju Tembagapura dan sebaliknya sampai saat ini belum dibuka khusus pada malam hari sejak insiden penembakan yang menewaskan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia dan anggota polisi beberapa waktu lalu.

“Sampai saat ini belum dibuka untuk malam hari, sedangkan untuk siang harinya tetap normal,” kata Kapolres Mimika AKBP Mochammad Sagi di Timika, Selasa.

Ia mengatakan, belum dibukanya perlintasan kendaraan ruas jalan Timika-Tembagapura pada malam hari guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun pengamanan terhadap setiap kendaraan yang melintas di ruas jalan Timika-Tembagapura masih tetap dilakukan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan PT Freeport Indonesia yang berasal dari personel Polri dan TNI.

“Protap (prosedur tetap) dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi karyawan. Tidak ada maksud lain,” jelas Sagi.

Sementara itu pada Senin (8/3) siang dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kapolda Papua Irjen Pol Drs Bekti Suprapto dengan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hotma Marbun dan Presiden Direktur & CEO PT Freeport Indonesia Armando Mahler tentang pengamanan areal Obyek Vital Nasional (Obvitnas) itu.

Satgas Pengamanan PT Freeport Indonesia beranggotakan 886 personel, terdiri dari 607 personel polisi dan sisanya personel TNI.

Sagi mengatakan, personel polisi yang tergabung dalam Satgas Pengamanan PT Freeport Indonesia berasal dari Polda Papua, Polres Mimika ditambah sejumlah anggota Satuan Tempur (Satpor) Mabes Polri.

Sedangkan dari unsur TNI juga berasal dari Kodam XVII/Cenderawasih yakni Batalyon Infantri 751 Jayapura dan Batalyon Infantri 755 Merauke.

“Jumlah personel Satgas Pam Freeport dikurangi untuk lebih mengefektifkan pengamanan,” kata Sagi menyinggung berkurangnya jumlah personel Satgas Pengamanan Freeport dari sebelumnya sebanyak 1.576 orang menjadi 886 orang.[ant/agi]

Ditulis oleh Ant/Papos
Rabu, 10 Maret 2010 00:00

Popularity: 1% [?]

§ http://papuapost.com/2010/03/1528/ @ Maret 10th, 2010  © admin   Category:Terorisme   Tags: Freeprt McMoRan  ±  Comments (0)    ÷  Share & Bookmark



Obama Diminta Perhatikan Nasib Suku-suku di Papua

uasa Hukum Suku Amungme, Jhonson Panjaitan

Barrack Obama

JAKARTA–Presiden Amerika Serikat (AS), Barrack Obama, diminta untuk memperhatikan kasus pelanggaran HAM oleh PT Freeport di Papua. Hal ini dinyatakan Kuasa Hukum Suku Amungme, Jhonson Panjaitan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/3).

Menurut Jhonson, kedatangan Presiden Barrack Obama akhir Maret ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk membicarakan masalah ini. Jangan sampai justru kedatangan ini malah jadi ajang penandatanganan kesepakatan baru dengan PT Freeport yang semakin menyudutkan suku asli di Papua.

“Dia (Obama) kan terkenal sebagai pembela hak-hak suku minoritas. Jadi semestinya juga ia bisa membela kepentingan suku-suku di Papua,” ujar Jhonson.

Jhonson berpendapat, tak mungkin kedatangan Obama hanya sekadar jalan-jalan. Karena itu, pemerintah juga semestinya memanfaatkan kedatangan Obama untuk melakukan deal-deal politik terkait kesejahteraan suku-suku yang terkena imbas pertambangan oleh PT Freeport di Papua. “Dia kan tidak datang ke sini untuk melihat-lihat patung di bekas sekolahannya, ” cetusnya.

Apalagi, kata Jhonson, PT Freeport sudah menyumbang begitu besar bagi perekonomian AS. Semestinya, ada perbaikan signifikan terkait hubungan PT Freeport dengan suku-suku yang tinggal di sekitar areal pertambangan.

Jhonson datang ke PN Jakarta Selatan untuk mendampingi Suku Amungme mengajukan gugatan terhadap PT Freeport. Mereka menggugat perampasan lahan ulayat secara paksa oleh PT Freeport dan Pemerintah Indonesia, 1969 silam.

Sumber :http://komunitas-papua.net/

Popularity: 1% [?]

§ http://papuapost.com/2010/03/1511/ @ Maret 10th, 2010  © admin   Category:Global   Tags: Amerika Serikat  ±  Comments (0)    ÷  Share & Bookmark



Dari Markas Pusat Tertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), dengan ini menyampaikan tanggapan terhadap pernyataan mantan pejuang Papua Merdeka, Tuan Nicolaas Jouwe pada 05 Maret 2010 dalam media penjajah NKRI bahwa Papua Merdeka merupakan sebuah Mimpi adalah sebuah ungkapan seorang tokoh Papua Merdeka yang wajar dan tidak perlu ditanggapi dengan emosi.

Tuan Nicolaas Jouwe sudah melakukan apa yang patut dilakukan oleh seorang negarawan semasa hidupnya selam puluhan tahun. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan tokoh lain, seperti Fransalbert Joku dan Nick Messet, dua orang ini menjadi penghianat yang nyata dan di alam realita tidak pernah terlibat secara dinas dalam perjuangan Papua Merdeka. Mereka hanya hidup di luar negeri sebagai penduduk biasa. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan Tuan Jouwe selama ini. Beliau sudah lama memperjuangkan Papua Merdeka.

Yang dibutuhkan Tuan Jouwe saat ini adalah pulang kampung dan meninggal di tanah leluhurnya sendiri, bukan meninggal di tanah orang dan dibawa pulang dalam kondisi tak bernyawa lagi, seperti yang telah terjadi bagi ratusan pejuang lainnya, apalagi beliau tidak mau dikubur di Belanda.

Pada saat Amunggut Tabi SekJend TRWP berjumpa dengan Tuan Jouwe di Negeri Belanda, keinginan untuk pulang sudah disampaikan, jauh di tahun 1998. Saat ini beliau dengan jelas menggambarkan bahwa

“akan ada Otonomi yang bersifat Khusus yang akan diberikan oleh NKRI kepada West Papua, dan setelah itu Tete harus pulang, karena tugas saya untuk Papua Merdeka sudah selesai. Cuma cucu ingat, saya mau pulang dan tinggal di Wamena atau kalau saya su mati, kubur saya di Wamena. Jayapura itu banyak penghianat, saya pu jasad tidak akan dikubur dengan tenang di Numbay.”

Beliau sangat jelas dalam alasan kepulangannya. Dan oleh karena itu biarkan NKRI berspekulasi dengan langkah Tuan Jouwe dengan berita yang mereka mau buat sendiri. Orang Papua jangan terpengaruh dengan penyiaran media kolonial Indonesia.

Papua Merdeka itu bukan dongeng, tetapi merupakan mimpi yang proses realisasinya sudah diawali Tuan Jouwe sendiri, yang kini sedang memasuki tahapan penting dalam perjalanannya. Karena dongeng sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada kebenaran faktanya, ada pula yang kebenarannya sulit dibuktikan. Mimpi merupakan sesuatu yang tidak ada atau tidak pernah terjadi dalam dunia realitas. Sementara perjuangan Papua Merdeka bukan dongeng dan juga bukan mimpi. Karena perjuangan ini bukan cerita nenek-moyang yang diturunkan ke generasi sekarang, yang kebenarannya sebagian tidak jelas; dan apalagi mimpi karena perjuangan ini bukan sebuah angan-angan, tetapi sebuah realitas, sebuah sejarah, sebuah tanda bahwa bangsa Papua hendak melapaskan diri dari kolonial NKRI.

Kalau Papua Merdeka itu sebuah mimpi, maka eksistensi dan kepulangan Tuan Jouwe sendiri bukan sebuah fakta, tetapi adalah mimpi. Menurut SekJend TRWP,

“Begini, kalau bicara mimpi, jangan tanya orang lain di dunia, tapi tanyakan kepada orang Aborigine dan orang Melanesia, karena mereka tahu jarak antara mimpi dan fakta dan mereka dapat menjawab arti kata ‘mimpi’ apakah sama dengan mimpi yang dimaksud NKRI atau tidak. Mimpi bukan sesuatu yang abstrak atau tanda kegagalan, tetapi mimpi adalah awal dari semuanya, dan titik berangkat dari sebuah realitas, dan realitas sebelum dilihat dan dialami tubuh kita secara fisik. Mimpi bukan sesuatu yang mengecewakan, tetapi sesuatu yang patut dibanggakan dan ditindak-lanjuti. Jadi, kalau Tete Jouwe katakan Papua Merdeka itu sebuah mimpi, maka itu benar. Ia merupakan sebuah mimpi, dan sebuah mimpi yang mengawali semua gerak dan langkah perjalanan bangsa Papua menuju kehidupan yang bebas dari penjajahan, berdaulat dan berdiri sama dengan negara-bangsa lain di muka bumi.”

Selanjutnya Sekjend TRWP juga menyatakan,

“Ini contoh yang baik, semua pemimpin Papua Merdeka di seluruh dunia ataupun di hutan rimba. Perlu diketahui bahwa setelah masa dinas mereka berakhir, sambil menunggu tanggal mereka wafat, setiap mereka seharusnya pulang, supaya mereka dikuburkan di tanah kelahiran mereka, yang deminya mereka susah-payah berjuang dan bertempur. Mereka tidak pantas membela sebuah negara dan tanah air lantas mati di negeri orang dan dikubur di negeri orang. Sepatutnya semua pimpinan atau pejuang yang telah usia lanjut supaya pulang ke tanah air menjelang akhir hidup mereka supaya Tanah Papua melihat mereka di akhir hidupnya, dan akhirnya menyambut mereka kembali untuk selamanya, daripada dikubur di tanah dan negeri orang..”

Politik Papua Merdeka yang dimainkan Tuan Jouwe di era 1960-1980 lebih penting daripada apa yang terjadi saat ini. Dan apa yang terjadi saat ini-pun bukan sebuah penghianatan, karena beliau tidak pulang saat berdinas dalam jajaran OPM. Beliau sudah pensiun puluhan tahun dan tanggungjawab perjuangan Papua Merdeka sudah dipegang oleh generasi muda,”

Kata Tabi,

Tete Jouwe masih ingat dengan segar, Teta Jouwe sudah serahkan mandat kepada generasi muda. Teta Jouwe tidak mungkin berusaha mematikan perjuangan ini, tetapi biarlah Tete menjalani akhir hidup di tanah leluhur.

Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pernyataan yang diucapkan Nicolaas Jouwe adalah wajar dan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengecewakan, apalagi sebuah penghianatan. Lain daripada perbuatan Nick Messet dan Fransalberth Jocku yang akan berhadapan dengan Pasukan Khusus gerilyawan Papua Merdeka selama hidup mereka sampai mereka mati. Mereka jelas-jelas menghianati, punya niat menghianati, melakukan tindakan dan langkah penghianatan dan memenuhi syarat disebut sebagai “PENGHIANAT” menurut Hukum Revolusi West Papua.

Mengakhiri tanggapan, Lieut. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyatakan akan melakukan pertemuan khusus dengan Tuan Jouwe dalam waktu dekat dalam rangka ’silaturahim’ antara tokoh dan mantan tokoh Papua Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka.

Popularity: 1% [?]

§ http://papuapost.com/2010/03/1508/ @ Maret 6th, 2010  © admin   Category:Pesan Khusus   Tags: Amunggut Tabipesan TRWP  ±  Comments (2)    ÷  Share & Bookmark



Papua Merdeka Hanya Mimpi

Mantan anggota sekaligus pendiri Organisasi Papua Merdeka Nicholas Jouwe

JAYAPURA [PAPOS]- Mantan anggota sekaligus pendiri Organisasi Papua Merdeka Nicholas Jouwe, mengatakan, Papua tidak akan pernah merdeka, karena Papua telah merdeka di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Papua Merdeka itu hanya mimpi, saya orang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua Barat di PBB, tapi jawaban yang didapat hanyalah, kamu sudah mereka didalam bingkai NKRI,” ungkap Nicholas Jouwe kepada pers Kamis (4/3), di Swisbel Hotel Jayapura, kemarin.

Kepulangan pria yang memperjuangkan kemerdekaan Papua di negeri Belanda, rencanya untuk menetap selamanya di tanah kelahiranya.

“Saya harus pulang ke Papua, karena saya orang Indonesia. Dan ini sudah direncanakan sebelum kepulangan saya ke Papua tahun kemarin,” ujarnya.

Menurut Nicholas Jouwe, kepulangannya ke Papua tentu menjadi kebanggan baginya. Sebab, saudara-saudara banyak dan kedepan saya harus menjumpai mereka semua. Hanya saja, ia masih merasa ganjil dengan kehidupannya di Papua nanti.

“Saya belum terbiasa makan pinang, jadi harus belajar lagi,” katanya.

Masih menurutnya, dia memang sudah sangat rindu pulang ke kampung halamannya apalagi pada Maret 2009 lalu, bersama dua anak saya menyempatkan diri mengunjungi kampung kelahirannya di Kayu Pulo saat datang dari Belanda.

Terkait dengan pembangunan di Papua sendiri, Nicholas mengatakan telah mendapat banyak informasi. Tapi pembangunan dulu dengan sekarang antar langit dan bumi. “ Pembangunan sudah sangat maju, dulu orang di gunung masih hidup pasa zaman batu, sekarang sudah hidup modern,” tandasnya. [anyong]

Ditulis oleh Anyong/Papos
Jumat, 05 Maret 2010 00:00

Popularity: 1% [?]

§ http://papuapost.com/2010/03/1506/ @ Maret 6th, 2010  © admin   Category:Penghianat   Tags:   ±  Comments (1)    ÷  Share & Bookmark



Otsus Akan Diakomdir oleh Tokoh Adat

Tokoh Adat Ramses Ohee ketika ditemui di Swiss Belhotel

JAYAPURA [PAPOS] -Implementasi Otonomi Khusus [Otsus] yang belum dirasakan masyarakat Papua akan diakomodir oleh tokoh adat atau masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan dan mencari solusi atas hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.

Hal ini ditegaskan Tokoh Adat Ramses Ohee ketika ditemui di Swiss Belhotel dalam acara seminar Nasional DC Uncen belum lama ini.

“Kami akan memperjuangkan aspirasi orang asli Papua yang belum terakomodir oleh Otsus serta mengangkat hak-hak dan martabat orang asli Papua,” terang Ramses.

Dikatakan, UU 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wujud nyata dari pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum dan adat orang Papua.

Namun hingga saat ini UU tersebut belum diimplementasikan dan diaktualisasikan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara (khususnya bagi masyarakat Papua).

Ironisnya memasuki 9 tahun hingga saat ini tidak ada evaluasi secara komprehensif yang dibuat oleh Pemerintah, dimana ketiadaan proses evaluasi inilah yang menyebabkan semua pihak tidak mengetahui sejauh mana manfaat dari UU tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

“Hal ini yang akan didorong tokoh adat Papua untuk mengusulkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara bersama-sama sehingga menghasilkan sebuah evaluasi yang menyeluruh,” terang Ramses.

Tokoh adat Papua juga mengharapkan Pemerintah Papua dan Papua Barat agar melaksanakan implementasi Otsus secara konsiten sehingga bermanfaat dan optimal bagi orang Papua. Dengan mendesak Gubernur Papua dan Papua Barat, DPR, MRP, untuk melakukan rapat paripurna khusus membuat perdasi dan perdasus yang pada dasarnya melindungi hak-hak orang Papua.[lina]

Ditulis oleh Lina/Papos
Jumat, 05 Maret 2010 00:00

Popularity: 1% [?]

§ http://papuapost.com/2010/03/1503/ @ Maret 6th, 2010  © admin   Category:Otonomisasi   Tags:   ±  Comments (0)    ÷  Share & Bookmark




Copyright © 2010 - Suara Papua Merdeka . All rights reserved.
WoodocsLight Theme - By KOTEK@Webmaster. - Style based on YUI Docs & Theme Functions from Blog.txt
Powered by WordPress Entries (RSS) and - Comments (RSS) -